<![CDATA[Tanah merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia. Tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di Indonesia adalah kepemilikan bangsa Indonesia dan harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Atas dasar Pasal tersebut, kemudian negara diberikan hak menguasai negara melalui Pasal 2 Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria. Perpanjangan dari hak menguasai negara ini adalah hak pengelolaan yang diberikan kepada badan atau lembaga yang berwenang. Dalam melakukan pengelolaan tanah dipergunakan untuk kepentingan umum, dapat dilakukan dengan melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk badan bank tanah yang terindikasi kembali menekankan pada asas domein verlkaring dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian yang dilakukan berupa terdapat indikasi penerapan kembali asas domein verklaring akibat dari perolehan tanah Bank Tanah yang berasal dari perolehan yang bersumber salah satunya dari tanah yang tidak terdapat penguasaan di atasnya Pada Pasal 7 huruf I Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Kemudian, terdapat tumpang tindih kewenangan antar lembaga yang memiliki kewenangan yang serupa dalam hal pengelolaan dan pengadaan tanah, yaitu Bank Tanah, Gugus Tugas Reforma Agraria, dan Kementerian ATR/BPN.]]>
Copyrights © 2024
