<![CDATA[This research aims to review the weaknesses of criminal law policies as a means of dealing with election crimes. Elections are a mechanism in a democratic country to elect the President, Governor, Regent/Mayor, DPR, DPD, Provincial DPRD and Regency/City DPRD which are held once every 5 years. However, in its implementation there has been an increase in criminal acts which need to be addressed immediately. Methodology This research is normative legal research using a conceptual approach and statutory approach. The legal materials used are secondary legal materials sourced from documented legal materials. Analysis of legal materials uses qualitative descriptive. This study found that criminal law has become an important instrument in dealing with election violations, but the existence of system weaknesses is a serious obstacle. Some weaknesses include unclear legal norms, violations of human rights in law enforcement, and low penalties that do not provide a deterrent effect. In addition, the implementation of criminal law is often disproportionate to various forms of election violations. Keywords: Criminal Law Policy; General Election Crime ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengulas kelemahan kebijakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana pemilu. Pemilu merupakan mekanisme dalam negara demokrasi untuk memilih Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota yang diselanggarakan 5 tahun sekali. Akan tetapi pelaksanaanya terjadi peningkatan tindak pidana yang perlu segera diatasi. Metodologi Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual Approach) dan perundang-undangan (Statute Aproach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan skunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang telah terdokumentasi, Analisis bahan hukum menggunakan deskriptif kualitatatif. Kajian ini menemukan hasil yaitu hukum pidana telah menjadi instrumen penting dalam menanggulangi pelanggaran pemilu, namun adanya kelemahan sistem menjadi hambatan serius. Beberapa kelemahan meliputi ketidakjelasan norma hukum, pelanggaran hak asasi manusia dalam penegakan hukum, dan rendahnya hukuman yang tidak memberikan efek jera. Selain itu, implementasi hukum pidana seringkali tidak proporsional terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemilu. Kata kunci: Kebijakan Hukum Pidana; Tindak Pidana Pemiihan umum ]]>
Copyrights © 2024
