<![CDATA[Jika tidak seluruh anak muda, maka setidaknya segelintir dari mereka perlu diperkenalkan dengan kehidupan politik dari sejak dini demi kelak kemudian hari mampu mengisi jabatan-jabatan suprastruktur dan infrastruktur negara kita sehingga roda ketatanegaraan yang diatur dalam Hukum Tata Negara Indonesia terus bergerak. Hal demikian harus dilakukan karena kita yakin bahwa dapat terwujudnya sebuah negara dan rakyat yang sejahtera yaitu jika adanya kemauan dari orang-orang yang baik, cerdas dan matang dalam memimpin, yang suatu hari berkenan mengisi jabatan-jabatan strategis tersebut, tetapi bagaimana mungkin mereka bisa matang jika tidak diperkenalkan sejak sekarang. Penulisan ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris karena diambil berdasarkan suatu penelitian terhadap pengalaman-pengalaman empirik para pemuda partai politik yang terlibat sebagai subjek hukum kepartaian dan kepemiluan pada tahun 2023-2024 dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Tahapan pemilu yang diadakan mulai dari pertengahan tahun 2023 dan berakhir pada awal tahun 2024 yang diantaranya yaitu; mendaftarkan diri sebagai anggota partai politik dikarenakan peserta pemilu legislatif (non DPD RI) adalah partai politik, kemudian pendaftaran sebagai calon anggota legislatif, penetapan daftar calon sementara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), lalu penetapan daftar calon tetap oleh KPU, kampanye-kampanye dan hari pencoblosan bukan hanya diikuti oleh generasi lanjut, tetapi juga oleh para generasi muda. Hal demikian membuat negara lega karena dengan adanya kemauan anak-anak muda terlibat dalam kehidupan poitik, itu pertanda bahwa visi pendiri negara yaitu Bung Karno untuk Indonesia “Mengguncangkan Dunia” akan segera terwujud. Oleh karena itu jangan sampai kemauan tersebut tidak diapresiasi.]]>
Copyrights © 2024
