Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI HUKUM PENYELENGGARAAN PEMILU LEGISLATIF TERHADAP KEBERLANGSUNGAN SOSIAL POLITIK GENERASI MUDA DALAM PARTAI POLITIK PASCA PUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILU PRESIDEN, DPD RI, DPR RI, Sagalane, Andra Bani
Journal of Scientech Research and Development Vol 6 No 2 (2024): JSRD, December 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56670/jsrd.v6i2.465

Jika tidak seluruh anak muda, maka setidaknya segelintir dari mereka perlu diperkenalkan dengan kehidupan politik dari sejak dini demi kelak kemudian hari mampu mengisi jabatan-jabatan suprastruktur dan infrastruktur negara kita sehingga roda ketatanegaraan yang diatur dalam Hukum Tata Negara Indonesia terus bergerak. Hal demikian harus dilakukan karena kita yakin bahwa dapat terwujudnya sebuah negara dan rakyat yang sejahtera yaitu jika adanya kemauan dari orang-orang yang baik, cerdas dan matang dalam memimpin, yang suatu hari berkenan mengisi jabatan-jabatan strategis tersebut, tetapi bagaimana mungkin mereka bisa matang jika tidak diperkenalkan sejak sekarang. Penulisan ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris karena diambil berdasarkan suatu penelitian terhadap pengalaman-pengalaman empirik para pemuda partai politik yang terlibat sebagai subjek hukum kepartaian dan kepemiluan pada tahun 2023-2024 dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Tahapan pemilu yang diadakan mulai dari pertengahan tahun 2023 dan berakhir pada awal tahun 2024 yang diantaranya yaitu; mendaftarkan diri sebagai anggota partai politik dikarenakan peserta pemilu legislatif (non DPD RI) adalah partai politik, kemudian pendaftaran sebagai calon anggota legislatif, penetapan daftar calon sementara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), lalu penetapan daftar calon tetap oleh KPU, kampanye-kampanye dan hari pencoblosan bukan hanya diikuti oleh generasi lanjut, tetapi juga oleh para generasi muda. Hal demikian membuat negara lega karena dengan adanya kemauan anak-anak muda terlibat dalam kehidupan poitik, itu pertanda bahwa visi pendiri negara yaitu Bung Karno untuk Indonesia “Mengguncangkan Dunia” akan segera terwujud. Oleh karena itu jangan sampai kemauan tersebut tidak diapresiasi.

The Strategic Role of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Has the Potential to Amend the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (Implications of the Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XXI/2023) Sagalane, Andra Bani; Mandala, Subianta
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 3 No. 10 (2025): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/ajosh.v3i10.561

State legal policy reflects the state's interest in securing national objectives through norms that are enacted, implemented, and enforced for the welfare of citizens, state institutions, and all related entities. Article 1, paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia defines Indonesia as a "state of law," which includes both written and unwritten norms. Among these, laws are created by legislative and executive institutions to regulate state affairs. The hierarchy of regulations places the MPR Decree below the Law, with the Constitution as the highest authority. This study explores the gap in the construction of laws and regulations, focusing on the concept of "Faction," which appears in various laws but not in the Constitution. Through qualitative descriptive analysis and a normative legal approach, this research examines the implications of the 4% national vote threshold for political parties in the General Election, as it relates to the term "Faction" in the Indonesian House of Representatives (DPR). This study advocates for the removal of the "Faction" provisions, suggesting that even a single-member political party should not be hindered by the threshold. It proposes that the Constitutional Court could amend laws containing the term "Faction" or incorporate it into the Constitution to ensure greater inclusivity in the legislative process. The findings suggest a need for constitutional amendment to align legislative practices with democratic principles.

Penerapan Teori Emosi Hukum dalam Masyarakat Majemuk Sagalane, Andra Bani; Hoesein, Zainal Arifin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.12356

Masyarakat merupakan aset paling berharga dalam suatu negara, karena elemen-elemen yang membentuknya memiliki nilai strategis sebagaimana aset dalam konteks ekonomi. Namun, berbeda dengan aset ekonomi yang bersifat material, aset dalam konteks sosial hukum berwujud sumber daya manusia yang berkualitas dan bernilai, yang keberadaannya memberikan manfaat bagi masa kini maupun masa depan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Masyarakat tersusun dari individu-individu dengan keragaman pemikiran, kebiasaan, lingkungan, kondisi sosial, spiritualitas, dan pengalaman yang berbeda, sehingga perbedaan pandangan dan tindakan menjadi keniscayaan. Meskipun demikian, seluruh individu tetap terikat dalam satu kesatuan yang disebut masyarakat. Dalam konteks bernegara, sebuah negara terdiri dari banyak masyarakat dengan karakteristik dan budaya yang beragam, yang kemudian dikenal sebagai masyarakat majemuk. Kemajemukan ini menjadikan hukum yang mengaturnya juga bersifat plural, namun justru melalui kemajemukan tersebut terbentuk kesadaran akan pentingnya persatuan. Tantangan muncul ketika muncul gagasan untuk menyatukan masyarakat yang sangat beragam dengan hanya satu sistem hukum, yang secara praktis sulit diwujudkan. Di sinilah konsep Emosi Hukum berperan, yakni sebagai pendekatan yang menumbuhkan pemahaman emosional dan kesadaran kolektif terhadap hukum, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Investor Pasar Modal: Analisis dari Perspektif Law and Economics Na'afi, Septiana; Sagalane, Andra Bani; Sugiastuti, Natasya Yunita; Muhaemin, Yosi; Innash, Ar Rahiim
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, In proggress
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.49809

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap investor pasar modal berdasarkan perspektif law and economics. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang diperkaya dengan pendekatan empiris, perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi pasar modal di Indonesia telah memadai secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dan peraturan OJK serta BEI. Namun, efektivitas perlindungan hukum terhadap investor belum optimal karena lemahnya implementasi dan pengawasan, sehingga menimbulkan asimetri informasi dan tingginya transaction cost yang merugikan investor. Perlindungan preventif seperti keterbukaan informasi dan literasi keuangan belum berjalan maksimal, sementara perlindungan represif melalui sanksi belum memberikan efek jera. Maka diperlukan upaya perbaikan melalui penguatan pengawasan, peningkatan literasi keuangan, reformasi mekanisme penyelesaian sengketa, transparansi informasi, dan pemberian insentif positif bagi perusahaan patuh guna menciptakan pasar modal yang sehat, efisien, dan terpercaya.

Nilai Strategis Kewenangan BPK sebagai Pondasi Moral Pembangunan dan Perlindungan Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara Berkelanjutan : (Implementasi dan Implikasi Kebijakan Anggaran Pasca Ide Pemindahan Ibu Kota ke Nusantara, Kalimantan Timur) Sagalane, Andra Bani; Siregar, Hendrik Fasco
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.7750

BPK RI bertanggung jawab mengawasi pengelolaan keuangan negara, termasuk audit terhadap anggaran sekecil apapun yang dikeluarkan Presiden dan jajarannya. Investigasi awal BPK dapat dilakukan bahkan sebelum pengesahan DPR, terutama pada ide kebijakan Presiden yang berpotensi membebani anggaran. Dengan disahkannya rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur menjadi Nusantara, yang membutuhkan anggaran sekitar Rp. 466 triliun (APBN Rp. 89,4 triliun, BUMN Rp. 123,2 triliun, KPBU Rp. 253,4 triliun), BPK memiliki peran penting untuk memastikan pengelolaan anggaran tersebut berjalan efektif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan kajian filosofis, berfokus pada kualitas lembaga negara dibandingkan kuantitas anggaran. Hingga 2024, pembangunan ibu kota baru berjalan lambat, dan diperlukan kebijakan anggaran yang bijaksana dari pemerintahan baru untuk memastikan keberlanjutan proyek strategis ini.

The Strategic Role of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Has the Potential to Amend the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (Implications of the Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XXI/2023) Sagalane, Andra Bani; Mandala, Subianta
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 3 No. 10 (2025): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/ajosh.v3i10.561

State legal policy reflects the state's interest in securing national objectives through norms that are enacted, implemented, and enforced for the welfare of citizens, state institutions, and all related entities. Article 1, paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia defines Indonesia as a "state of law," which includes both written and unwritten norms. Among these, laws are created by legislative and executive institutions to regulate state affairs. The hierarchy of regulations places the MPR Decree below the Law, with the Constitution as the highest authority. This study explores the gap in the construction of laws and regulations, focusing on the concept of "Faction," which appears in various laws but not in the Constitution. Through qualitative descriptive analysis and a normative legal approach, this research examines the implications of the 4% national vote threshold for political parties in the General Election, as it relates to the term "Faction" in the Indonesian House of Representatives (DPR). This study advocates for the removal of the "Faction" provisions, suggesting that even a single-member political party should not be hindered by the threshold. It proposes that the Constitutional Court could amend laws containing the term "Faction" or incorporate it into the Constitution to ensure greater inclusivity in the legislative process. The findings suggest a need for constitutional amendment to align legislative practices with democratic principles.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search