<![CDATA[Warga binaan lapas mempunyai hak untuk mendapat pelayanan kesehatan yang sama seperti warga negara Indonesia, dan harus dilayani secara baik tanpa mendang rendah. Selama ini persepsi masyarakat terhadap pelayanan Lapas kurang baik, terutama dalam pelayanan kesehatan dan logistik. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji “Model Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengkaji persoalan hukum dalam bentuk narasi bukan dalam bentuk angka dan tidak menggunakan rumus statistik, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan Model pemberian hak pelayanan kesehatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dilakukan melalui pelayanan kesehatan: 1) Pelayanan kesehatan primer, Pelayanan primer merupakan pelayanan dasar dengan menyediakan obat-obatan, rujukan rumah sakit, penyediaan tempat tidur layak dan bersih, lingkungan yang sehat, sanitasi, drainasi yang bersih, dan penyediaan makanan sehat dan bergizi. 2) Pelayanan kesehatan rehabilitatif yaitu pelayanan rehalitasi lebih terfokus pada mental warga binaan yang dilakukan melalui: rehabilitasi medik, rehabilitasi sosial, rehabilitasi vokasional. Hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dalam penerapan model pemberian hak pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan berasal dari faktor internal dan faktor eksternal, yaitu sebagai berikut: Hambatan internal diantaranya yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai dan anggaran yang tersedia jumlahnya masih terbatas, sedangkan hambatan eksternal yaitu terdiri dari banyaknya jumlah kunjungan sehingga pelayanan yang diberikan tidak maksimal serta obat-obatan yang dibutuhkan terkadang tidak tersedia, sehingga tidak jarang harus menunggu lama atau dirujuk ke Rumah Sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.]]>
Copyrights © 2024
