<![CDATA[Perkembangan teknologi digital memunculkan kekhawatiran terhadap data-data pribadi yang dimiliki oleh setiap individu, tidak terkecuali data pribadi para konsumen yang mempercayakan pemrosesannya kepada pelaku usaha (in casu korporasi). Problematika pelindungan data pribadi konsumen menjadi cukup pelik di tengah maraknya kasus kebocoran data konsumen oleh beberapa korporasi besar di Indonesia. Konsumen sebagai subjek data pribadi menjadi pihak yang notabene lemah ketika dihadapkan dengan korporasi sebagai pengendali data pribadi. Perlu adanya identifikasi terhadap bentuk pelindungan hukum bagi konsumen dalam kasus kebocoran data tersebut. Penelitian yuridis-normatif ini menunjukan perlindungan data konsumen merupakan kewajiban hukum bagi korporasi sebagai pengendali data pribadi dalam transfer data pribadi dan bentuk pelindungan hukum tersebut dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan existing di Indonesia seperti Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan turunan lainnya. Pada akhirnya, pemerintah sebagai pemangku kekuasaan merupakan kunci dalam hal pembentukan dan pelindungan hukum terhadap data pribadi konsumen sebagai pemegang hak sebagai subjek data pribadi.]]>
Copyrights © 2023
