Politik Hukum Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia

Mariyani, Mariyani

JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI
Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024

Hubungan antara ilmu politik dan hukum tata negara dengan suatu perumpamaan bahwa hukum tata negara adalah kerangkanya, sedangkan ilmu negara politik merupakan daging yang ada di sekitarnya. Hukum persaingan usaha dapat kita lihat berfokus pada menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata, bukan kemakmuran secara individu. Berdasarkan konstitusi dibidang perekonomian menginginkan untuk menggunakan sistem ekonomi yang memiliki prinsip keseimbangan, keselarasan, serta memberi kesempatan usaha bersama bagi setiap warga negara. Talcot Persons mengemukakan bahwa masyarakat itu pada awalnya bersatu, kemudian bentuk bersatu itu pun terus mengalami perkembangan sampai masyarakat tersebut berubah menjadi masyarakat yang berpencar atau yang disebut oleh Talcott Persons sebagai masyarakat yang berspesialisasi. Masyarakat yang seperti ini sering kita jumpai dalam lanskap masyarakat modern. Dalam teori hukum masyarakat prismatik setidaknya membagi masyarakat menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu : masyarakat tradisional, masyarakat industrial dan masyarakat prismatik. Artikel ini membahas tentang bagaimana mengetahui tentang politik hukum nasional Indonesia dan bagaimana mengetahui tentang politik hukum larangan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan study literatur dan data sekunder pendukung lainnya. Hasil penelitian ini adalah Bahwa Politik Hukum kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. hubungan antara anggota-anggota dalam masyarakat. Berdasarkan fungsi ini lahirlah hukum publik dan hukum privat sebagai relevansinya. Kedua, hukum berfungsi menunjukkan bagaimana mengatur kekuasaan itu. Potentia debet sequi justitiam, non antecedere (kekuasaan mengikuti hukum dan bukan sebaliknya). Bahwa pentingnya hukum antimonopoli bagi konsumen yang mana mendapatkan barang yang sesuai dengan kualitasnya dan demi keberlangsungan barang-barang kebutuhan tersebut.