<![CDATA[Penelitian ini membahas kampanye hitam di media sosial dalam konteks regulasi hukum media social di Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dengan metode hukum normatif yang bersifat deskriptif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, peneliti mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum dan Media Sosial dan mengikuti setelahnya penguatan teori dari buku-buku atau literatur hukum diikuti dengan alat pengumpul data studi lain berupa dokumen.Fokus utama penelitian ini adalah adanya konflik hukum antara Pasal 28 UU ITE dan Pasal 280 UU Pemilu, yang mana keduanya mengatur sanksi dan ketentuan hukum yang berbeda terhadap tindakan yang serupa, yaitu kampanye hitam di media sosial. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan memahami perbedaan dan potensi konflik dalam penerapan kedua undang-undang tersebut, serta implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk harmonisasi regulasi guna menciptakan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat dan penyelenggara pemilu.]]>
Copyrights © 2024
