<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana peran dan faktor penghambat Komisi Informasi Provinsi Riau dalam menyelesaikan sengketa informasi publik. Penelitian ini menggunakan teori Peran (Ife & Tesoriero, 2008) yang terbagi kedalam empat golongan yaitu Peran Fasilitatif, Peran Edukasional, Peran Representatif dan Peran Teknis. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komisi Informasi Provinsi Riau memiliki dan telah melaksanakan keempat golongan peran tersebut dengan baik. Adapun faktor yang menghambat Komisi Informasi Provinsi Riau adalah kurangnya pengetahuan masyarakat dan badan publik terkait Keterbukaan Informasi Publik, fasilitas yang tidak memadai untuk melakukan penyelesaian sengketa secara daring serta pemohon informasi publik atau termohon informasi publik yang tidak kooperatif. Berdasarkan hasil dan pembahasan, peneliti menyarankan agar Komisi Informasi Provinsi Riau lebih gencar dalam memberitakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan lebih menarik, menyediakan lebih banyak bentuk edukasi yang menarik, menyediakan alternatif penyelesaian sengketa informasi dalam metode daring serta memberikan sanksi kepada badan publik yang indeks keterbukaan informasinya rendah]]>
Copyrights © 2024
