<![CDATA[Guru memiliki peran krusial dalam pendidikan, dengan tanggung jawab besar dalam membimbing peserta didik menuju tujuan pendidikan. Undang-undang yang mengatur tentang guru menjadi respons atas pentingnya peningkatan mutu dan profesionalisme tenaga pendidik. Namun, pengelolaan guru honorer, terutama dalam penunjukan oleh kepala sekolah, menjadi permasalahan kompleks. Situasi ini menjadi semakin rumit dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang tidak secara eksplisit mengakui status guru honorer. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak hukum surat keputusan kepala sekolah dalam penunjukan guru honorer di Kabupaten Konawe, menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris. Hasilnya menunjukkan bahwa pengangkatan guru honorer oleh kepala sekolah tanpa kewenangan yang sah dapat berdampak pada batalnya keputusan tersebut secara hukum, menyebabkan guru honorer kehilangan statusnya dan menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Legalitas surat keputusan dan surat tugas guru honorer serta prinsip kepastian hukum menjadi kunci dalam memastikan proses pengangkatan yang adil dan terjamin secara hukum, serta untuk menghindari risiko dampak hukum yang tidak diinginkan. Dalam konteks administrasi publik, kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku menjadi suatu keharusan untuk menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan dapat diprediksi bagi semua pihak yang terlibat.]]>
Copyrights © 2024
