Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.961
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Sultra Research of Law
Suriani Bt. Tolo
Unknown Affiliation
Humanities

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Analisis Kesesuaian Penyediaan Fasilitas di Perumahan Puri Khanissa Residence Kabupaten Kolaka dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Suriani Bt. Tolo; La Ode Bariun; Majid Bone; Hijriani; Muh. Fitriadi; La Ode Munawir
Sultra Research of Law Vol 6 No 1 (2024): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v6i1.5

Abstract

Perusahaan pengembang perumahan memiliki peran penting dalam memenuhi kewajiban penyediaan prasarana, sarana, dan fasilitas umum yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian penyediaan prasarana, sarana, dan fasilitas pada PT. Khailah Berkah Jaya Pengembang Indonesia, sebagai pengembang perumahan Puri Khanissa Residence di Kabupaten Kolaka dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, analitis, dan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dan penelitian lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Khailah Berkah Jaya, telah mencapai sebagian besar pembangunan perumahan, namun masih terdapat beberapa prasarana, sarana, dan fasilitas umum yang belum terwujud sepenuhnya. Meskipun regulasi yang ketat telah ditetapkan, tantangan dalam pemenuhan kewajiban oleh pengembang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Kesimpulannya, kerangka kerja yang komprehensif telah dibentuk melalui peraturan perundang-undangan untuk memastikan terpenuhinya prasarana, sarana, dan fasilitas umum dalam pembangunan perumahan. Namun, perlu kerjasama yang erat antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat untuk memastikan terciptanya lingkungan perumahan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Implikasi Hukum Surat Keputusan Kepala Sekolah dalam Pengangkatan Guru Honorer di Kabupaten Konawe Laode Bariun; La Ode Munawir; Abd. Rahman; Suriani Bt. Tolo; Winner A. Siregar; Muh. Fitriadi
Sultra Research of Law Vol 6 No 1 (2024): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v6i1.71

Abstract

Guru memiliki peran krusial dalam pendidikan, dengan tanggung jawab besar dalam membimbing peserta didik menuju tujuan pendidikan. Undang-undang yang mengatur tentang guru menjadi respons atas pentingnya peningkatan mutu dan profesionalisme tenaga pendidik. Namun, pengelolaan guru honorer, terutama dalam penunjukan oleh kepala sekolah, menjadi permasalahan kompleks. Situasi ini menjadi semakin rumit dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang tidak secara eksplisit mengakui status guru honorer. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak hukum surat keputusan kepala sekolah dalam penunjukan guru honorer di Kabupaten Konawe, menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris. Hasilnya menunjukkan bahwa pengangkatan guru honorer oleh kepala sekolah tanpa kewenangan yang sah dapat berdampak pada batalnya keputusan tersebut secara hukum, menyebabkan guru honorer kehilangan statusnya dan menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Legalitas surat keputusan dan surat tugas guru honorer serta prinsip kepastian hukum menjadi kunci dalam memastikan proses pengangkatan yang adil dan terjamin secara hukum, serta untuk menghindari risiko dampak hukum yang tidak diinginkan. Dalam konteks administrasi publik, kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku menjadi suatu keharusan untuk menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan dapat diprediksi bagi semua pihak yang terlibat.
Peran Pemerintah dalam Mencegah Pengambilalihan Harta Yayasan oleh Ahli Waris Pendiri Suriani Bt. Tolo; Muh. Fitriadi; Mustahul Jannah; La Ode Bariun; Winner A. Siregar; La Ode Munawir
Sultra Research of Law Vol 6 No 1 (2024): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v6i1.73

Abstract

Penelitian ini membahas peran pemerintah dalam mencegah pengambilalihan harta yayasan oleh ahli waris pendiri di Indonesia. Meskipun undang-undang yayasan telah ada sejak tahun 2001, masih terdapat tantangan dalam mengatasi isu-isu seperti konflik internal, penggelapan dana, kesalahan administratif, dan keterbatasan sumber daya yang mempengaruhi fungsi yayasan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yayasan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan sosialnya, tetapi sering kali mengalami masalah terkait pengambilalihan harta oleh ahli waris pendiri. Pengawasan pemerintah, baik melalui Kementerian Hukum dan HAM maupun Kementerian Sosial, menjadi kunci dalam mencegah pengambilalihan tersebut. Proses pengawasan meliputi tahap pendirian yayasan hingga pengumuman resmi, dengan langkah konkret berupa pemberian akreditasi oleh Kementerian Sosial. Dapat disimpukan bahwa pengawasan negara terhadap yayasan penting untuk memastikan keberlangsungan dan integritas yayasan dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta memastikan bahwa harta yayasan tetap menjadi milik yayasan sebagai badan hukum yang terpisah.
Implikasi Hukum Bagi Buruh Ekspedisi Tanpa Perjanjian Tertulis di Kota Kendari Baharun; Suriani Bt. Tolo; La Ode Bariun; La Ode Munawir; Winner A. Siregar; Hijriani
Sultra Research of Law Vol 6 No 2 (2024): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v6i2.74

Abstract

Perubahan regulasi ketenagakerjaan, terutama melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, memunculkan kekosongan hukum terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perlindungan hukum bagi buruh ekspedisi yang bekerja tanpa perjanjian tertulis serta mengidentifikasi bentuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan buruh ekspedisi tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder yang didukung oleh data primer dari wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perlindungan hukum terhadap buruh ekspedisi tanpa perjanjian tertulis sangat penting dalam menciptakan keadilan sosial. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial membutuhkan peraturan yang jelas dan konsisten, serta peran aktif Pengadilan Hubungan Industrial untuk menegakkan hak-hak buruh. Pengawasan ketenagakerjaan yang ketat juga diperlukan untuk memastikan implementasi hukum dan mendorong kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Mirnayasa Lanusu; Winner A. Siregar; La Ode Bariun; La Ode Munawir; Suriani Bt. Tolo; Muh. Fitriadi
Sultra Research of Law Vol 6 No 2 (2024): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v6i2.76

Abstract

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia memiliki landasan yang kuat berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, yang mengatur penyelenggaraan negara secara demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu 2019 serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pengumpulan data sekunder dari perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan yang diperkuat oleh UU No. 7 Tahun 2017, termasuk kemampuan untuk mengeluarkan putusan final dan mengikat. Meskipun demikian, Bawaslu masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya dan kompleksitas sengketa. Penegakan hukum melalui jalur pengadilan tata usaha negara menjadi opsi bagi pihak yang tidak puas terhadap keputusan Bawaslu. Diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu.
Penanganan Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Andoolo Hasnawati; Suriani Bt. Tolo; St. Fatmawati. L;  Hijriani; M. Yusuf; La Ode Bariun
Sultra Research of Law Vol 6 No 2 (2024): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v6i2.78

Abstract

Penelitian ini membahas penanganan kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya jumlah kasus perceraian dengan alasan KDRT dari tahun 2021 hingga 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami keadaan perkara di Pengadilan Agama Andoolo serta metode penyelesaian yang digunakan oleh hakim dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh KDRT. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengadilan melakukan upaya perdamaian dan mediasi, sebagian besar kasus tetap berakhir pada putusan perceraian. Pengadilan Agama Andoolo mampu menyelesaikan seluruh perkara pada tingkat banding dan kasasi pada tahun 2023 tanpa sisa perkara. Faktor-faktor seperti ekonomi, perselingkuhan, dan mabuk akibat minuman keras merupakan penyebab utama KDRT yang mengarah pada perceraian. Hakim menggunakan pertimbangan hukum formil dan materil, namun pertimbangan terkait KDRT cenderung diarahkan pada alasan perselisihan terus-menerus karena sulitnya membuktikan KDRT secara spesifik di persidangan.
Co-Authors Abd. Rahman Baharun Hasnawati Hijriani La Ode Bariun La Ode Munawir, La Ode Laode Bariun M. Yusuf Majid Bone Mirnayasa Lanusu Muh. Fitriadi Mustahul Jannah St. Fatmawati. L Winner A. Siregar  Hijriani