Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.547
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Sultra Research of Law
Winner A. Siregar
Unknown Affiliation
Humanities

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Perkembangan Teori Kriminologi Kritis dalam Hukum Pidana Hijriani; Al Rahman; La Ode Bariun; Winner A. Siregar
Sultra Research of Law Vol 5 No 1 (2023): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v5i1.39

Abstract

Kriminologi Kritis merupakan pendekatan teoritis dalam studi kriminologi yang berfokus pada analisis kritis terhadap kriminalitas, hukum pidana, dan sistem peradilan pidana. Artikel ini menyajikan gambaran tentang perkembangan teori kriminologi kritis dalam hukum pidana dari masa lalu hingga saat ini. Teori ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan teori-teori kriminologi tradisional dalam menjelaskan sebab-sebab kriminalitas, konstruksi hukum pidana, serta penerapan hukuman yang adil dan proporsional. Tujuan penelitian ini untuk menelaah dan menganalisis pentingnya nilai kriminologi kritis terhadap perkembangan teori hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan analisis dan historis. Hasil dari penelitian ini menguraikan aspek penting dalam perkembangan teori kriminologi kritis dalam hukum pidana yaitu nilai teori ini terletak pada kemampuannya untuk melakukan analisis struktural terhadap kriminalitas dan sistem peradilan pidana, memahami akar masalah kriminalitas, dan menyusun solusi yang tepat sasaran; teori kriminologi kritis menempatkan fokus pada keadilan sosial, mengkritisi penggunaan hukum pidana untuk mempertahankan dominasi dan kontrol atas kelompok tertentu; dan mencari solusi yang inklusif dan humanis dalam menangani masalah kriminalitas, seperti pendekatan restoratif dan pencegahan kriminalitas.
Literasi Digital Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Pengguna Electronic Wallet Hijriani, Hijriani; Muh. Nadzirin Anshari Nur; Adnan Ali; Azis Ali; Winner A. Siregar
Sultra Research of Law Vol 5 No 2 (2023): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v5i2.59

Abstract

Teknologi berkembang pesat dan mempengaruhi berbagai bidang, salah satunya adalah keuangan. Dompet elektronik (e-wallet) adalah layanan elektronik yang menyimpan data alat pembayaran dan juga dapat menyimpan uang, untuk membayar sesuatu. E-wallet menjadi pilihan transaksi digital yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia saat ini, namun pertumbuhan e-wallet yang cepat juga menimbulkan beberapa persoalan seputar keluhan pelanggan yang menggunakan layanan e-wallet. E-wallet memiliki beberapa kendala, seperti masalah keamanan uang dan data elektronik, masalah kepercayaan, dan ancaman pencurian uang dan data pribadi oleh peretas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penggunaan e-wallet terhadap data pribadi pelanggan. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia saat ini masih belum spesifik dan menyeluruh karena peraturan tentang data pribadi masih bersifat umum.
Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat Hijriani; M. Yusuf; Winner A. Siregar; Sopian
Sultra Research of Law Vol 5 No 2 (2023): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v5i2.62

Abstract

Implementasi kebijakan penegakan hukum tidak selalu berjalan sesuai harapan. Adanya evaluasi terhadap kebijakan penegakan hukum yang ada dan dampaknya di masyarakat dapat menjadi pemicu perkembangan teori baru yang lebih efektif dalam mencapai tujuan penegakan hukum. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana perkembangan teori penegakan hukum dan kontribusinya dalam mewujudkan fungsi norma di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Hasil dari penelitian ini menganalisis perkembangan teori penegakan hukum merupakan hasil dari evolusi pemikiran para ahli hukum, kriminologi, sosiologi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Teori-teori ini mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial, nilai-nilai masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tantangan baru dalam bidang penegakan hukum. Perkembangan teori penegakan hukum berkontribusi dalam mewujudkan fungsi norma di masyarakat dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum dapat berfungsi untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, aman, dan beradab.
Implikasi Hukum Surat Keputusan Kepala Sekolah dalam Pengangkatan Guru Honorer di Kabupaten Konawe Laode Bariun; La Ode Munawir; Abd. Rahman; Suriani Bt. Tolo; Winner A. Siregar; Muh. Fitriadi
Sultra Research of Law Vol 6 No 1 (2024): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v6i1.71

Abstract

Guru memiliki peran krusial dalam pendidikan, dengan tanggung jawab besar dalam membimbing peserta didik menuju tujuan pendidikan. Undang-undang yang mengatur tentang guru menjadi respons atas pentingnya peningkatan mutu dan profesionalisme tenaga pendidik. Namun, pengelolaan guru honorer, terutama dalam penunjukan oleh kepala sekolah, menjadi permasalahan kompleks. Situasi ini menjadi semakin rumit dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang tidak secara eksplisit mengakui status guru honorer. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak hukum surat keputusan kepala sekolah dalam penunjukan guru honorer di Kabupaten Konawe, menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris. Hasilnya menunjukkan bahwa pengangkatan guru honorer oleh kepala sekolah tanpa kewenangan yang sah dapat berdampak pada batalnya keputusan tersebut secara hukum, menyebabkan guru honorer kehilangan statusnya dan menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Legalitas surat keputusan dan surat tugas guru honorer serta prinsip kepastian hukum menjadi kunci dalam memastikan proses pengangkatan yang adil dan terjamin secara hukum, serta untuk menghindari risiko dampak hukum yang tidak diinginkan. Dalam konteks administrasi publik, kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku menjadi suatu keharusan untuk menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan dapat diprediksi bagi semua pihak yang terlibat.
Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian dalam Tradisi Ma’pasilaga Tedong di Upacara Adat Rambu Solo’ Toraja Utara M. Yusuf; Amir Faisal; Eriani Rensa Malino; Hijriani; Winner A. Siregar; St. Fatmawati. L
Sultra Research of Law Vol 6 No 1 (2024): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v6i1.72

Abstract

Tradisi Ma’Pasilaga Tedong di Toraja awalnya memiliki nilai sakral sebagai bagian dari upacara adat Rambu Solo, namun kini telah dimanfaatkan untuk kegiatan perjudian, dengan kerbau yang sebelumnya digunakan dalam adu kini menjadi sarana taruhan. Penelitian ini menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana perjudian dalam tradisi Ma’Pasilaga Tedong pada upacara adat Rambu Solo’ di Toraja Utara. Menggunakan pendekatan yuridis empiris, data diperoleh melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan upaya preventif dan represif oleh kepolisian, pemerintah, tokoh agama, dan tokoh adat. Langkah preventif melibatkan perbaikan ekonomi, penyuluhan hukum, perlindungan kebudayaan, dan peningkatan kesadaran moral. Upaya represif melibatkan penegakan hukum dengan penangkapan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku. Tantangan utama meliputi faktor ekonomi, pluralisme budaya hukum, dan kendala operasional. Kesimpulannya, penanggulangan perjudian membutuhkan kerjasama holistik untuk mempertahankan tradisi dan moralitas masyarakat Toraja Utara.
Peran Pemerintah dalam Mencegah Pengambilalihan Harta Yayasan oleh Ahli Waris Pendiri Suriani Bt. Tolo; Muh. Fitriadi; Mustahul Jannah; La Ode Bariun; Winner A. Siregar; La Ode Munawir
Sultra Research of Law Vol 6 No 1 (2024): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v6i1.73

Abstract

Penelitian ini membahas peran pemerintah dalam mencegah pengambilalihan harta yayasan oleh ahli waris pendiri di Indonesia. Meskipun undang-undang yayasan telah ada sejak tahun 2001, masih terdapat tantangan dalam mengatasi isu-isu seperti konflik internal, penggelapan dana, kesalahan administratif, dan keterbatasan sumber daya yang mempengaruhi fungsi yayasan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yayasan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan sosialnya, tetapi sering kali mengalami masalah terkait pengambilalihan harta oleh ahli waris pendiri. Pengawasan pemerintah, baik melalui Kementerian Hukum dan HAM maupun Kementerian Sosial, menjadi kunci dalam mencegah pengambilalihan tersebut. Proses pengawasan meliputi tahap pendirian yayasan hingga pengumuman resmi, dengan langkah konkret berupa pemberian akreditasi oleh Kementerian Sosial. Dapat disimpukan bahwa pengawasan negara terhadap yayasan penting untuk memastikan keberlangsungan dan integritas yayasan dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta memastikan bahwa harta yayasan tetap menjadi milik yayasan sebagai badan hukum yang terpisah.
Implikasi Hukum Bagi Buruh Ekspedisi Tanpa Perjanjian Tertulis di Kota Kendari Baharun; Suriani Bt. Tolo; La Ode Bariun; La Ode Munawir; Winner A. Siregar; Hijriani
Sultra Research of Law Vol 6 No 2 (2024): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v6i2.74

Abstract

Perubahan regulasi ketenagakerjaan, terutama melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, memunculkan kekosongan hukum terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perlindungan hukum bagi buruh ekspedisi yang bekerja tanpa perjanjian tertulis serta mengidentifikasi bentuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan buruh ekspedisi tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder yang didukung oleh data primer dari wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perlindungan hukum terhadap buruh ekspedisi tanpa perjanjian tertulis sangat penting dalam menciptakan keadilan sosial. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial membutuhkan peraturan yang jelas dan konsisten, serta peran aktif Pengadilan Hubungan Industrial untuk menegakkan hak-hak buruh. Pengawasan ketenagakerjaan yang ketat juga diperlukan untuk memastikan implementasi hukum dan mendorong kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Kepastian Hukum Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Dibebankan Hak Tanggungan  Rusman; Winner A. Siregar; La Ode Munawir; Hijriani; La Ode Bariun; Suriani Bt Tolo
Sultra Research of Law Vol 6 No 2 (2024): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v6i2.75

Abstract

Sertifikat tanah memiliki peranan penting dalam pembuktian hak kepemilikan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terkait pembatalan sertifikat hak milik yang dibebani hak tanggungan. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, yang melibatkan studi dokumen dan analisis kualitatif terhadap perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan sertifikat dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi pemegang hak milik maupun kreditur. Pembatalan sertifikat yang cacat administrasi dapat berakibat hilangnya hak atas tanah dan kerugian finansial. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi yang lebih jelas mengenai mekanisme pembatalan sertifikat untuk melindungi pihak-pihak yang berkepentingan.
Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Mirnayasa Lanusu; Winner A. Siregar; La Ode Bariun; La Ode Munawir; Suriani Bt. Tolo; Muh. Fitriadi
Sultra Research of Law Vol 6 No 2 (2024): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v6i2.76

Abstract

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia memiliki landasan yang kuat berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, yang mengatur penyelenggaraan negara secara demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu 2019 serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pengumpulan data sekunder dari perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan yang diperkuat oleh UU No. 7 Tahun 2017, termasuk kemampuan untuk mengeluarkan putusan final dan mengikat. Meskipun demikian, Bawaslu masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya dan kompleksitas sengketa. Penegakan hukum melalui jalur pengadilan tata usaha negara menjadi opsi bagi pihak yang tidak puas terhadap keputusan Bawaslu. Diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu.
Pengaruh Hukum Tumpang Tindih di Areal Perkebunan Terhadap Izin Usaha Pertambangan dari Perspektif Penerbitan Izin La Ode Amri; La Ode Bariun; Winner A. Siregar; Hijriani; Suriani Bt Tolo; La Ode Munawir
Sultra Research of Law Vol 6 No 2 (2024): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v6i2.77

Abstract

Dampak hukum dari tumpang tindih areal Perkebunan terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP), dengan fokus pada aspek penerbitan izin. Fenomena tumpang tindih lahan antara sektor perkebunan dan pertambangan telah menjadi permasalahan yang kompleks dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak hukum dan penyelesaian hukum dari tumpang tindih tersebut dari aspek penerbitan izin dalam mencegah konflik penggunaan lahan dan upaya penyelesaian tumpang tindih areal perkebunan terhadap izin usaha pertambangan ditinjau dari aspek penerbitan izin. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Analisis data menggunakan metode kualitatif yang dilakukan terhadap studi kasus yang terjadi pada beberapa wilayah di Indonesia yaitu di daerah Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tenggara yang terdapat kasus tumpang tindih pada sektor perkebunan dan pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih areal perkebunan dan pertambangan berdampak signifikan terhadap kepastian hukum pemegang IUP, menimbulkan potensi konflik antar sektor, dan mengancam keberlanjutan investasi. Analisis terhadap proses penerbitan izin mengungkapkan adanya kelemahan dalam koordinasi antar instansi pemerintah dan ketidakselarasan database tata ruang. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi One Map Policy dan sistem informasi geospasial terpadu belum optimal dalam mencegah tumpang tindih lahan. Untuk mengatasi permasalahan tumpang tindih ini diperlukan penguatan koordinasi lintas sektoral dan harmonisasi regulasi.
Co-Authors Abd. Rahman Adnan Ali Al Rahman Anshari Nur, Muh. Nadzirin Azis Ali Baharun Eriani Rensa Malino Faisal, Amir Hijriani Hijriani, Hijriani La Ode Amri La Ode Bariun La Ode Munawir, La Ode Laode Bariun M. Yusuf Mirnayasa Lanusu Muh. Fitriadi Mustahul Jannah Rusman Sopian St. Fatmawati. L Suriani BT Tolo Suriani Bt. Tolo