<![CDATA[Penyelesaian sengketa terkait sumber daya alam di Indonesia yang diselesaikan secara alternatif di luar pengadilan berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif. Namun terdapat beberapa kondisi tidak ideal bagi masyarakat adat apabila model penyelesaian sengketa arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi dipaksakan berlakunya kepada mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian desktipftif dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk menjelaskan arbitrase adat sebagai penyelesaian sengketa sumber daya alam alternatif. Kearifan masyarakat adat yang mengimplementasikan falsafah adat dan prinsip-prinsip sebagai turunannya dalam peradilan adat, merupakan landasan kuat alasan diterimanya peradilan adat sebagai bagian dari penyelesaian sengketa sumber daya alam di luar pengadilan. Settlement of disputes related to natural resources in Indonesia which are resolved alternatively outside of court based on Law no. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternatives. However, there are several conditions that are not ideal for indigenous peoples if the dispute resolution model of arbitration, mediation, negotiation and conciliation is imposed on them. This research uses a descriptive research method with a sociological juridical approach to explain customary arbitration as an alternative natural resource dispute resolution. The wisdom of indigenous peoples who implement customary philosophy and its derivative principles in customary justice is a strong basis for accepting customary justice as part of resolving natural resource disputes outside of court.]]>
Copyrights © 2024
