<![CDATA[Jurnal ini membahas collaborative governance dalam penanggulangan prostitusi di eks lokalisasi Gunung Sampan Kabupaten Situbondo. Collaborative diperlukan setelah Peraturan Daerah tentang larangan pelacuran belum optimal dalam mengatasi permasalahan prostitusi. Kebijakan yang ada tidak efektif serta kurang memberi efek jera bagi pelaku praktik prostitusi, beberapa kali dilakukan penertiban dan razia tidak membuat praktik prostitusi berkurang. Faktanya hal tersebut masih terjadi, baik dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Oleh karenanya diperlukan kolaboratif untuk dapat menanggulangi pelacuran. Adapun teori yang digunakan collaborative governance dari Ansell dan Gash dengan metode kualitatif dan studi literatur untuk memperoleh data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan program bersama dengan pendekatan spiritual yang mengacu pada nilai atau aktivitas publik. Tuntutan akan kolaborasi ini merupakan jawaban dari Perda larangan pelacuran yaitu dengan humanis menggandeng PCNU pada para PSK dan mucikari yang ada di lokaliasi Gunung Sampan Situbondo sebagai upaya mengatasi masalah prostitusi yang ada di daerah berjuluk Kota Santri tersebut, dengan tujuan memberikan kebermanfaatan yang dapat diterima oleh berbagai elemen yang berada di lingkungan prostitusi dengan beberapa kolaborasi stakeholder yang merupakan tokoh agama, dinas sosial dan Satpol PP.]]>
Copyrights © 2024
