<![CDATA[Penelitian ini membahas penegakan hukum dan hambatan terkait Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 mengenai pengendalian, pengawasan, dan penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Pati. Fokus utama adalah pada upaya menegakkan ketentuan hukum yang dihadapi oleh petugas Kepolisian Daerah dan Satuan Patroli Polisi Pamong Praja. Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi pendekatan Yuridis dan Empiris. Sumber data meliputi wawancara dengan pejabat penegak hukum yang ahli dalam penanganan minuman beralkohol di Kabupaten Pati, serta data pendukung seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa minuman beralkohol membahayakan tidak hanya bagi konsumennya tetapi juga bagi penjualnya. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Daerah menjadi krusial untuk mengurangi risiko dan mengatur berbagai aspek penjualan dan konsumsi minuman beralkohol, termasuk pembatasan usia, lokasi penjualan, jam operasional, serta promosi dan iklan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemerintah menegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 melalui pembentukan tim gabungan, termasuk Kepolisian Daerah Pati (Samapta Polresta Pati), Satuan Patroli Polisi Pamong Praja, dan lembaga penegak hukum lainnya. Upaya ini melibatkan penyitaan puluhan botol minuman beralkohol selama operasi kepolisian, khususnya dalam rangka mengurangi masalah masyarakat di berbagai lokasi. Meskipun langkah-langkah tersebut diambil untuk meminimalkan potensi tindak kejahatan di Kabupaten Pati, penelitian juga mengidentifikasi hambatan yang dihadapi Pemerintah baik dari faktor internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya kesadaran di kalangan petugas penegak hukum, maupun faktor eksternal seperti resistensi sebagian masyarakat dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi permintaan dan penawaran minuman beralkohol.]]>
Copyrights © 2024
