Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) diterbitkan oleh Fakultas Hukum UNIGAL, merupakan jurnal yang berisi tentang artikel penelitian (research article) di bidang ilmu hukum. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) diterbitkan 2 kali dalam setahun pada setiap bulan Maret dan September.
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) sudah tersedia Offline Versi Cetak dengan Nomor ISSN : 2355-0023 (Cetak) dan online dengan nomor ISSN : 2598-2591 (online) , sehingga para penulis dan peneliti bisa lebih mudah mengakses hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ).
Articles
209 Documents
<![CDATA[STUDI KRITIS TERHADAP PERBANKAN SYARIAH DALAM PRAKTEK MUDHARABAH ]]>
<![CDATA[Ibnu Rusydi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 4, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (477.34 KB)
|
DOI: 10.25157/jigj.v4i1.411
<![CDATA[Produk perbankan syariah dalam bentuk tabungan umumnya menggunakan akad mudharabah dan sebagiannya ada juga yang berakad wadi’ah.Hal yang dipublikasikan oleh bank syariah atas produk dan proses kerja bank syariah, biladicermati lebih mendalam dan seksama dengan mencocokan penerapan peraktek perbankan syariah saat ini dengan instrumen undang-undangnya maupun berbagai ketentuan syariah baik yang sudah diakomodir dalam kompilasi fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) maupun ketentuan yang terdapat dalam kitab kajian fikih muamalah para ulama salaf, ternyata ditemukan berbagai kesamaan konsep bank syariah dengan bank konvensional yang membuatnya memang tidak bisa selaras denga ketentuan syariah serta banyaknya penyimpangan dalam peraktek perbankan syariah diantaranya yang berhubungan dengan akad mudharabah.Dalam penyimpangan-penyimpangan tersebut bank syariah melakukan pelanggaran terhadap syariah yang bisa menyeretnya pula pada transaksi ribawi. Kata kunci : Mudharabah, Perbankan Syari’ah.]]>
<![CDATA[LANDASAN KONSTITUSIONAL PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ]]>
<![CDATA[Evi Noviawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 6, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (492.942 KB)
|
DOI: 10.25157/jigj.v6i1.1246
<![CDATA[Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi landasan formal konstitusional dan landasan materiil konstitusional. Landasan formal konstitusional dimaksudkan untuk memberikan legitimasi prosedural terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan landasan materiil konstitusional dimaksudkan untuk memberikan tanda bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk merupakan penjabaran dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Kata Kunci : Landasan formal konstitusional, landasan materiil konstitusional.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM ISLAM DALAM KEBUDAYAAN SUNDA ]]>
<![CDATA[Yat Rospia Brata]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 6, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (401.337 KB)
|
DOI: 10.25157/jigj.v6i1.1236
<![CDATA[Artikel ini mendeskripsikan dan menganalisis aspek hukum Islam dalam kebudayaan Sunda. Bertolak dari kenyataan bahwa orang Sunda memiliki ikatan yang sangat kuat dengan agama, khususnya Islam, sehingga muncul jargon bahwa Sunda identik dengan Islam, maka dianggap anomali jika ada orang Sunda yang beragama non muslim apalagi tidak menganut agama. Tulisan ini memaparkan bahwa orang Sunda memiliki etika dan budaya yang sangat kuat mengakar di masyarakat jauh sebelum datangnya Islam. Ketika Islam datang, nilai-nilai etika dan budaya orang Sunda ternyata memiliki nilai-nilai kesamaan dengan nilai-nilai Islam, itulah sebabnya Islam dengan mudah diterima oleh orang Sunda dan melebur dengan nilai-nilai ajaran Islam sehingga wajar jika ada pernyataan yang menyatakan bahwa Islam identik dengan Sunda dan Sunda identik dengan Islam.Kata Kunci: Kebudayaan Sunda, Hukum Islam]]>
<![CDATA[HIBAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN KEWARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[Ibnu Rusydi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 4, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (395.745 KB)
|
DOI: 10.25157/jigj.v4i2.324
<![CDATA[Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisa hubungan hibah dengan kewarisan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata, dan untuk menganalisis penghapusan kemungkinan hibah ketika menyadari hibah itu lebih dari sepertiga (1/3). Hasil penulisan ini adalah: bahwa hubungan antara hibah dan kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu, hibah yang diberikan orang tua kepada anak-anak dapat dihitung sebagai bagian dari warisan. Menurut Hukum Perdata (KUHPerdata), hibah itu adalah prabayar (voorschot) sebagai bagian dari warisan untuk penerima waris.Kata Kunci : Hibah dan Warisan]]>
<![CDATA[KAFÂAH DALAM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Otong Husni Taufiq]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 5, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (504.137 KB)
|
DOI: 10.25157/jigj.v5i2.795
<![CDATA[Kafâ’ah dalam pernikahan antara calon suami dan calon istri dimaksudkan agar adanya keseimbangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga kehidupan, persoalan kafâ’ah sering difahami secara tidak proposional dalam arti seseorang diharuskan menikah dengan lawan jenis yang sama derajatnya, kekayaannya dan kecantikan dan sebagainya, padahal semuanya itu hanyalah bersifat lahiriyah semata. Pasangan yang serasi diperoleh untuk mewujudkan rumah tangga yang tenang (sakinah), cinta (mawaddah), kasih(rahmah), banyak cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah upaya mencari calon suami atau istri yang baik, upaya tersebut bukanlah suatu kunci namun keberadannya dalam rumah tangga akan menentukan mampu atau tidaknya seseorang dalam membangun bahtera rumah tangga. Kata kunci : Kafâ’ah, Pernikahan.]]>
<![CDATA[Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat ]]>
<![CDATA[Dudung Mulyadi]]>;
<![CDATA[Ibnu Rusydi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (304.511 KB)
|
DOI: 10.25157/jigj.v5i1.235
<![CDATA[ Tulisan ini membahas tentang peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menangani kasus kartel dan penanganan kasus persaingan usaha tidak sehat. Tujuan Tulisan ini adalah untuk memahami dan menganalisa peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menangani kasus kartel dan penanganan kasus persaingan usaha tidak sehat dan untuk memahami dan menganalisa pertimbangan hukum tentang pengecualian dari menggeledah dan penyitaan dalam undang-undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan KPPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara. Kata Kunci: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kartel, persaingan usaha dan persaingan tidak sehat]]>
<![CDATA[PENERAPAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Anda Hermana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 4, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (301.9 KB)
|
DOI: 10.25157/jigj.v4i1.416
<![CDATA[Tersangka mempunyai hak-hak tertentu yang harus diberikan menurut Undang-undang dan dijamin diberikannya hak-hak tersebut sesuai dengan hak asasi manusia. Hak mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia. Badan publik berkewajiban menjamin hak-hak tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN PERKOSAAN DALAM PERADILAN ANAK ]]>
<![CDATA[Dudung Mulyadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 6, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (632.239 KB)
|
DOI: 10.25157/jigj.v6i2.1712
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian menunjukkan bahwa anak dibawah umur yang termasuk golongan lemah fisik, mental, dan sosial sangat rentan untuk menjadi korban kejahatan perkosaan. Pasal 287 KUHP belum sepenuhnya melindungi hak-hak anak yang menjadi korban perkosaan, dikarenakan ancaman sanksi pidana pada pasal ini masih sangat ringan sehingga menyebabkan pelaku perkosaan hanya dihukum ringan bahkan bebas dari hukuman. Lahirnya pasal 81 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan harapan yang lebih menjanjikan bagi anak yang menjadi korban perkosaan untuk mendapatkan perlindungan. Pasal ini telah memiliki ancaman sanksi pidana yang cukup berat dan menggunakan batas minimal sehingga pelaku tidak dapat bebas dari tuntutan. Hanya saja dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, belum terdapat hukuman secara kumulatif bilamana pelaku perkosaan telah melakukan beberapa kali perkosaan terhadap anak-anak. Perlindungan anak yang menjadi korban perkosaan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Anak menjadi korban perkosaan perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka mengembangkan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Korban Perkosaan.]]>
<![CDATA[ANALISIS TENTANG KETENTUAN TINDAK PIDANA PERTANAHAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Iwan Setiawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 6, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (453.67 KB)
|
DOI: 10.25157/jigj.v6i1.1242
<![CDATA[Semakin meningkatnya pembangunan, maka kebutuhan terhadap tanah semakin meningkat pula, sedang persediaan tanah semakin terbatas. Keadaan yang demikian berakibat banyaknya kejahatan maupun pelanggaran terhadap tanah terjadi baik itu pemalsuan surat-surat tanah yang dipergunakan untuk kepentingannya dan merugikan bagi orang lain, juga dengan menipu dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan jalan menjual, menukarkan, menyewakan atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau partikelir, pembatasan tanah. Selain kejahatan terhadap tanah, terdapat juga pelanggaran-pelanggaran dan semuanya itu telah diatur dalam KUHP yang semata-mata untuk menjamin kesejahteraan dari pada pemilik tanah, maka dari itu dalam makalah ini membahas unsur-unsur dan pertanggung-jawaban pemidanaannya.Kata Kunci: Tindak Pidana Tanah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana]]>
<![CDATA[PENTINGNYA KEBERADAAN DPD RI SEBAGAI LEMBAGA PENYEIMBANG DI REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Mahyu Darma]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 4, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (406.363 KB)
|
DOI: 10.25157/jigj.v4i1.407
<![CDATA[DPD yang merupakan wakil dari daerah mampu menjadi penyeimbang dalam penguatan sistem parlemen di Indonesia. DPD menjadi forum mediasi aspirasi masyarakat dan daerah serta kepentingan lainnya. Jika dilihat dari ketatanegaraan DPD juga hadir untuk menguatkan sistem parlemen dalam proses legislasi. DPR dan DPD yang bersama-sama menjalankan fungsi-fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, diharapkan kedua lembaga perwakilan rakyat ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi pemerintah sehingga tercipta sinergi antara kepentingan nasional, kepentingan politik rakyat Indonesia dan kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan nasional]]>
