<![CDATA[Uang kartal menjadi alat transaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui bank sentral di suatu negara. Tejadi peningkatan permintaan uang kartal dikarenakan kurang optimalnya implementasi dari gerakan nasional non tunai di masyarakat. Hal tersebut juga diikuti oleh banyaknya kasus tindak pidana korupsi dalam bentuk pencucian uang hingga pendanaan terorisme menggunakan uang kartal. Diperlukan adanya payung hukum mengenai aturan pembatasan transaksi uang kartal yang sampai saat ini berbentuk RUU, maka tujuan dari penulisan ini menganalisis pengambilan keputusan agar RUU pembatasan transaksi uang kartal dapat segera disahkan. Dalam analisis tersebut, menggunakan teori yang relevan yakni rasionalitas setelah kejadian (post hoc rationality) dan dengan teknik brainstorming, kemudian dijabarkan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui metode literasi. Hasil dari penelitian ini yakni terdapat dampak negatif dan positif dari pembatasan penggunaan uang kartal jika RUU PTUK disahkan. Diharapkan pertimbangan dampak tersebut akan menghasilkan suatu keputusan yang terprogram. Selain itu, pemaparan dampak negatif dan positif RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal dapat menjadi acuan bagi legislator dalam mengambil keputusan terkait pengesahan atau legitimasi RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal.]]>
Copyrights © 2024
