Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Akademik (JMA) Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Fajriyah Lutfiyatul Hikmah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGESAHAN RUU PEMBATASAN TRANSAKSI UANG KARTAL Amin Nati Karmilah; Fajriyah Lutfiyatul Hikmah
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 5 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Mei
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i5.292

Abstract

Uang kartal menjadi alat transaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui bank sentral di suatu negara. Tejadi peningkatan permintaan uang kartal dikarenakan kurang optimalnya implementasi dari gerakan nasional non tunai di masyarakat. Hal tersebut juga diikuti oleh banyaknya kasus tindak pidana korupsi dalam bentuk pencucian uang hingga pendanaan terorisme menggunakan uang kartal. Diperlukan adanya payung hukum mengenai aturan pembatasan transaksi uang kartal yang sampai saat ini berbentuk RUU, maka tujuan dari penulisan ini menganalisis pengambilan keputusan agar RUU pembatasan transaksi uang kartal dapat segera disahkan. Dalam analisis tersebut, menggunakan teori yang relevan yakni rasionalitas setelah kejadian (post hoc rationality) dan dengan teknik brainstorming, kemudian dijabarkan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui metode literasi. Hasil dari penelitian ini yakni terdapat dampak negatif dan positif dari pembatasan penggunaan uang kartal jika RUU PTUK disahkan. Diharapkan pertimbangan dampak tersebut akan menghasilkan suatu keputusan yang terprogram. Selain itu, pemaparan dampak negatif dan positif RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal dapat menjadi acuan bagi legislator dalam mengambil keputusan terkait pengesahan atau legitimasi RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal.
Analisis Efektivitas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) bagi Pengguna Layanan Pengadilan: Studi pada Informasi Jadwal Persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya Fajriyah Lutfiyatul Hikmah; Eva Hany Fanida; Meirinawati Meirinawati; Trenda Aktiva Oktariyanda
Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Vol. 3 No. 1 (2026): Januari: Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/hukum.v3i1.927

Abstract

Digital transformation in judicial institutions is aimed at improving transparency, efficiency, and legal certainty for the public. One of the main instruments in the digitization of the judiciary in Indonesia is the Case Tracking Information System (Sistem Informasi Penelusuran Perkara/SIPP), which functions as a means of case administration as well as a medium for public information disclosure. Although SIPP is considered to be running well from an administrative perspective, its effectiveness from the point of view of service users, particularly in providing information on court schedules, still shows limitations in its practical use. This study aims to analyze the effectiveness of SIPP in providing information and certainty regarding court schedules for service users at the Surabaya Class IA Special District Court. This study uses a qualitative approach with a descriptive research type. Data was obtained through in-depth interviews with service users and court officials, observation, and review of documents and system data. The analysis was conducted using the Socio-digital effectiveness framework, which focuses on three dimensions, namely user experience, citizen engagement, and public value, to examine the relationship between digital systems, user experience, and the social meaning of public judicial services. The analysis shows that the SIPP has been quite effective in providing access to court schedule information at the administrative level. This effectiveness is reflected in the openness of information access, which can be used by the public without special authentication. However, at the level of practical use, there are still limitations in terms of timeliness and consistency of information updates when there are delays or changes to the court schedule. This affects the user experience in planning attendance and shapes perceptions of the reliability of the digital information provided by the court.
Co-Authors Amin Nati Karmilah EVA HANY FANIDA Meirinawati Meirinawati Trenda Aktiva Oktariyanda