Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Vol. 14 No. 2 (2024): Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi

Penerapan Hak Inisiasi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa

Purnamasari, Syara (Unknown)
Agita, Syara (Unknown)
Yuliani, Dini (Unknown)
Refian Garis, Regi (Unknown)



Article Info

Publish Date
23 Aug 2024

Abstract

Hasil observasi peneliti menunjukan bahwa penerapan hak inisiasi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis belum berjalan optimal. Mengetahui bagaimana hak inisiasi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis dipraktikkan menjadi tujuan utama penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan ini, sembilan informan digunakan. Metode pengumpulan informasi mencakup peninjauan literatur yang relevan, melakukan wawancara dan observasi di lapangan, dan menyimpan catatan rinci. Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Prosedur ini melibatkan pengolahan data dari wawancara dan observasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ciomas belum terlalu efektif dalam menggunakan kewenangan inisiasinya untuk membuat peraturan perundang-undangan di desa. Akibat kurangnya komunikasi antara sebagian anggota BPD dengan masyarakat setempat, BPD kesulitan menampung dan menyampaikan aspirasi dan informasi yang seharusnya tersedia. Selain itu, masyarakat tidak berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan, sehingga BPD kurang mendapat masukan untuk dijadikan dasar peraturan desa. Kurang interaksi antara BPD Desa Ciomas dengan pemerintah desa yang mengakibatkan BPD kesulitan untuk menyampaikan komunikasi dalam penyelesaian pengelolaan dan pengembangan website desa.  

Copyrights © 2024






Journal Info

Abbrev

JIIA

Publisher

Subject

Social Sciences

Description

Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi merupakan jurnal yang terbit dua kali dalam 1 tahun. Jurnal ini mempublikasikan kajian-kajian hasil penelitian dan telaah teoretis dalam bidang: Kebijakan Publik, Manajemen Publik, Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintah (public governance, e-Government, digital ...