Garuda - Garba Rujukan Digital

IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK KREATIVITAS MASYARAKAT MENUJU DESA INOVATIF (Studi di Desa Kawasen Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis) YULIANI, DINI; ENDAH, KIKI; NURWANDA, ASEP
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

The change of direction of development at the Village level forces the village government to more creatively seek opportunities and develop quality businesses based on the local wisdom of the community to improve the welfare of its people. Villagers are not people without knowledge and understanding, but individual knowledge of the village community is still a tacit knowledge or knowledge in the mind. So that the effort and the role of some parties, including from the academic circles so that their knowledge becomes knowledge that can be poured and practiced. The method used in this research is observation, literature study and documentation, and by conducting in-depth interviews to some village apparatus of Kawasen, head of RT and RW, community leaders and some people who have business activities that utilize the potential of Kawasen Village. The results of this study indicate that the efforts that have been done by the people of Kawasen Village have not given good results to the welfare of society in general. Kawasen village has various potential, such as wicker business from stick, opak business, banana chips business, there are also some people who develop organic rice farming based on the understanding passed down by the previous people. The units of economic activity already exist but community competence and marketing opportunities are still low. So that required training and coaching by the village government to provide motivation for people to be able to utilize existing technology around the environment, able to compete with people residing in other areas. Keywords: Identification, Innovative Village.

STRATEGY OF THE TASIKMALAYA CITY ENVIRONMENTAL OFFICE IN HANDLING HOUSEHOLD WASTE IN CIPEDES SUBDISTRICT: Array Yuni Puspa Gustiani; Dini Yuliani
JGSRD: Journal of Government Science and Rural Development Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Faculty of Social And Political Science Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Research on the Strategy of the Tasikmalaya City Environmental Office in Handling Household Waste in Cipedes Subdistrict is motivated by the availability of waste transportation facilities and infrastructure that is still inadequate, lack of socialization on restrictions on the use of disposable packaging to the community, lack of human resources in waste transportation services. The research method used is a descriptive research method of analysis, with a qualitative approach. The data source in this study is 4 informants. Data collection techniques through interviews, observations, and documentation. Research data analysis techniques are data reduction, data presentation, and conclusion/verification withdrawal. Based on the results of the study that the Strategy of the Tasikmalaya City Environment Office in handling household waste in Cipedes Subdistrict has not been implemented optimally. The obstacles faced are in Human Resources (HR) and the lack of budget for the provision of waste facilities and infrastructure. Similarly, the budget becomes an obstacle in the socialization program on restrictions on the use of disposable packaging and development programs or training on the utilization of used goods. Efforts are made to coordinate with the village, and sub-district to empower the community in managing waste, as well as coordinating with producers to reduce plastic waste that is difficult to recycle.

Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis E-Government Menuju Good Governance Otong Husni Taufiq; Dini Yuliani; Dadan Hermawandi
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2019): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

AbstractThe Village Government as the spearhead of service to the community has a very important role. Changes in legislation have implications for the readiness of village officials in service and community development through the use of information and communication technology or e-government. This research was conducted in villages that have implemented e-government in their governance, one of which is Panjalu Village. Panjalu Village has implemented information technology applications since 2013 by including village officials in training. To find out e-government-based governance in Panjalu Village uses the concept of solutions in e-government according to Backus (Palvia and Sharma, 2007) which consists of three stages, namely the information stage, the interaction stage, the transformation phase. This information phase of e-government utilization is carried out by providing information from the village government to the community, private sector/business, and the government as stakeholders. The interaction phase is a stage that allows stakeholders to interact directly with the government through available communication channels. Third, the transformation phase that allows all government services through integrated information technology can be used by people who have personal accounts to be used in various public services needed by the community. Panjalu village in utilizing information technology has only arrived at the information stage and a small part is at the interaction stage, which is used to disseminate information about the development activities carried out and receive input from the community through a website that has been made by the village government.Keywords : E-Government, Good Governance AbstrakPemerintah Desa sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Perubahan peraturan perundang-undangan membawa implikasi pada kesiapan perangkat desa dalam pelayanan dan pembangunan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau e-government. Penelitian ini dilakukan di desa yang telah menerapkan e-government dalam tata kelola pemerintahannya, salah satunya adalah Desa Panjalu. Desa Panjalu telah menerapkan aplikasi teknologi informasi sejak tahun 2013 dengan mengikutsertakan perangkat desa dalam pelatihan-pelatihan. Untuk mengetahui tata kelola pemerintah berbasis e-government di Desa Panjalu menggunakan konsep solusi dalam e-government menurut Backus (Palvia dan Sharma, 2007) yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap informasi, tahap interaksi dan tahap transformasi. Tahap informasi ini pemanfaatan e-government dilakukan dengan menyediakan informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat, swasta/bisnis, dan pemerintah sebagai pemangku kepentingan. Tahap interaksi yaitu tahap yang memungkinkan pemangku kepentingan berinteraksi langsung dengan pemerintah melalui saluran komunikasi yang tersedia. Ketiga, tahap transformasi yang memungkinkan semua layanan pemerintah melalui teknologi informasi yang terintegrasi dapat digunakan oleh masyarakat yang memiliki akun personal untuk dimanfaatkan dalam berbagai pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Desa Panjalu dalam memanfaatkan teknologi informasi baru sampai pada tahap informasi dan sebagian kecil pada tahap interaksi, yaitu digunakan untuk menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dan menerima masukan dari masyarakat melalui website yang sudah dibuat oleh pemerintah desa.Kata Kunci : Tata Kelola Pemerinahan, E-Government, Good Governance

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DI DESA SUKAHURIP KECAMATAN PAMARICAN KABUPATEN CIAMIS Arif Pahmi Yazid; Dini Yuliani; Ineu Purwadewi Sundari
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2707

Penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan sumber daya manusia di Desa Sukahurip Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dilatar belakangi oleh masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sumber daya manusia, adanya masyarakat yang acuh terhadap pembangunan sumberdaya manusia, sebagian kecil kepedulian masyarakat terhadap pembangunan sumber daya manusia masih rendah, partisipasi masyarakat dalam pengaspirasian masih rendah, masih adnya masyarakat yang mementingkan diri sendiri. Sementara itu Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sumber daya manusia mempunyai peran yang sangat penting hal ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa masyarakat dapat berperan bukan saja sebagai obyek tetapi berperan sebagai subyek pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu 8 orang informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka, studi lapangan, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data penelitian adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh partisipasi masyarakat dalam pembangunan (SDM) Sumber Daya Manusia di Desa Sukahurip Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis masih kurang sesuai. Secara umum masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sumber daya manusia, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan sumber daya manusia. Hambatan - hambatan yang dihadapi yaitu kurang maksimalnya kehadiran masyarakat baik dalam rapat perencanaan ataupun dalam kegiatan sumber daya manusia lainnya, kurangnya arahan dan pengawasan dari pihak pemerintah, dan kurangnya anggaran. Ada beberapa upaya yang harus dilakukakan sebagai peningkatan sumber daya manusia diantaranya yaitu harus adanya ruang khusus antara masyarakat dengan pemerintah untuk duduk bersama dalam menyelesaikan permasalahan agar satu visi dan misi baik dalam pelaksanaan program pembangunan atau sebagai bahan evalusi, apabila hal demikian tercapai maka apapun program yang akan dilaksanakan akan dilaksanakan secara maksimal.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (PPKAD) WILAYAH PANGANDARAN DINI YULIANI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2782

Berdasarkan hasil pengamatan di UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran, bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Hotel belum sepenuhnya dilaksanakan, hal ini dapat dilihat dari hal-hal seperti masih adanya hotel di wilayah Pangandaran yang belum terdaftar dan tidak terpungut pajak, masih kurangnya memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak bagi tercapainya pembangunan, masih adanya para wajib pajak yang sudah siap untuk melunasi pajaknya sesuai dengan SKPDKB dan SKPDKBT, dan masih adanya wajib pajak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar, selain itu masih ada wajib pajak tidak membayar atau kurang dalam melakukan pembayaran pajaknya sebagaimana yang ditetapkan dalam SKPDKB dan SKPDKBT. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Dan Aset Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi? 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan? Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari petugas pemungut pajak, dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Dan Aset Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran sebanyak 15 orang. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian yaitu studi kepustakaan, studi lapangan (wawancara dan observasi). Teknik Pengolahan/Analisis Data kualitatif menggunakan langkah-langkah analisis data adalah reduksi data, penyajian data dan keabsahan data. Berdasarkan pembahasan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Dan Aset Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran bahwa sudah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya. Hal ini ditunjukan dengan hasil tanggapan informan yang menyatakan sudah melaksanakan dengan baik sebesar 72,33% dan yang menyatakan masih kurang sebesar 27,67%. Terdapat hambatan antara lain masih kurang optimalnya dalam melakukan pendataan tentang nama subjek pajak, kurang akuratnya pendataan terkait wajib pajak hotel, belum optimalnya dalam memberikan surat teguran atau surat peringatan dan belum optimalnya penagihan terhadap wajib pajak hotel. Upaya yang dilakukan, yaitu melakukan pendataan ulang, melakukan pendataan kembali hotel yang ada di wilayah Pangandaran, upaya untuk memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain, melakukan penagihan terhadap wajib pajak hotel yang telah jatuh tempo secara rutin.

PERAN ORGANISASI WANITA DALAM PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DINI YULIANI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2703

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik di Indonesia bukan hal yang baru, dalam sejarah perjuangan kaum perempuan, partisipasi perempuan dalam pembangunan telah banyak dicapai terutama di bidang pendidikan, ekonomi, lembaga kenegaraan, dan pemerintahan. Hanya saja keterlibatan perempuan ini masih terhambat oleh berbagai faktor, sehingga diperlukan keterlibatan banyak pihak agar kaum perempuan dengan potensi besarnya dapat lebih maksimal dalam kegiatan partisipasi politiknya. Kondisi perempuan Indonesia yang dicapai sekarang ini terbentuk oleh adanya kendala yang menghambat partisipasi politiknya. Salah satunya adalah dominasi budaya patriarkhi seolah memberi garisan tegas bahwa antara perempuan dan politik merupakan dua dunia yang berbrda dan tidak dapay bersinergi satu dengan yang lainnya. Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Ciamis merupakan sebuah organisasi yang memiliki peran yang luar biasa dalam mendorong kaum perempuan untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik. Organisasi ini telah banyak melakukan upaya untuk membantu perempuan agar membuka potensi yang mereka miliki untuk dimanfaatkan dalam kegiatan di lingkungan lebih luas dibandingkan hanya untuk kegiatan dalam lingkungan rumah tangganya saja. Organisasi ini memandang bahwa peran perempuan di Kabupaten Ciamis dalam kegiatan politik sudah wakunya mendapat porsi yang proporsional. Seyogyanya tidak ada lagi ucapan yang meragukan kemampuannya untuk tampil di pentas politik, oleh karena itu harus ada gerakan yang mendorong terwujudnya kebijakan pemerintah yang memiliki kepekaan gender.

IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK KREATIVITAS MASYARAKAT MENUJU DESA INOVATIF (Studi di Desa Kawasen Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis) DINI YULIANI; KIKI ENDAH; ASEP NURWANDA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v4i2.1485

The change of direction of development at the Village level forces the village government to more creatively seek opportunities and develop quality businesses based on the local wisdom of the community to improve the welfare of its people. Villagers are not people without knowledge and understanding, but individual knowledge of the village community is still a tacit knowledge or knowledge in the mind. So that the effort and the role of some parties, including from the academic circles so that their knowledge becomes knowledge that can be poured and practiced. The method used in this research is observation, literature study and documentation, and by conducting in-depth interviews to some village apparatus of Kawasen, head of RT and RW, community leaders and some people who have business activities that utilize the potential of Kawasen Village. The results of this study indicate that the efforts that have been done by the people of Kawasen Village have not given good results to the welfare of society in general. Kawasen village has various potential, such as wicker business from stick, opak business, banana chips business, there are also some people who develop organic rice farming based on the understanding passed down by the previous people. The units of economic activity already exist but community competence and marketing opportunities are still low. So that required training and coaching by the village government to provide motivation for people to be able to utilize existing technology around the environment, able to compete with people residing in other areas. Keywords: Identification, Innovative Village.

PELAKSANAAN PERAN TPD (TENAGA PENGGERAK DESA) DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN ALAT REPRODUKSI PASANGAN USIA SUBUR DI DESA PANANJUNG KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN DINI YULIANI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2729

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan peranan Tenaga Penggerak Desa (TPD) dalam upaya peningkatan kesehatan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran masih belum optimal. Diindikasikan dengan rendahnya tingkat pemahaman dan penguasaan yang kurang dikuasai secara maksimal dan tingkat sosialisasi yang masih dapat dikatakan kurang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan rumus slovin dengan tekhnik probablility sampling diperoleh sampel sebanyak 11 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dengan menguraikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan dengan dari informan. Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan, sebagai berikut: Pertama peranan Tenaga Penggerak Desa dari hasil wawancara, bahwa keterlaksanaan pedoman pelaksanaan kerja, pembagian kerja yang efektif, pelaksanaan sosialisasi koordinasi dan adanya kerja sama dengan stakeholder dapat dilaksanakan masih kurang maksimal. Kedua hambatan yang ditemui dalam perananan Tenaga Penggerak Desa adalah masih lemahnya pendelegasian wewenang pimpinan kepada pelaksana, masih kurang efektifnya jalinan komunikasi antara pimpinan dan pelaksana di lapangan, tingkat kedisiplinan Tenaga Penggerak Desa yang kurang baik, serta minimnya inovasi kebijakan. Ketiga untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Tenaga Penggerak Desa dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan-pendekatan secara aktif baik terhadap pegawai maupun stakeholder lain sebagai salah satu upaya untuk mengintensifkan pola kerja Tenaga Penggerak Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

ANALISIS KEBIJAKAN STANDARISASI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI (Kajian Terhadap Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan Dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan) DINI YULIANI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2851

Salah satu tolok ukur kemajuan perguruan tinggi adalah dilihat dari publikasi ilmiahnya, sehingga diperlukan peran perpustakaan perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga penyedia informasi yang baik dalam mendorong kegiatan penelitian dan publikasi hasil penelitian. Perpustakaan perguruan tinggi sebagai lembaga penyedia informasi yang baik yang bisa digunakan oleh peneliti baik dari kalangan dosen maupun mahasiswa dan masyarakat umum. Penelitian mengkaji tentang analisis kebijakan standarisasi perpustakaan perguruan tinggi berdasarkan kajian terhadap UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan PP No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Ada beberapa hal yang diduga menjadi penyebab ketertinggalan perpustakaan perguruan tinggi saat ini, seperti : pertama, posisi perpustakaan di perguruan tinggi terlalu rendah. Kedua, perpustakaan juga tidak pernah memperoleh anggaran yang cukup untuk melakukan pembinaan koleksinya maupun untuk mengembangkan infrastruktur teknologi informasi. Dan yang ketiga, perpustakaan masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) atau pustakawan yang berkualitas. Perpustakaan perguruan tinggi yang ada saat ini masih jauh dari memadai untuk menghadapi tantangan global, dan sangat berbeda dengan keberadaan lembaga lain di perguruan tinggi. Sehingga diperlukan standarisasi nasional dalam penyediaan perpustakaan terutama di perguruan tinggi sebagai tempat masyarakat pembelajar. Dengan fasilitas yang seadanya, perpustakaan tidak mungkin dapat memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, bahkan akan cenderung semakin tertinggal. Perpustakaan perguruan tinggi sebagai lembaga jasa informasi perlu menjadi contoh dan model sebagai perpustakaan modern berbasis teknologi informasi. Keterbatasan keberadaan standar nasional bidang perpustakaan yang sesuai perkembangan harus kita kejar, hal ini selaras dengan perkembangan global. Pemahaman dan partisipasi semua pihak yang berkepentingan terhadap perpustakaan dalam rangka mengangkat citra, kinerja (performance) dan perkembangan perpustakaan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam perkembangan perguruan tinggi.

PENGARUH PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DALAM MENERIMA LAYANAN DI KANTOR SAMSAT KABUPATEN CIAMIS DINI YULIANI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i3.2747

Penelitian yang penulis lakukan berasal dari adanya masalah bahwa belum terwujudnya kepuasan masyarakat dalam meneria layanan di kantor Samsat Kabupaten Ciamis, diantaranya yaitu: 1) Belum terwujudnya kepuasan masyarakat dalam menerima layanan terutama dalam hasil layanan masih ditemukan adanya keterlambatan; 2) Belum terjalinnya komunikasi dan kepercayaan yang kuat antara pihak pegawai samsat dengan masyarakat; 3) Masih terdapat keluhan terhadap pelayanan dari masyarakat dalam menerima pelayanan yang diberikan oleh pegawai. Berdasarkan masalah tersebut maka penulis merumuskan permasalahan: 1) Bagaimana pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Samsat Ciamis? 2) Bagaimana kepuasan masyarakat dalam menerima layanan dari kantor Samsat Ciamis? 3) Bagaimana pengaruh pelayanan terhadap kepuasan masyarakat dalam menerima layanan di kantos Samsat Ciamis? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Populasi penelitian adalah masyarakat pengguna layanan di Kantor Samsat Ciamis tiap bulannya sebanyak 1.645 orang dengan sampel sebanyak 94 orang dan teknik sampling menggunakan random sampling, teknik pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif, sedangkan untuk menentukan huungan dengan menggunakan rumus korelasi product moment dan mencari pengaruh dengan menggunakan koefisien determinsasi. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) Pelayanan di kantor Samsat Ciamis diperoleh rata-rata skor sebesar 318, yang termasuk pada kategori baik, apabila dipersentasekan diperoleh hasil sebesar 67,66%. 2) Kepuasan masyarakat dalam menerima layanan di Kantor Samsat Kabupaten Ciamis diperoleh rata-rata skor sebesar 313, yang termasuk kategori baik, apabila dipersentasekan diperoleh hasil sebesar 66,59%. 3) Terdapat hubungan antara pelayanan dengan kepuasan masyarakat dengan koefisien korelasi yang ditemukan adalah sebesar 0,905 yang termasuk dalam kategori sangat kuat dan nilai koefisien determinasi sebesar 82% artinya bahwa kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh pelayanan Samsat 82% sedangkan sisanya sebesar 18% merupakan faktor lain yang tidak terdeteksi yang dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui koefisien korelasi 0,905 itu signifikan. Dengan demikian hipotesis yang penulis ajukan yang berbunyi terdapat pengaruh positif antara pelayanan terhadap kepuasan masyarakat dalam menerima layanan di Kantor Samsat Ciamis, terbukti.

Title

Found 40 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 40 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 40 Documents
Search