<![CDATA[Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki hak restitusi sebagai upaya pemulihan atas kerugian yang mereka alami. Namun, sering kali restitusi tidak terpenuhi karena terdakwa tidak mampu membayarnya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi dan prosedur eksekusi restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika terdakwa menolak membayar restitusi, harta kekayaannya akan disita dan dilelang. Peran jaksa sangat penting dalam proses penyitaan dan pelelangan harta kekayaan untuk pembayaran restitusi, sementara negara memiliki kewajiban memberikan kompensasi sesuai jumlah yang belum dibayarkan kepada korban. Penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi anak-anak korban kejahatan seksual melalui restitusi, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Hak Anak Korban dan Anak Saksi. Restitusi tidak hanya berfungsi sebagai pemulihan materiil bagi korban, tetapi juga sebagai alat untuk mengedukasi pelaku kejahatan seksual tentang tanggung jawab sosial mereka terhadap korban, sebagai bagian dari resosialisasi dalam masyarakat.]]>
Copyrights © 2024
