<![CDATA[Latar Belakang: Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang kuat merupakan salah satu building block penting untuk ketahanan sistem kesehatan. Dalam rangka menuju penguatan transformasi teknologi kesehatan, diperlukan suatu upaya agar dapat menghasilkan gambaran kondisi maturitas sistem informasi yang diterapkan di berbagai provider pelayanan kesehatan, salah satunya dinas kesehatan. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang ada saat ini perlu diidentifikasi apakah telah berjalan sesuai dengan standar melalui penilaian tingkat kematangan digital. Dengan mengikuti peta jalan yang diinformasikan oleh penilaian kematangan digital dapat menjadi salah satu metode yang strategis dalam upaya mengembangkan agenda kesehatan digital di Indonesia terutama di lingkup subnasional. Gambaran tingkat kematangan digital sistem informasi kesehatan (SIK) untuk menetapkan tujuan tingkat maturitas dan mengembangkan rencana perbaikan berkelanjutan SIK di masa depan. Tujuan: Mengidentifikasi kesenjangan penyelenggaraan SIK melalui penilaian kematangan digital di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan cara kualitatif untuk memperoleh dan mengolah data, yaitu melalui pengisian kuesioner, wawancara mendalam (in-depth interview). Instrumen yang digunakan diadopsi dari Framework SOCI. Hasil: Rata-rata kematangan digital Dinkes Kukar berdasarkan 5 komponen SOCI yaitu 2,35. Komponen A Kepemimpinan dan Tatakelola 2,00; komponen B Manajemen Sumber Daya SIK 2,17; komponen C Infrastruktur TIK Pendukung 2,78; komponen D Standar dan Interoperabilitas 2,72; dan komponen E Kualitas dan Penggunaan Data pada level 2,07. Jika dibandingkan dengan hasil konsensus nasional maturitas digital level makro, rata-rata kematangan digital Dinkes Kukar masih dibawah nilai konsensus Kemenkes RI. Kesimpulan: Kematangan digital pada level subnasional memiliki karakteristik masing-masing sesuai kemampuan manajemen penyelenggaraan SIK di daerah. Sehingga strategi perencanaan anggaran perlu menyesuaikan kemampuan sumber daya yang dimiliki organisasi dinas kesehatan kabupaten.]]>
Copyrights © 2023
