<![CDATA[Aceh dikenal sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum syariat Islam secara resmi. Berkaitan dengan interaksi sosial yang demikian, disamping menunjukkan identitas yang unik dari Aceh, di sisi lain juga menimbulkan permasalahan. Hal tersebut utamanya berkaitan dengan kebebasan beragama di Aceh, yaitu sering muncul pembatasan terhadap praktik keagamaan minoritas, seperti Kristen, Hindu, atau Buddha, yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang diterapkan secara ketat. Untuk itu dalam penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan pengamalan prinsip kebebasan beragama di Kota Banda Aceh serta bagaimana perlindungan hukum yang diberikan untuk mewujudkan kebebasan beragama di Aceh. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya terdapat komitmen untuk menegakkan syariat Islam di Aceh secara kaffah, tetapi adanya keistemewaan tersebut justru dinilai menyingkirkan kelompok minoritas dengan aturan-aturan yang belum mampu mengakomodasi kebutuhan serta hak-hak kelompok minoritas. Adapun perlindungan hukum saat ini yang diberikan tersebar melalui Peraturan Daerah, Qanun, maupun melalui pembentukan FKUB yang memfasilitasi kerukunan antar umat beragama.]]>
Copyrights © 2024
