<![CDATA[Saat ini Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah berkembang sangat pesat karena adanya kemajuan teknologi. Tinjauan Yuridis mengenai TPPU dapat kita lihat dari melalui dasar hukumnya yaitu, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang dimana dalam hal ini, dapat diketahui bahwa TPPU merupakan tindakan kriminal yang dilakukan dengan menyembunyikan asal maupun identitas orang-orang atau para pelaku TPPU. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode yuridis normatif, yaitu melakukan pendekatan undang-undang dan analisis kasus terkait. Hasil penelitian menemukan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif menangani TPPU, termasuk kewajiban pelaporan yang mencurigakan tentang transaksi, pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta penerapan sanksi pidana yang tegas. Namun, temuan juga mengindikasikan adanya tantangan dalam implementasi undang-undang tersebut, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya, dan hambatan dalam kerjasama internasional. Penelitian ini menyimpulkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah menciptakan dasar kuat untuk mencegah dan memberantas tindakan pencucian uang, diperlukan peningkatan kapasitas dan koordinasi antar lembaga serta kerjasama internasional yang lebih efektif untuk mencapai hasil yang optimal.]]>
Copyrights © 2024
