<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang peran dan tanggung jawab pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan lelang non eksekusi wajib di Indonesia. Lelang non eksekusi wajib proses penjualan aset atau barang melalui mekanisme lelang yang dilakukan bukan sebagai akibat dari putusan pengadilan atau tindakan eksekusi lainnya, melainkan karena adanya kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Lelang non eksekusi wajib merupakan komponen penting dalam kerangka pengelolaan aset dan penegakan hukum di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah melalui instansi DJKN dan KPKNL memiliki peran dan tanggung jawab yang signifikan untuk memastikan bahwa proses lelang berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan menggunakan sumber data sekunder hasil penelitian kepustakaan, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu mengumpulkan informasi dari literatur ketika membahas peraturan, aturan, atau norma dalam hukum positif. Dengan demikian, diharapkan peran dan tanggung jawab pemerintah yang optimal dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap mekanisme lelang non eksekusi wajib dan mendukung terciptanya tata kelola aset negara yang lebih baik.]]>
Copyrights © 2024
