Penelitian ini menganalisis penerapan regulasi perizinan limbah industri dalam Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2023 serta dampaknya terhadap kepastian hukum pidana di Indonesia. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun Undang-Undang Cipta Kerja dapat meningkatkan efisiensi birokrasi, diperlukan penyeimbangan yang hati-hati untuk memastikan perlindungan lingkungan yang memadai dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibatkan atau mengurangi kepastian hukum pidana bagi para pelaku industri. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis berbagai peraturan terkait, ditemukan bahwa meskipun ada upaya untuk mempercepat proses perizinan, terdapat kekhawatiran mengenai potensi penurunan standar lingkungan dan ketidakpastian dalam penegakan hukum pidana. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun Undang-Undang Cipta Kerja dapat meningkatkan efisiensi birokrasi, diperlukan penyeimbangan yang hati-hati untuk memastikan perlindungan lingkungan yang memadai dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.
Copyrights © 2024