cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mamok Andri Senubekti
Contact Email
jurnal@pn-balebandung.go.id
Phone
+6281323945454
Journal Mail Official
jurnal@pn-balebandung.go.id
Editorial Address
Jl. Jaksanaranata, Kel/Kec. Bale Endah, Kab. Bandung, Jawa Barat 40375
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Keadilan: Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan
Published by Pengadilan Negeri Bale Bandung
ISSN : -     EISSN : 30262267     DOI : https://doi.org/10.62565/keadilan.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Keadilan: Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan merupakan jurnal ilmiah yang berisikan gagasan dan pengetahuan hukum yang berasal dari akademisi, peneliti dan praktisi dibidang hukum, atas fenomena hukum yang jamak terjadi di masyarakat. fenomana hukum yang tercipta dari proses pembentukan undang-undang hingga proses pelaksanaan undang-undang tersebut.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 28 Documents
 1   2   3 
Perlindungan Hukum terhadap Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Perspektif Restorative Justice Ailani Pramana, Syahla; Syihabuddin
KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan Vol 2 No 1 (2024): Maret
Publisher : Pengadilan Negeri Bale Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62565/keadilan.v2i1.7

Abstract

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik bersifat preventif (pencegahan) maupun bersifat represif (penekanan), baik lisan maupun tulisan. Perlindungan hukum didapatkan oleh seluruh warga negara baik itu laki-laki maupun Perempuan. Tidak dipungkiri Perempuan dapat terlibat dalam suatu perkara tindak pidana baik sebagai pelaku atau pun korban dan hal ini dikenal dengan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Maka dari itu, salah satu bentuk dari Perlindungan Hukum bagi itu sndiri ialah Restorative Justice. Restorative Justice adalah suatu proses penyelesaian perkara pidana di luar jalur pengadilan yang bertujuan untuk memulihkan kembali hubungan para pihak dan kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apa saja perlindungan hukum yang didapatkan oleh Perempuan yang berhadapan dengan hukum dan bagaimana perlindungan hukum bagi Perempuan yang berhadapan hukum berdasarkan Restorative Justice, juga penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Normatif, dengan pengumpulan data penelitian kepustakaan.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelaporan Palsu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nurul Hasanah
KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan Vol 1 No 1 (2023): Oktober
Publisher : Pengadilan Negeri Bale Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62565/keadilan.v1i1.9

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum adanya pelaporan palsu, adanya kekerasan didalam rumah tangga juga bagaimana implementasi penerapan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan pelaporan palsu. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Seseorang dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana pelaporan palsu apabila orang tersebut pasti melakukan juga telah memenuhi bagian dari tindak pidana sebagaimana tercantum pada Pasal 220 KUHP yang berisi "Barang siapa telah menginformasikan ataupun mengemukakan sudah diperbuat adanya perbuatan pidana akan tetapi hal tersebut tidak betul adanya maka orang tersebut dapat dikenakan hukum pidana penjara dengan waktu paling panjang satu tahun empat bulan”. Bagian yang termasuk unsurnya: Meginformaiskan ataupun mengemukakan, adanya suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan, padahal orang tersebut mengetahui, perbuatan pidana tidak terlaksana. Terkait adanya kasus ini kepolisian memeriksa dengan melakukan penyelidikian memeriksa 9 orang saksi akan tetapi sampai sekarang kasus ini tidak memberikan efek jera kepada pelaku sehingga ini sangat merugikan banyak pihak dan dirasa tidak adil, sesorang yang sudah berbuat perbuatan pidana adanya peloporan palsu kekerasan didalam rumah tangga yang di videokan dan diposting di perlihatkan pada masyarakat umum, ini tidak menghargai instansi kepolisian akan tetapi pelaku tidak dijatuhkan sanksi sehingga kasus ini banyak dianggap oleh masyarakat tidak adil.
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA NARKOTIKA (Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Pada Periode 1 Juli s/d 31 Agustus 2023) Adena Putri Charisa; Sherly Nur Hidayah; Sri Ayuni; Kusman; Syihabuddin; Ujang Irfan Hadiana; Ahmad Syafiq
KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan Vol 1 No 1 (2023): Oktober
Publisher : Pengadilan Negeri Bale Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62565/keadilan.v1i1.10

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara narkotika terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dan untuk mengetahui kendala atau hambatan yang dialami hakim dalam memutus hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber data yang terdiri atas data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana penjara atau rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika didasarkan pada pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis hakim. Pertimbangan yuridis hakim berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya UU Narkotika, sedangkan pertimbangan non yuridis mempertimbangkan apakah terdakwa mengakui kesalahan dan penyesalan terhadap perbuatannya, serta apakah terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Dan dalam menjatuhkan hukuman, hakim memiliki beberapa kendala yaitu sulitnya mengetahui motif, tujuan, serta cara terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, serta harus mempertimbangkan riwayat dan keadaan sosial ekonomi terdakwa.
EFEKTIVITAS PIDANA KURUNGAN SEBAGAI PENGGANTI PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Elan Jaelani; Utang Rosidin; Nadia Nur Hanipah
KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan Vol 1 No 1 (2023): Oktober
Publisher : Pengadilan Negeri Bale Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62565/keadilan.v1i1.11

Abstract

Adanya penggantian pidana denda dengan pidana kurungan pada pelaku tindak pidana korupsi dinilai tidak efektif di Indonesia. Pidana denda dan juga pidana kurungan adalah salah satu pidana yang ada di Indonesia yang didalam KUHP digolongkan menjadi pidana pokok, yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP. Tulisan ini membahas secara lengkap mengenai pengaturan pidana kurungan di Indonesia serta mengenai efektivitas pemberian sanksi pidana denda yang digantikan dengan pidana kurungan kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memahami lebih jauh terkait pengaturan pidana kurungan di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dalam tindak pidana korupsi. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif dan kerangka pemikiran teoretis. Hasil analisis dari tulisan ini menyatakan bahwa pengaturan pidana kurungan di Indonesia terdapat dalam KUHP dan efektivitas pidana kurungan sebagai pidana denda dalam tindak pidana korupsi ini dinilai kurang efektif.
SISTEM PENGOLAHAN ARSIP PERKARA PIDANA PADA KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG IA Nadia Nur Hanipah; Nurmala Daenila; Firlana Trisnila; Ahmad Syafiq
KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan Vol 1 No 1 (2023): Oktober
Publisher : Pengadilan Negeri Bale Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62565/keadilan.v1i1.12

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana permasalahn pengarsipan perkara pidana di Pengadilan Negeri Bale Bandung IA dan bagaimana penanggulangan masalah pengarsipan di Pengadilan Negeri Bale Bandung IA. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa permasalahan pengarsipan berkas perkara yang dihadapi dalam Pengadilan Negeri Bale Bandung IA adalah kurangnya SDM dalam melakukan minutasi berkas perkara, dan kurangnya ruangan yang tersedia untuk penyimpanan arsip. Sedangkan penanggulangan yang dilakukan Pengadilan Negeri Bale Bandung IA adalah menambah SDM dibidang pengarsipan pidana oleh mahasiswa , PKL dan pegawai lain; penambahan ruang penyimpanan arsip dengan pengalih fungsikan rumah dinas menjadi tempat penyimpanan arsip serta adanya peran MA dalam pemberian anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan sarana dan prasarana.
Pelaksanaan Sidang Elektronik dalam Penegakan Hukum Pidana di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Mery Maryamah; Alviyanti Azzahra; Firza Muhamad Rayhan; Eka Ratnawidiastuti; Catur Prasetyo; Firlana Trisnila
KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan Vol 1 No 1 (2023): Oktober
Publisher : Pengadilan Negeri Bale Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62565/keadilan.v1i1.13

Abstract

Persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sejak pandemi Covid-19 dilaksanakan secara Elektronik, yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik yang selanjutnya telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 dan telah dikeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Saat dilakukan persidangan secara elektonik ini, untuk posisi para pihak didalam ruang persidangan pengadilan ialah Hakim, Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan, terdakwa di Rutan / LAPAS atau tempat lain yang ditetapkan oleh Majelis Hakim. Dalam hal pelaksanaan di Rutan / LPKA atau LAPAS, terdakwa menggunakan media video call yang telah disediakan oleh pihak LPKA/ RUTAN. Sejauh ini kendala dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A adalah sarana prasarana, akses internet, pemenuhan hak terdakwa dan penerapan asas Sistem Peradilan Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Persidangan secara elektronik dalam penyelesaian perkara Pidana, hambatan serta efektifitas persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A.
Proses Beracara Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Bale Bandung Sucianti, Tesa; Syihabuddin
KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan Vol 2 No 1 (2024): Maret
Publisher : Pengadilan Negeri Bale Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62565/keadilan.v2i1.19

Abstract

Anak merupakan individu yang masih labil secara emosi dan pemikiran. Oleh karena pendampingan kepada anak adalah hal yang wajib dilakukan oleh orang dewasa di lingkungannya. Hal itu juga saat anak terkena kasus hukum yang mengakibat anak menghadapi kasus peradilan. Tujuan pendampingan tersebut agar anak terbantu dalam mempersiapkan berbagai ketentuan yang harus dilakukan sebelum melakukan peradilan. Sehingga anak dalam proses peradilan tidak sendiri dan juga mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya dan ketentuan atas pelanggaran hukum yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji kinerja hukum dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundangan-undangan yaitu pendekatan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada di Indonesia yang melindungi warga negaranya sesuai permalasahan dalam penelitian ini. Pada proses peradilan anak Atribut peradilan toga hakim, penasihat hukum, jaksa harus dilepaskan dan semua yang berseragam harus memakai baju yang tidak berupa seragam. Hakim pada peradilan anak adalah hakim Tunggal bila ada hakim majelis anak tersebut diberi ancaman hukuman lebih dari tujuh tahun atau proses pembuktian yang rumit. Kemudian tuntutan dan vonis hakim dalam peradilan anak tidak boleh lebih dari setengah hukuman orang dewasa.
Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum bagi Generasi Z Imroni, Asep
KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan Vol 2 No 1 (2024): Maret
Publisher : Pengadilan Negeri Bale Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62565/keadilan.v2i1.30

Abstract

Kesadaran terhadap hukum terutama bagi generasi Z harus lebih di perkuat supaya kepatuhan terhadap hukum dapat terus ditingkatkan salahsatunya dengan penguatan nilai-nilai pancasila. Pada dasarnya masyarakat Indonesia dianggap tahu akan hukum yang ada di Indonesia, akan tetapi masih banyak orang yang melakukan hal-hal yang menyimpang dan tidak dibenarkan menurut hukum. contohnya seperti mengambil hak orang lain,  bully, kemudian di dunia pendidikan baik itu disekolah maupun pesantren masih ada dan banyak yang namanya senioritas dan menindas yang lebih bawah darinya sampai ada beberapa kasus yang sampai menimbulkan korban jiwa. Kesadaran hukum di Indonesia masih lemah sehingga diperlukan cara untuk menumbuhkan kesadaran hukum salahsatunya dengan penerapan nilai-nilai pancasila terutama di generasi Z karena generasi Z sangat dekat dengan teknologi sehingga mempunyai dunianya sendiri sehigga diperlukan pemahaman terhadap kesadaran hukum salahsatunya melalui penerapan nilai-nilai pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran hukum pada generasi Z melalui penerapan nilai-nilai pancasila agar mereka tidak acuh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Alternatif Penyelesaian Sengketa : PT. Surya Persada Lestari dengan Masyarakat Kota Padang Putra Hanifah, Fajar
KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan Vol 2 No 1 (2024): Maret
Publisher : Pengadilan Negeri Bale Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62565/keadilan.v2i1.33

Abstract

Pokok permasalahan penelitian ini adalah Pengembangan proyek besar-besaran di Padang oleh PT. Surya Persada Lestari yang tidak sejalan dengan kehendak masyarakat Kota Padang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika sengketa antara PT. Surya Persada Lestari dan masyarakat Kota Padang, serta menjelaskan dampaknya terhadap identitas sosial, upaya penyelesaian sengketa, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Metode yang digunakan adalah menganalisis data melalui kondensasi, presentasi sistematis, dan verifikasi dengan teknik triangulasi, menggunakan metode observasi, studi dokumentasi, dan literatur. Sengketa PT. Surya Persada Lestari dan warga Kota Padang menciptakan ketegangan sosial dengan isu agama, pelanggaran Perda, dan persaingan bisnis. Identitas sosial terpecah antara pendukung dan penolak investasi, upaya penyelesaian terhambat, memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Peradilan Agama di Indonesia Faisal, Rizal; Ananda Putri, Tiara Dea
KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan Vol 2 No 1 (2024): Maret
Publisher : Pengadilan Negeri Bale Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62565/keadilan.v2i1.34

Abstract

Sejarah Peradilan Agama di Indonesia telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam, kemudian pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang sesudah kemerdekaan sampai akhirnya keluar UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang lebih mempertegas lagi kedudukan Pengadilan Agama di Indonesia. Proses interaksi peradilan agama ini telah berlangsung dalam jangka waktu yang panjang bermula dari masyarakat Islam memiliki kekuatan politik pada masa kesultanan Islam hingga saat ini, maka ketika disebutkan peradilan agama maka yang dimaksudkan adalah peradilan Islam di Indonesia.

Page 1 of 3 | Total Record : 28

 1   2   3 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2025): September Vol 3 No 1 (2025): Maret Vol 2 No 2 (2024): September Vol 2 No 1 (2024): Maret Vol 1 No 1 (2023): Oktober