<![CDATA[Pembangunan infrastruktur diupayakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur jalan yang memadai merupakan prasarana vital yang harus dibangun demi menjaga konektivitas antar wilayah sehingga membantu menstimulasi kelancaran berbagai aktivitas masyarakat, tidak terkecuali aktivitas ekonomi. Isu kerusakan jalan di Provinsi Lampung yang sempat ramai diperbincangkan publik di berbagai platform media sosial pada dasarnya mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah dalam mengelola maupun memelihara infrastruktur masih belum optimal. Keluhan masyarakat akan minimnya kinerja pemerintah yang disalurkan melalui pemberitaan media tersebut pada dasarnya menunjukan kepedulian terhadap pembangunan di daerahnya. Umpan balik yang dikemukakan masyarakat terhadap kinerja pemerintah sejatinya merupakan upaya pengawasan yang nyata dan sarat akan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Berdasarkan analisis terhadap tiga prinsip good governance: responsif, akuntabilitas, dan transparan, dapat disimpulkan bahwa responsivitas Pemerintah Provinsi Lampung terhadap masalah kerusakan jalan terkesan “lamban” sebab baru merespon tatkala masalah tersebut viral di media sosial. Pada prinsip akuntabilitas, dengan masih banyaknya kasus kerusakan jalan di Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung dapat dikatakan belum secara prima mempertanggungjawabkan kewajibannya kepada masyarakat. Adapun pada prinsip transparan, Pemerintah Provinsi Lampung juga belum menunjukan kemudahan aksesibilitas masyarakat untuk menelusuri informasi secara jelas dan faktual.]]>
Copyrights © 2024
