Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

COMPARATIVE OF GOVERNANCE IN TERRORISM POLICY IMPLEMENTATION IN INDONESIA AND PHILIPPINES Ragil Adi Santoso; Wahdah Hazizah; Muhammad Rizky; Silmy Putri Mahandry; Yuan Veriontina Gathari; Mohammad Ichsan Abdillah; Rudiana Rudiana
Jurnal Kebijakan Publik Vol 16, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v16i1.8718

Abstract

In Southeast Asia, especially in Indonesia and the Philippines, the issue of terrorism has become a major concern because both countries have a long history of terrorism as well as similar geographical and political characteristics. The main objective of this research is to compare the implementation of terrorism policies in Indonesia and the Philippines. This research is a library research with research subjects in the form of research abstracts, articles, websites, books, policies, and other supporting sources. Data analysis refers to the Van Meter and Van Horn model with the stages of reduction, presentation, and conclusion drawing. The instrument used is analytical and descriptive information management so that the author analyzes, interprets, and combines information obtained from various reading sources. The results show that Indonesia combines the hard approach and soft approach, while the Philippines tends to emphasize the hard approach through military force in implementing its policies. Although both have legal frameworks and supporting institutions, there are still challenges in inter-agency coordination and human rights protection. This research concludes the importance of synergy between stakeholders and improvement of regulations in the implementation of terrorism policies between Indonesia and the Philippines that are more fair and preventive in order to increase the effectiveness of the law without violating human rights.
Analisis Prinsip Good Governance terhadap Pemerintah Provinsi Lampung dalam Rangka Pengawasan Perbaikan Jalan di Provinsi Lampung Nurhana Putri Isna; Rizki Dhiya Ramadhani; Shangra Mulalugina; Silmy Putri Mahandry; Ivan Darmawan
ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Agustus
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/arima.v2i1.1591

Abstract

Pembangunan infrastruktur diupayakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur jalan yang memadai merupakan prasarana vital yang harus dibangun demi menjaga konektivitas antar wilayah sehingga membantu menstimulasi kelancaran berbagai aktivitas masyarakat, tidak terkecuali aktivitas ekonomi. Isu kerusakan jalan di Provinsi Lampung yang sempat ramai diperbincangkan publik di berbagai platform media sosial pada dasarnya mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah dalam mengelola maupun memelihara infrastruktur masih belum optimal. Keluhan masyarakat akan minimnya kinerja pemerintah yang disalurkan melalui pemberitaan media tersebut pada dasarnya menunjukan kepedulian terhadap pembangunan di daerahnya. Umpan balik yang dikemukakan masyarakat terhadap kinerja pemerintah sejatinya merupakan upaya pengawasan yang nyata dan sarat akan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Berdasarkan analisis terhadap tiga prinsip good governance: responsif, akuntabilitas, dan transparan, dapat disimpulkan bahwa responsivitas Pemerintah Provinsi Lampung terhadap masalah kerusakan jalan terkesan “lamban” sebab baru merespon tatkala masalah tersebut viral di media sosial. Pada prinsip akuntabilitas, dengan masih banyaknya kasus kerusakan jalan di Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung dapat dikatakan belum secara prima mempertanggungjawabkan kewajibannya kepada masyarakat. Adapun pada prinsip transparan, Pemerintah Provinsi Lampung juga belum menunjukan kemudahan aksesibilitas masyarakat untuk menelusuri informasi secara jelas dan faktual.
Collaborative Governance dalam Mewujudkan Zero to Landfill di Kota Cimahi Tahun 2023-2024 Silmy Putri Mahandry; Agus Taryana
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.5252

Abstract

(Collaborative Governance in Waste Management in Cimahi City in 2023-2024) The research aims to analyze the dynamics of collaborative governance between the government, private sector, academics, community, and media in waste management efforts in Cimahi City in 2023-2024. Although many waste management programs have been implemented, the relational processes between actors often determine their success or failure. This research uses a qualitative descriptive approach, gathering data through in-depth interviews with representatives government, private sector, academic, community, media, and the public, supported by observations and document analysis. The collaborative governance model by Ansell and Gash is used as an analytical tool to dissect the dynamics occurring on the ground. The results of the study show that the collaboration process has not been effective due to several obstacles. The main issues include the absence of a Waste-Free Communication Forum or a formal forum with all actors involved; the difficulty of building strong trust due to lingering doubts between the community and one of the private sector actors, as well as between the community and waste management officials; the difficulty in unifying perspectives on the importance of waste sorting with the community; and the limited infrastructure, land, and human resources, which hinder the implementation of waste management itself. Therefore, in order for waste management to run optimally and sustainably, it is necessary to have a forum for joint discussions and more intensive communication as the main cornerstone in this collaboration process so that the next stages can also run more effectively. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika tata kelola kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, dan media dalam upaya pengelolaan sampah di Kota Cimahi pada tahun 2023-2024. Meskipun, banyak program pengelolaan sampah telah dilaksanakan, proses relasional antara para pemangku kepentingan seringkali menentukan keberhasilan atau kegagalan program tersebut. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara mendalam dengan perwakilan pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, media, dan publik, didukung oleh observasi dan analisis dokumen. Model tata kelola kolaboratif oleh Ansell dan Gash digunakan sebagai alat analitis untuk menganalisis dinamika yang terjadi di lapangan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi belum efektif akibat beberapa hambatan. Masalah utama meliputi ketidakhadiran Forum Komunikasi Tanpa Sampah atau forum formal yang melibatkan semua pihak terkait; kesulitan dalam membangun kepercayaan yang kuat akibat keraguan yang masih ada antara masyarakat dan salah satu aktor sektor swasta, serta antara masyarakat dan pejabat pengelolaan sampah; kesulitan dalam menyatukan perspektif mengenai pentingnya pemilahan sampah dengan masyarakat; dan keterbatasan infrastruktur, lahan, dan sumber daya manusia, yang menghambat implementasi pengelolaan sampah itu sendiri. Oleh karena itu, agar pengelolaan sampah dapat berjalan optimal dan berkelanjutan, diperlukan forum untuk diskusi bersama dan komunikasi yang lebih intensif sebagai landasan utama dalam proses kolaborasi ini agar tahap-tahap selanjutnya juga dapat berjalan lebih efektif