Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan Publik ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora
Silmy Putri Mahandry
Universitas Padjadjaran
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
COMPARATIVE OF GOVERNANCE IN TERRORISM POLICY IMPLEMENTATION IN INDONESIA AND PHILIPPINES Ragil Adi Santoso; Wahdah Hazizah; Muhammad Rizky; Silmy Putri Mahandry; Yuan Veriontina Gathari; Mohammad Ichsan Abdillah; Rudiana Rudiana
Jurnal Kebijakan Publik Vol 16, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v16i1.8718

Abstract

In Southeast Asia, especially in Indonesia and the Philippines, the issue of terrorism has become a major concern because both countries have a long history of terrorism as well as similar geographical and political characteristics. The main objective of this research is to compare the implementation of terrorism policies in Indonesia and the Philippines. This research is a library research with research subjects in the form of research abstracts, articles, websites, books, policies, and other supporting sources. Data analysis refers to the Van Meter and Van Horn model with the stages of reduction, presentation, and conclusion drawing. The instrument used is analytical and descriptive information management so that the author analyzes, interprets, and combines information obtained from various reading sources. The results show that Indonesia combines the hard approach and soft approach, while the Philippines tends to emphasize the hard approach through military force in implementing its policies. Although both have legal frameworks and supporting institutions, there are still challenges in inter-agency coordination and human rights protection. This research concludes the importance of synergy between stakeholders and improvement of regulations in the implementation of terrorism policies between Indonesia and the Philippines that are more fair and preventive in order to increase the effectiveness of the law without violating human rights.
Analisis Prinsip Good Governance terhadap Pemerintah Provinsi Lampung dalam Rangka Pengawasan Perbaikan Jalan di Provinsi Lampung Nurhana Putri Isna; Rizki Dhiya Ramadhani; Shangra Mulalugina; Silmy Putri Mahandry; Ivan Darmawan
ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Agustus
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/arima.v2i1.1591

Abstract

Pembangunan infrastruktur diupayakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur jalan yang memadai merupakan prasarana vital yang harus dibangun demi menjaga konektivitas antar wilayah sehingga membantu menstimulasi kelancaran berbagai aktivitas masyarakat, tidak terkecuali aktivitas ekonomi. Isu kerusakan jalan di Provinsi Lampung yang sempat ramai diperbincangkan publik di berbagai platform media sosial pada dasarnya mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah dalam mengelola maupun memelihara infrastruktur masih belum optimal. Keluhan masyarakat akan minimnya kinerja pemerintah yang disalurkan melalui pemberitaan media tersebut pada dasarnya menunjukan kepedulian terhadap pembangunan di daerahnya. Umpan balik yang dikemukakan masyarakat terhadap kinerja pemerintah sejatinya merupakan upaya pengawasan yang nyata dan sarat akan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Berdasarkan analisis terhadap tiga prinsip good governance: responsif, akuntabilitas, dan transparan, dapat disimpulkan bahwa responsivitas Pemerintah Provinsi Lampung terhadap masalah kerusakan jalan terkesan “lamban” sebab baru merespon tatkala masalah tersebut viral di media sosial. Pada prinsip akuntabilitas, dengan masih banyaknya kasus kerusakan jalan di Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung dapat dikatakan belum secara prima mempertanggungjawabkan kewajibannya kepada masyarakat. Adapun pada prinsip transparan, Pemerintah Provinsi Lampung juga belum menunjukan kemudahan aksesibilitas masyarakat untuk menelusuri informasi secara jelas dan faktual.
Co-Authors Ivan Darmawan Mohammad Ichsan Abdillah Muhammad Rizky Nurhana Putri Isna Ragil Adi Santoso Rizki Dhiya Ramadhani Rudiana Rudiana, Rudiana Shangra Mulalugina Wahdah Hazizah Yuan Veriontina Gathari