<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran terkait implementasi kebijakan terkait Peraturan Gubernur tentang tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Perspektif pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, informan pada penelitian ini ditentukan dengan teknik Purpossive, jumlah informan yang dilibatkan dalam penelitian ini ialah sebanyak 8 (delapan) orang. Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian ini, data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah masih belum terlaksana secara maksimal, karena dalam pelaksanaan kebijakan ini para operator atau implementor kebijakan justeru tidak didukung fasilitas yang berbasis digital dalam menilai produktivitas kerja pegawai, selain itu, absensi secara digital kadangkala mengalami eror, sehingga jika hal itu terjadi implementor mengakalinya dengan menggunakan absensi manual, akan tetapi absesnsi ini juga memiliki kelemahan seperti rawan terjadinya maladministrasi dalam penggunaannya berupa tindakan absensi yang dimanipulasi, jika tidak di awasi dengan benar. Selain itu dari aspek disposisi menunjukkan bahwa meskipun mereka mendukung adanya kebijakan ini, dan juga berkomitmen menjalankan kebijakan ini sesuai dengan prosedur, namun yang menjadi masalah adalah lemahnya implementor dalam menindak tegas pegawai yang indispliner dengan melakukan pemotongan tambahan penghasilan mereka, dan selain itu pula ada saja kesalahan yang dilakukan pegawai akibat dari ketidakcermatan mereka dalam menganalisis kedisiplinan dan produktivitas pegawai di instansi tersebut.]]>
Copyrights © 2024
