PRIVAT LAW II
Vol 4, No 1 (2016)

PROBLEMATIKA DALAM PELAKSANAAN PENGESAHAN DAN PENCATATAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Telaah Studi di Kota Surakarta)

,, Astrid Yunita Paramithasari (Unknown)
,, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni (Unknown)



Article Info

Publish Date
10 Jun 2016

Abstract

AbstractThis research aims to determine the the issues that occur in the implementation and ratification recording of children based on the law of the population administration in Surakarta District (Assessing studies in Surakarta District). This research include empirical law research that is descriptive. Data or law material used primary data obtained directly from interviews with relevant officials in the department of population and Civil Registration Surakarta District, Surakarta District Religious Court and Surakarta District Court. Secondary data were obtained from the literature materials, books and law journals. The data collection technique carried out by interview and study of documents or library materials and analyzed using qualitative analysis deductive method. The results of research and discussion in this law research are known the requirements and the procedures regarding the approval and recording of children and its implementation in Surakarta District. Issues that occurred in the implementation of ratification and recording of children in Surakarta District is the absence of rule of law or a clear law basis which mentions the law basis for the refusal must be submitted to Surakarta District Court and Religious Courts known to still existence submission ratification of children by parents who are muslims in Surakarta District Court.Keywords: Ratification and Recording of Children, Issues, Barriers and ImplementationAbstrakPenulisan ini bertujuan untuk mengetahui problematika yang terjadi dalam pelaksanaan pengesahan dan pencatatan anak berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan di Kota Surakarta (Telaah Studi di Kota Surakarta). Penulisan ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data atau bahan hukum yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pejabat terkait di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Pengadilan Agama Surakarta dan Pengadilan Negeri Surakarta. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, buku maupun jurnal hukum. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini adalah diketahuinya persyaratan beserta prosedur mengenai pengesahan dan pencatatan anak dan pelaksanaannya di Kota Surakarta. Problematika yang terjadi dalam pelaksanaan pengesahan dan pencatatan anak di Kota Surakarta adalah belum adanya aturan hukum atau dasar hukum yang jelas yang menyebutkan dasar hukum penolakan harus diajukan ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama diketahui masih adanya pengajuan pengesahan anak oleh orang tua yang beragama Islam di Pengadilan Negeri Surakarta.Kata Kunci: pengesahan dan pencatatan anak, problematika, hambatan, pelaksanaan

Copyrights © 2016