<![CDATA[Sebagai sebuah provinsi yang memang secara spasial ditakdirkan untuk terpisah oleh daratan dua pulau yang besar, keterwakilan kekuatan-kekuatan politik yang dimanifestasikan dengan kewajiban “Putra Daerah” harus ditampilkan merupakan kenyataan politik yang tidak bisa dihindarkan. Alasannya, agar aspirasi politik dan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bisa dilaksanakan secara maksimal dan merata (tanpa ketimpangan) sehingga diperlukan adanya keterwakilan dari “Putra Daerah”di kedua pulau ini. Oleh karenanya, tulisan singkat ini mencoba untuk menggugat pengarus utamaan isu kedaerahan di atas isu kemiskinan, banjir, kerusakan lingkungan dan lain sebagainya Berdasarkan dua pengalaman Pemilukada Gubernur secara langsung di tahun 2007 dan 2012 yang lalu memberikan beberapa catatan khusus terkait dengan keberadaan politik berbasis primordial di Babel: kewajiban untuk mengakomodasi putra-putra daerah terbaik dari kedua gugusan Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Fenomena demikian secara elektoral memang penting untuk dipertimbangkan agar mendapatkan dukungan simpatik pemilih di Babel. Tulisan ini menelusuri aktor yang melatarbelakangi menguatnya kecenderungan politik berbasis kedaerahan. Paling tidak, saya menawarkan beberapa kerangka pendekatan melalui perubahan institusional dan ketersumbatan keterwakilan politik untuk menjelaskan dinamika politik yang begitu dominan di Babel.]]>
Copyrights © 2016
