Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Dilema Pengawasan Gardu Partisipatif Pemilukada: (Studi Tentang Efektifitas Pengawasan Partisipatif Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017) Ranto Ranto; Mohammad Rafli Abbas
Journal of Politics and Policy Volume 1 No.2 June 2019
Publisher : Journal of Politics and Policy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.jppol.2019.001.02.02

Abstract

This study aims to explain how far the effectiveness of participatory election-based supervision took place in the election of Governors and Deputy Governors of the 2017 Bangka Belitung Islands Province. The debate is becoming more and more complexes and more complexes when the idealism of the existing surveillance system collides with the real context of the field of reality. The problem will become so complicated when the theoretical conceptual building fails to explain and even becomes a guide in engineering its ideal political reality. To conduct these study qualitative descriptive research methods will be used. Primary data sources will be obtained through non-participant observation and in-depth interviews whose information is determined by purposive sampling. To help analyze this study, the theory of participatory supervision will be used which includes electoral reform and local democracy, contextualization of participatory engagement. Data analysis techniques are carried out with the stages of collecting, reducing, displaying and drawing conclusions.
Trend Sentimen Pemilih Berbasis Kedaerahan Pada Pilgub 2017 Di Babel RANTO M.A.
Politii : Jurnal Politik, Demokrasi, HAM, Lingkungan, Maritim dan SDA Vol 1 No 1 (2017): POLITII
Publisher : Laboratorium Politii Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (741.016 KB)

Abstract

Based on the gubernatorial elections of Bangka Belitung Islands Province in 2007,2012, and 2017 that it has some primordial aspects played a role running local democratic mechanism. Due to the aspects it is important to track people choice trend which is related to primordial sentiment concideration in choosing their political interests. This paper also discussed about voters responses in determining their political interests based on primordial sentiment aspects in gubernatorial election 2017. This research used public opinion survey where the respondents was selected randomly with multistage random sampling procedure. Data was analyzed using statistic descriptive analysis method by showing frequency graphic to explain localized sentimental dynamics in Bangka Belitung. The research showed that the primordial sentiment trend has still become concideration and it is around 65,5% of voters in Bangka Belitung choosed by concidering the primordial sentiment. The comparison between voters in Bangka and in Belitung can be concluded that voters in Belitung are more sentiment in concidering their political candidates which tend to vote local man than voters in Bangka. Keywords: Election, Primordial
Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai Inovasi dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020 Belasari Belasari; Bustami Rahman; Ranto Ranto
Jurnal Studi Inovasi Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Studi Inovasi
Publisher : Inovbook

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52000/jsi.v2i2.85

Abstract

ABSTRACT Belasari,Evaluation of the City Without Slums (KOTAKU) Program in Reducing Community Poverty in Muntok District, West Bangka Regency 2016-2020 (Supervised by Bustami Rahman and Ranto) The City Without Slums Program (KOTAKU) is a program in handling slum areas both in villages and in cities in poverty alleviation. This program has the aim of increasing public access to infrastructure and basic services to improve livable areas. The number of slum areas in both urban and rural areas makes the government more observant in dealing with them. Like population growth, it can lead to the emergence of slum areas which are often seen as a problem for every region. To reduce these problems, one of the government's programs is the City Without Slums Program (KOTAKU). The purpose of this study was to determine the implementation process and the achievements that have been achieved by the City Without Slums Program (KOTAKU). The theory used in this research is the public policy theory of Charles O. Jones to analyze the evaluation of the City Without Slums Program (KOTAKU). According to Charles O. Jones, the evaluation of the program consists of three parts, namely political evaluation, organizational evaluation, and tangible evaluation. The method used in this research is descriptive qualitative method, the primary data source is interviews with 11 informants. The informants were from the head in charge of this program, the village head and the Lurah, the head of the LKM from the Tanjung and Air Putih villages as well as the last 3 people from the Tanjung village and 3 from the Air Putih village. The results of this study indicate that the evaluation in the two regions was quite successful. Judging from the process of implementing this program, to be precise in the two regions, there have been changes from slums to less slums. Furthermore, for the achievement of the two regions, infrastructure development has been built so that the surrounding community is helped by the Cities Without Slums (KOTAKU) Program, although it has not been fully realized from some of these aspects. With this, the evaluation of the City Without Slums Program (KOTAKU) in the two regions was quite successful. Keywords: Evaluation, City Without Slums Program (KOTAKU), Poverty Alleviation
Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Demokrasi Lokal (Studi tentang Demokrasi Lokal di Desa Kimak) Panji Riski Wardhana; Ibrahim Ibrahim; Ranto Ranto
Jurnal Studi Inovasi Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Studi Inovasi
Publisher : Inovbook

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52000/jsi.v3i1.125

Abstract

Peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kimak Kecamatan Merawang sangat diharapkan oleh masyarakat dalam upaya memperkuat demokrasi lokal di pedesaan. Di Desa Kimak masyarakat desa kurang menyadari dan kurang ikut serta berpartisipasi dalam demokrasi dan memajukan desanya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: (1) bagaimana peran BPD dalam Pembangunan Desa di Desa Kimak dan (2) Apakah faktor pendukung dan penghambat BPD dalam upaya memperkuat demokrasi lokal tingkat Desa di Desa Kimak. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan Desa di Desa Kimak dan untuk menganalisis faktor yang menjadi pendukung dan penghambat BPD dalam memperkuat Demokrasi di Desa Kimak.   Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kimak telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melaksanakan pengawasan dengan baik. (2) Faktor pendukung BPD dalam pembangunan Desa  kerjasama semua elemen masyarakat dan pemerintahan Desa. Kemudian faktor penghambat BPD dalam menjalankan perannya yakni secara internal dan eksternal. Secara internal diantaranya sarana dan prasarana, hambatan finansial, waktu yang terbatas. Sedangkan untuk faktor eksternalnya adalah partisipasi dari masyarakat yang kurang dan ketidakpahaman masyarakat terkait BPD. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa peran yang telah dilaksanakan BPD selama ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur yang berlaku.
Motivasi Keterlibatan Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilu 2019 di Kota Pangkalpinang Fariska Novianda Beltim; Ranto Ranto; Putra Pratama Saputra
Jurnal sosial dan sains Vol. 1 No. 8 (2021): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4314.754 KB) | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v1i8.172

Abstract

Indonesia menggunakan sistem pemilihan proporsional untuk menduduki lembaga perwakilan rakyat: DPR, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.  Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menjelaskan tentang pemberian sanksi pemilu kepada partai politik di daerah pemilihan tertentu akan terancam gugur jika daftar calon tidak mencukupi kuota 30% keterwakilan perempuan. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi motivasi keterlibatan calon legislatif perempuan pada pemilu 2019 di Kota Pangkalpinang. Keterlibatan  perempuan yang tergabung dalam pencalonan diri sebagai anggota legislatif apakah niat dari hati nurani atau melalui ajakan teman atau saudara untuk ikut hanya dalam pemenuhan kuota saja. Penelitian ini menggunakan teori Feminisme Liberal yang berfokus pada hak-hak individual dan kesetaraan kesempatan, dan juga beragumen bahwa perubahan kebijakan hukum dan sosial akan membantu perempuan mencapai ini. Dengan begitu feminisme liberal juga menginginkan agar wanita dapat setara dengan pria. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Motivasi Keterlibatan Caleg Perempuan DPRD di Kota Pangkalpinang 2019 lebih dari 50 persen jumlah perempuan yang terlibat pencalonan adalah untuk pemenuhan kuota, ada yang memang sudah menjadi kader partai tetapi disuruh ikut untuk pemenuhan kuota dan ada juga yang bukan sama sekali kader partai tetapi diajak sanak saudaranya untuk ikut meramaikan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya partisipasi perempuan terhadap politik dan juga pemerintah membuat undang-undang penetapan keterlibatan perempuan minimal 30 persen dalam pencalonan  sehingga kader partai diharuskan mencari perempuan untuk dijadikan pelengkap partainya jika ingin terus maju kedalam pemilu.
Inovasi Politik : Kiprah Legislator PKS di Parlemen Kota Pangkalpinang Periode 2019-2024 Dimas Ali Sopin; Ranto Ranto
Jurnal Studi Inovasi Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Studi Inovasi
Publisher : Inovbook

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52000/jsi.v3i1.131

Abstract

Gait in parliament is an important part that does not escape from the sight of political parties’s eyes. Cadres as representation from political parties occupying seats in parliament are expected to be able in taking part of realizing people’s aspirations, so the administration of regional government becomes more dynamic. The aim of this research were: 1) Analyzing the progress of PKS legislators in Pangkalpinang City’s parliament; and, 2) Analyzing the influencing factors of progress from PKS legislator in Pangkalpinang City’s parliament. This research was conducted at Prosperous Justice Party (PJP) Parliament, Pangkalpinang City in 2022 using qualitative method through descriptive approach. This research used primary data and secondary data from the chairperson, management, and cadres of Prosperous Justice Party collected through observation, interview, and documentation. The result of this research showed that: 1) Prosperous Justice Party optimizing legislator’s work through the faction in DPRD of Pangkalpinang City by strengthening the function in parliament through quantity and quality increasing of cadres in government as evidenced by the increase in seat acquisition from 2 seats in 2014 until 2019 to 3 seats in 2019 until 2024; and, 2) Prosperous Justice Party employs various strategies to realizing aspirations, which are influential factors in gait, including the process of conveying convincing details of aspirations at plenary meetings, negotiating several parties using reciprocal relationships, and periodic internal evaluation. However, the realization of this aspirations faces several obstacle, including budget constraints, and political interest with certain people. Keywords: Government, Legislator’s Work, Parliament, and Factor.
Dampak Sosioekonomi Masyarakat Lokal Terhadap Pertambangan Timah dan Potensi Pendapatan Daerah Sektor Sumber Daya Alam Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung Ranto Ranto; Iqbal Aidar Idrus; Komang Jaka Ferdian
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 5 No 1 (2023): JGLP, MEI 2023
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v5i1.789

Abstract

Masalah penelitian dalam studi ini adalah tentang dampak sosioekonomi dari industri pertambangan timah di Kabupaten Belitung Timur, serta potensi pendapatan melalui skema Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam yang belum optimal dalam mendorong distribusi pendapatan SDA untuk digunakan secara efektif di daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah mix-method dengan melakukan analisis data dan statistik untuk menggambarkan hubungan antara kontribusi industri pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat Indeks Pembangunan Manusia, dan dampak sosioekonomi lainnya di Kabupaten Belitung Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi dari industri pertambangan di Belitung Timur sangat signifikan dalam lima tahun terakhir, dan pertumbuhan sektor ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dampak sosioekonomi dari industri pertambangan timah di Belitung Timur termasuk penyediaan lapangan kerja, peluang bekerja dan berusaha dengan skema kemitraan, serta pembentukan kawasan ekonomi baru. Selain itu, sektor pertambangan juga berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan sosioekonomi masyarakat seperti tingkat pengangguran, akses terhadap pelayanan kesehatan, infrastruktur, pendapatan perkapita, pertumbuhan industri kecil dan menengah, dan akses pelayanan perbankan semisal koperasi dan simpan pinjam. Namun demikian, potensi pendapatan melalui skema Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam (DBH SDA) yang merupakan salah satu instrumen untuk mendorong ruang “lebih” bagi kapasitas fiskal daerah kaya sumberdaya alam, ternyata belum optimal dalam mendorong distribusi pendapatan SDA untuk digunakan secara efektif di daerah, meskipun ditemukan fakta ada potensi peningkatan penerimaan daerah yang cukup signifikan di sektor ini.
Strategi Pemasaran Politik Algafry Rahman Dalam Pilkada Kabupaten Bangka Tengah Periode 2021-2024 Nastazia Elvitasari; Ibrahim; Ranto Ranto
BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 1 No. 06 (2022): BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyebaran virus Corona di Indonesia sejak bulan Maret 2020 mengharuskan banyak penyesuaian dalam menyelenggarakan proses Pilkada tersebut. Terutama terkait pergantian calon yang meninggal akibat terpapar virus Covid-19 pada saat kampanye sedang berlangsung. Salah satu dari Calon yang mengalami pergantian tersebut adalah pasangan calon Bupati dan wakil Bupati dari Kabupaten Bangka Tengah, yaitu Algafry Rahman dan Herry Erfian, yang secara tak terduga berhasil memenangkan kontestasi politik saat itu. Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang sumber data primernya berasal dari wawancara tidak terstruktur dengan beberapa Narasumber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemenangan Algafry dan Herry pada dasarnya tidak lepas dari pengaruh tragedi pilu terkait meninggalnya sang incumbent saat masa pencalonan dan strategi pemasaran mereka yang matang. Kondisi tersebut memberi dampak besar dalam mempengaruhi psikologis masyarakat yang turut merasa kehilangan dan pada akhirnya ingin memberikan penghormatan terakhir dengan mendukung Algafry Rahman selaku sosok penerus segala nilai, aspirasi, dan cita-cita yang selama ini diperjuangkan oleh mendiang incumbent.
DINAMIKA POLITIK "KETERWAKILAN" DI BABEL: Studi Awal Pemilukada Gubernur Bangka Belitung Tahun 2017 Ranto Ranto
Society Vol 4 No 1 (2016): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v4i1.37

Abstract

Sebagai sebuah provinsi yang memang secara spasial ditakdirkan untuk terpisah oleh daratan dua pulau yang besar, keterwakilan kekuatan-kekuatan politik yang dimanifestasikan dengan kewajiban “Putra Daerah” harus ditampilkan merupakan kenyataan politik yang tidak bisa dihindarkan. Alasannya, agar aspirasi politik dan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bisa dilaksanakan secara maksimal dan merata (tanpa ketimpangan) sehingga diperlukan adanya keterwakilan dari “Putra Daerah”di kedua pulau ini. Oleh karenanya, tulisan singkat ini mencoba untuk menggugat pengarus utamaan isu kedaerahan di atas isu kemiskinan, banjir, kerusakan lingkungan dan lain sebagainya Berdasarkan dua pengalaman Pemilukada Gubernur secara langsung di tahun 2007 dan 2012 yang lalu memberikan beberapa catatan khusus terkait dengan keberadaan politik berbasis primordial di Babel: kewajiban untuk mengakomodasi putra-putra daerah terbaik dari kedua gugusan Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Fenomena demikian secara elektoral memang penting untuk dipertimbangkan agar mendapatkan dukungan simpatik pemilih di Babel. Tulisan ini menelusuri aktor yang melatarbelakangi menguatnya kecenderungan politik berbasis kedaerahan. Paling tidak, saya menawarkan beberapa kerangka pendekatan melalui perubahan institusional dan ketersumbatan keterwakilan politik untuk menjelaskan dinamika politik yang begitu dominan di Babel.
Mengeksplorasi Kearifan Lokal: Bertindak Lokal, Berpikir Global Ranto Ranto
Society Vol 5 No 2 (2017): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v5i2.57

Abstract

Pelaksanaan Rebu Kasan ini selalu dikaitkan dengan pentingnya peran laut bagi masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya. Oleh karenanya, satu pesan penting yang disampaikan oleh tradisi Rebu Kasan ini adalah: menjaga ekologi laut. Jika sistem ekologi di laut rusak oleh aktifitas pertambangan maka tradisi Rebu Kasan sudah tidak memiliki makna apapun. Banyak pihak meyakini bahwa kearifan lokal atau yang populer disebut dengan local wisdom menjadi petunjuk yang bijaksana dalam menyeimbangkan kehidupan sosial di masyarakat lokal. Hampir setengah dari kepala keluarga di Air Nyatoh memiliki bagan sebagai sarana mata pencahariannya. Selama ini hasil tangkapan laut yang diperoleh dari aktifitas menggunakan jaring atau pukat, dan perangkap bagan yang dimiliki oleh nelayan lokal. Meskipun dengan cara yang cukup sederhana, perolehan hasil tangkapan ikan masyarakat Air Nyatoh mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Bangka Belitung. Padahal, jika dicermati kondisi kekinian, perolehan hasil tangkapan nelayan yang telah dioleh dalam bentuk makanan seperti kerupuk, getas, kemplang, cumi kering, ikan asin, rusip dan terasi sangat diminati oleh pebisnis internasional.