Publish Date
30 Nov -0001
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aturan dalam pengelolaan wilayah pengeboran lepas pantai. Untuk mengetahui peran penegakan hukum dalam penyelesaian konflik antara nelayan lokal dan pihak pengeboran lepas Pantai. Di Indonesia, konflik antara nelayan lokal dan pihak pengebor minyak lepas pantai seringkali terjadi . Konflik ini biasanya terjadi karena adanya ketidakpuasan dari nelayan lokal atas aktivitas pengeboran minyak yang dianggap merusak lingkungan, serta menyebabkan berkurangnya hasil tangkapan ikan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum dikenal sebagai penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang hakekatnya adalah menyelidiki aspek internal hukum positif untuk menyelesaikan persoalan internal.Berdasarkan pembahasan dan temuan penelitian yang dianalisis diperoleh kesimpulan bahwa aturan dalam pengelolaan wilayah pengeboran lepas pantai terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan sampai dengan peraturan menteri yang mengatur mengenai penegakan hukum untuk menyelesaikan konflik antara nelayan lokal dan pihak pengeboran lepas pantai. Dari berbagai tantangan pengelolaan wilayah pengeboran lepas pantai, beberapa aspek utama asas kepastian hukum dalam pengeboran lepas pantai terdiri dari kepastian hukum dalam perizinan dan regulasi, kepastian hukum dalam pengelolaan lingkungan, kepastian hukum dalam penegakan aturan dan sanksi, serta kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa.]]>
Copyrights © 0000
