<![CDATA[Beberapa tahun terakhir pemerintah sedang memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan terlebih yang ada di pelosok negeri yang jauh dari pulau Jawa yang infrastruktur juga fasilitas umumnya masih sedikit sekali dan sampai-sampai dapat dikatakan tertinggal jauh dengan pembangunan yang terdapat di wilayah pulau Jawa. Untuk mengadakan pembangunan infrastuktur tentu saja pemerintah membutuhkan tanah yang banyak. Pemerintah dalam upaya menyediakan tanah dalam jumlah yang besar perlu melakukan pengadaan tanah yang melaksanakan kegiatan penyediaan tanah dengan membayarkan kompensasi kepada para pihak yang berhak. Saat proses pengadaan tanah tidak jarang terdapat sengketa yang timbul antara pihak pemerintah dengan pihak masyarakat selaku orang yang memiliki hak atas tanah tersebut yang seringnya merugikan pihak masyarakat. Diantaranya sengketa karena ketidaksepakatan bentuk dan besaran ganti kerugian dan sengketa karena ganti kerugian tidak dibayarkan atau telat dibayarkan. Dalam sengketa karena ketidakesepakatan bentuk dan besaran ganti kerugian, masyarakat bisa menyelesaikannya dengan mengajukan keberatan dalam bentuk permohonan ke Pengadilan Negeri setempat. Lalu dalam sengketa karena ganti kerugian tidak dibayarkan atau telat dibayarkan, masyarakat dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri setempat untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Tujuan penyusunan artikel ini ialah guna memberikan pemahaman terkait pengadaan tanah serta memaparkan solusi bagi masyarakat yang menghadapi sengketa pengadaan tanah. Sumber data dari penelitian ini adalah kepustakawan.]]>
Copyrights © 2023
