cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
magister.hukum@umkendari.ac.id
Phone
+6285333368423
Journal Mail Official
magister.hukum@umkendari.ac.id
Editorial Address
Jl. K.H. Muhamammad Dahlan No. 10, Kendari
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Legal Advice Jurnal Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Kendari
ISSN : -     EISSN : 30645107     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Legal Advice (JLA) is an academic journal that focuses on current legal issues, policy analysis, and legal practice. This journal aims to provide a platform for academics, legal practitioners and researchers to publish the results of their research, as well as share knowledge and experience in various aspects of law. Scope: This journal covers, but is not limited to, the following themes: - Civil Law and Criminal Law - International Law - Business and Corporate Law - Environmental Law - Human rights - Dispute Resolution and Arbitration - Legal Policy and Reform Legal Advice is a peer-reviewed journal, published four times a year (March, June, September and December). It is hosted by the Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Kendari.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 29 Documents
 1   2   3 
Rekonstruksi Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Ananda , Adhe Ismail
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2024): Legal Advice jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/9axexy82

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu. Sebagai hasil kajian, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bupati/Kota memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah melalui keputusan atau risalah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah deskripsi analitis terhadap tugas dan fungsi bawaslu dalam penyelesaian sengketa. Data-data yang diperoleh, baik data perimer maupun data sekunder disusun dan dianalisis secara sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa perlu dilakukan penguatan terhadap kewenangan Bawaslu dalam hal pengawasan, karena kelahiran Bawaslu sesungguhnya bukan dimaksudkan sebagai lembaga pengadil dalam sengeta proses pemilu, akan tetapi kelahiran Bawaslu dimaksudkan agar Bawaslu melakukan pengawasan pada setiap tahapan pemilihan umum. Sebagai ikhtiar agar Bawaslu fokus pada fungsi pengawasan serta sebagai upaya agar Bawaslu tidak terjebak dalam praktek a buse of power maka perlu dilakukan rekonstruksi terhadap fungsi penyelesaian sengketa proses, dimana penulis berpandangan bahwa akan lebih tepat bila kewenangan penyelesian sengketa proses ini di amanahkan kepada lembaga yang bernaung dalam kekuasaan kehakiman.
Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Secara Ilegal Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan Lindung Jufri, Nur Nashriany
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2024): Legal Advice jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui: a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penambangan secara ilegal dalam kawasan hutan; b. Untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah terhadap penerbitan izin penambangan dalam kawasan hutan. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum normatif (normatif law research). Karakteristik penelitian hukum yakni mencari kebenaran pragmatik yang mana suatu kebenaran didasarkan pada kesesuaian antara yang ditelaah dengan aturan yang ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Penegakan hukum pemerintah daerah terhadap izin penambangan batuan adanya penerapan sanksi administrasi terhadap penggunaan kawasan hutan yaitu secara represif (sanksi administratif) yakni berupa upaya penegakan hukum melakukan tindakan administrasi kepada pelaku usaha yang telah melanggar persetujuan penggunaan kawasan hutan dan izin penambangan, berupa teguran tertulis, berupa pembekuan berusaha, dan berupa pencabutan persetujuan penggunaan kawasan hutan.berdasarkan hasil penelitian hanya menggunakan pendekatan hukum pidana. Seharusnya pemegang Izin Usaha Pertambanagn (IUP) yang tidak dilengkapi dengan Izin Pinjam Pakai Kawasn Hutan (IPPKH) yang melakukan aktifitas admnistratif berupa pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana Pasal 119 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara; 2. Kewenangan pemberian izin usaha pertambangan adalah kewenangan tunggal pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan sesuai kewenangannya, juga dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, dalam hal ini kepala daerah provinsi (Gubernur) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi sesuai kewenangannya, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Menurut Hukum Positif Setyawan, Vincentius Patria; Kurniawan, Itok Dwi
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2024): Legal Advice jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/

Abstract

Perkembangan teknologi di zaman serba modern ini telah merambah ke berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas jual-beli. Aktivitas jual-beli dapat dilakukan oleh penjual dan pembeli meskipun tidak bertemu secara langsung. Jual-beli melalui e-commerce menjadi alternatif belanja masyarakat yang menginginkan berbelanja secara praktis dan ekonomis. Kendati menjanjikan kemudahan, jual-beli melalui e-commerce memiliki problematic tersendiri khususnya mengenai perlindungan konsumen. Artikel ini akan membahas terkait dengan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi dengan e-commerce. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian berjenis normative dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen yang ada saat ini belum efektif di dalam memberikan perlindungan bagi hak-hak konsumen terutama ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh penjual.
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Siaran Ilegal Akib, Ma’ruf; Ghiari , Fajri Al
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2024): Legal Advice jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemegang lisensi hak siar sepak bola di Indonesia menghadapi banyak tantangan untuk melindungi hak cipta mereka dari orang-orang yang menyiarkan sepak bola tanpa izin. Hal ini karena, dalam beberapa kasus, orang-orang yang menyiarkan sepak bola tanpa izin menghasilkan kerugian bagi pemegang lisensi hak siar. Menurut Pasal 95 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemegang hak cipta memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata atas pelanggaran hak cipta. Seseorang yang melakukan siaran sepak bola tanpa izin dapat menuntut ganti rugi dari pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta dapat menuntut ganti rugi dari pelaku siaran ilegal melalui gugatan perdata. Gugatan ini dapat diajukam ke Pengadilan Niaga atau Badan Mediasi dan Arbitrase Hak Kekayaan Intelektual. Pemegang lisensi hak siar sepak bola di Indonesia harus memastikan bahwa hak cipta mereka dilindungi dari siaran ilegal. Jika seseorang melakukan siaran sepak bola tanpa izin dengan biaya, pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi dan menghentikan pelanggaran hak cipta tersebut. Jika ditemukan bahwa seseorang melakukan siaran ilegal, mereka juga dapat dikenakan sanksi hukum, seperti penjara dan denda.
Analisis Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) Dalam Menanggulangi Tindak Korupsi Di Indonesia Putra, Wandi Pratama; Wahid, St. Hadijah
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2024): Legal Advice jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan pertumbuhan kompleksitas tantangan korupsi yang terus berkembang, peran lembaga penegak hukum menjadi sangat penting. Salah satu lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi(Kpk) Dalam Menanggulangi Tindak Korupsi Di Indonesia dan apa sajakah kendala Komisi Pemberantasan Korupsi(Kpk) Dalam Menanggulangi Tindak Korupsi Di Indonesia. Adapun Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian pustaka (lybrary research). Penelitian library research atau penelitian kepustakaan adalah salah satu jenis penelitian yang menggunakan sumber data dari literatur atau bahan-bahan tertulis yang ada di perpustakaan atau database online. Hasil menunjukan bahwa peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia tidak hanya terbatas pada penindakan korupsi, tetapi juga melibatkan peran pencegahan, penuntutan, penguatan pengadilan, pengawasan putusan, dan kerjasama internasional. Faktor pendukung utama KPK melibatkan dukungan masyarakat yang aktif, independensi hukum, keterlibatan media, kerjasama internasional, dan sistem hukum yang memadai. Namun, sejumlah tantangan seperti perubahan undang-undang yang berpotensi melemahkan independensi, tekanan politik, tantangan hukum dari pelaku korupsi, kurangnya dukungan politis, dan keterbatasan sumber daya dapat mempengaruhi efektivitas KPK. Meskipun demikian, melalui pendekatan holistik dan model peran yang komprehensif, KPK terus berusaha mencapai visi Indonesia yang bebas dari korupsi dengan melibatkan masyarakat, menerapkan pencegahan, menuntut secara adil, dan memulihkan aset hasil korupsi.
Analisis Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Utama , Zain Arfin; Asokawati, Dewinta; Jumadi, Dwi
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2024): Legal Advice jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Harta bersama harus dibagi ½ (seperdua) apabila terjadi perceraian berdasarkan Pasal 97 KHI. Hambatan-hambatan dan solusi yang timbul dalam menentukan harta bersama di Pengadilan Agama perselisihan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui proses Litigasi dan Non Litigasi Pembagian Harta Bersama penelitian deskriptif kualitatif yang menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan-perlakuan lain dan Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan pendekatan yuridis sosiologis. Pasal 97 KHI melainkan konsep keadilan menurut islam itu bukan berarti sama. Hakim memutuskan bahwa pembagian harta bersama bagian Penggugat dan Tergugat masing- masing ½ ( Satu Perdua ) dari harta bersama karena adanya harta perkongsian. Keadilan ialah meletakkan sesuatu pada tempat sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya. Harta bersama dalam pelaksanaan diharapkan mampu adil dan sesuai dengan keadaan yang ada sehingga dapat menciptakan rasa nyaman bagi penerima harta bersama yang telah ditetapkan secara meyeluruh dalam perundang-undangan.
Pengaruh Artificial Intelligence Terhadap Proses Mediasi Dalam Alternative Dispute Resolution (ADR) di Kanada Oktavia, Nasya
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2024): Legal Advice jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/j938vw17

Abstract

Era globalisasi yang kian meningkat, meningkatkan kompleksitas sengketa bisnis khususnya di Kanada. Dengan meningkatnya interdependensi ekonomi, para pelaku di Kanada menghadapi tantangan baru. Hal ini menjadikan penyelesaian sengketa sebagai elemen krusial untuk menjaga stabilitas dalam dunia bisnis. Di Indonesia sendiri, sengketa bisnis juga kian menjadi permasalahan yang serius. Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa non-litigasi semakin diperkuat oleh kemajuan teknologi, terutama melalui penggunaan Artificial Intelligence (AI), yang berpotensi meningkatkan efisiensi dan objektivitas dalam proses mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan AI dalam proses mediasi di dalam kerangka Alternative Dispute Resolution (ADR) di Kanada, serta mengidentifikasi tantangan hukum yang mungkin timbul dalam penerapannya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif atau doktrinal dengan pendekatan hukum. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang melibatkan analisis terhadap peraturan tertulis dan tidak tertulis, serta literatur terkait. Penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk menganalisis fenomena hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Artificial Intelligence (AI) dalam mediasi dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa dan mengurangi biaya. Namun, terdapat tantangan dalam memahami nilai-nilai budaya lokal dan dinamika sosial yang kompleks di Indonesia. Meskipun Artificial Intelligence (AI) menawarkan efisiensi, peran mediator manusia tetap sangat penting untuk menangani aspek emosional dan kultural yang tidak sepenuhnya dapat dipahami oleh teknologi.
Analisis Cryptocurrency sebagai Instrumen Transaksi di Indonesia Septiningsih, Ismawati
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2024): Legal Advice jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan cryptocurrency dalam dunia bisnis digital, terutama Bitcoin yang selama ini marak beredar. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian normatif yakni penelitian yang menitikberatkan pada pemecahan permasalahan atau isu hukum melalui analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah penggunaan cryptocurrency, terutama Bitcoin sebagai mata uang digital yang dapat digunakan sebagai instrument transaksi belum memiliki legalitas. Belum adanya legalitas terhadap penggunaan cryptocurrency dikarenakan karakteristik dari cryptocurrency yang masih fluktuatif, tidak dapat dipersamakan dengan mata uang. Nilai dari cryptocurrency yang naik-turun secara drastic dikhawatirkan dapat membuat situasi bisnis menjadi tidak menentu. Jika suatu saat cryptocurrency dijadikan instrument transaksi, maka diperlukan sebuah regualasi yang dapat mengatur stabilitas nilai cryptocurrency, agar tidak berdampak negative bagi dunia bisnis di Indonesia.
Maraknya Penyalah Guna Narkotika Di Indonesia: Apa Upaya Yang Dapat Di Lakukan Untuk Menguranginya? Agus Anindita, Aulia
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2024): Legal Advice jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencapai tingkat yang memprihatinkan, dengan kasus yang meluas di berbagai lapisan masyarakat. Media sering melaporkan tindak pidana narkotika, menunjukkan meningkatnya masalah ini. Undang-Undang menetapkan bahwa rehabilitasi adalah tujuan utama dalam penanganan narkotika. Sanksi pidana penjara seringkali tidak efektif dan justru menambah beban over kapasitas lembaga pemasyarakatan. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan solusi apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tindak penyalah guna narkotika di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif, diikuti dengan interpretasi bahan hukum. Kesimpulan ditarik menggunakan metode deduktif, yaitu dari pernyataan umum ke pernyataan khusus.
Perlindungan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan Jufri, Nur Nashriany
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2024): Legal Advice jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui: 1) Menganalisis penegakan hukum terhadap perlindungan hutan dalam rangka pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan; 2) Menganalisis upaya yang dilakukan untuk melindungi kelestarian dan pemanfaatan hutan dan hasil hutan sesuai fungsinya.Penelitian ini mengacu pada penelitian hukum (legal research). Karakteristik penelitian hukum yakni mencari kebenaran pragmatik yang mana suatu kebenaran didasarkan pada kesesuaian antara yang ditelaah dengan aturan yang ditetapkan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sanksi hukum terhadap pelanggaran ketentuan tentang perlindungan hutan dari segi admnistratif adalah sanksi administratif berupa teguran tertulis dikenakan kepada pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial apabila tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau melanggar larangan yang telah ditetapkan. Sanksi administratif berupa denda administratif dikenakan kepada pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial apabila tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan (PUHH) berlaku mutatis muntandis dengan perizinan berusaha pemanfaatan hutan. 2) perlindungan hutan dalam rangka pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan merupakan wujud kebijaksanaan pengelolaan dan pemanfaaan hutan dan hasil secara rasional dan bijaksana untuk memelihara kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya sesuai dengan peruntukannya baik masa kini maupun masa yang akan datang. Kebijaksanaan pengelolaan kawasan huta merupakan bagian kebijaksanaan lingkungan secara global, khususnya di bidang perlindungan hutan dan kehutanan.

Page 1 of 3 | Total Record : 29

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 3 (2025): Legal Advice Journal Of Law Vol 2 No 2 (2025): Legal Advice jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2025): Legal Advice jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2024): Legal Advice jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2024): Legal Advice jurnal Hukum