<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem evaluasi kinerja pengurus Barang Milik Daerah (BMD) yang lebih objektif dan terukur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. Permasalahan utama belum adanya sistem penilaian kinerja yang terstandarisasi dan berbasis data kuantitatif. Untuk mengatasi hal ini, peneliti mengimplementasikan kombinasi metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan bobot indikator dan Simple Additive Weighting (SAW) untuk melakukan pemeringkatan kinerja. Data yang digunakan mencakup 15 indikator kinerja dari 60 SKPD selama periode 2022-2024, meliputi aspek perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengawasan, dan rekonsiliasi BMD. Proses analisis dilakukan secara komputasional menggunakan Python pada platform Google Colab untuk memastikan akurasi dan efisiensi perhitungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator Kehadiran Rekonsiliasi memiliki bobot tertinggi (20,51%), diikuti oleh Ketepatan Penyampaian RKBMD (9,78%) dan Kesesuaian Data RKBMD (9,71%). Pada aspek pemeringkatan, SKPD seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, dan Perumahan Rakyat secara konsisten menempati peringkat teratas, sementara beberapa kecamatan menunjukkan kinerja yang masih perlu ditingkatkan. Temuan ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan sistem pengelolaan BMD, termasuk peningkatan kapasitas SDM, penyempurnaan sistem pelaporan, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Sistem evaluasi ini juga dapat diadopsi oleh daerah lain dengan karakteristik serupa, sekaligus menjadi dasar pengembangan sistem informasi BMD yang lebih terintegrasi di masa depan.]]>
Copyrights © 2025
