<![CDATA[Abstrak  Indonesia, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi zakat luar biasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi ini dapat menjadi solusi pengurangan jumlah angka kemiskinan di tengah-tengah masyarakat apabila diimbangi dengan pengelolaan zakat yang profesional dan maksimal. UU. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan upaya reformasi signifikan dalam pengelolaan zakat nasional melalui dua jenis Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ), yaitu BAZNAS yang dikelola oleh pemerintah dan LAZ yang dikelola oleh masyarakat. Pengelolaan zakat melalui dua model OPZ ini, merupakan bentuk ideal pengelolaan zakat yang memiliki latar belakang yang kuat secara sosio-historis keindonesiaan, serta dikuatkan dengan dasar ideologis negara dan pandangan normatif MUI terkait Amil Zakat. Pemerintah melalui UU tersebut merekonstruksi OPZ dengan cara melakukan integrasi dan sinergi BAZNAS dan LAZ, sebagai suatu upaya membentuk bangunan pengelolaan zakat nasional, dengan cara menciptakan koordinasi yang baik antara operator pengelola zakat, menciptakan regulasi operasional dan pengawasan yang efektif dalam proses pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian zakat guna berperan serta meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Kata Kunci:  Sinergi, Sentralisasi, Desentralisasi, Amil, BAZNAS, LAZ]]>
Copyrights © 2021
