<![CDATA[Mahkamah Konstitusi berdiri untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan memberikan akses peradilan tingkat pertama dan akhir kepada masyarakat jika pemerintah dalam mengambil keputusan pembuatan UU bertentangan dengan konstitusi dan norma negara yang sudah berlaku hingga saat ini agar penyelenggaran negara tidak sewenang-wenangnya. Selain itu, berdasarkan putusan No. 48/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk membuat norma dalam UU dari negative legislator menjadi postive legislator. Salah satu putusan yang penting untuk di analisis adalah putusan No. 90/PUU-XXI/2023. Hal tersebut menjadi polemik pro dan kontra dimasyarakat setelah dikeluarkan putusan tersebut sehingga menjadi topik pembahasan utama dalam berbagai jurnal dan berita. Tujuan penelitian ini adalah sebagai bentuk eksaminasi untuk mengetahui apakah putusan No. 90/PUU-XXI/2023 dapat dikatakan sebagai Landmark Decision. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data diambil dari mengumpulkan dokumen hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik desk study, berupa buku-buku, jurnal, artikel dan peraturan. Metode Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dianalisis untuk mengetahui lima kriteria landmark decision. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat dikatakan sebagai landmark decision karena hanya memenuhi empat kriteria. Pada kriteria ketiga yaitu membatalkan seluruh UU tidak terpenuhi karena dalam putusan pemohon meminta untuk mengubah pasal 169 huruf q No. 7 Tahun 2017]]>
Copyrights © 2024
