Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS PENCALONAN KEPALA DAERAH BERBASIS HUKUM TRANSENDENTAL Ikhwanul Muslim; Bayu Prasetyo; Rio Arif Pratama
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v9i2.5852

Pencalonan kepala daerah merupakan suatu tahapan awal dalam proses kontestasi politik untuk memperebutkan kekuasaan yang demokratis dan konstitusional di Indonesia. Kebebasan setiap orang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada akhirnya dapat juga memberikan ekses negatif terhadap nilai-nilai keadilan dan demokrasi itu sendiri, meskipun kepala daerah yang nantinya terpilih merupakan hasil dari pemilihan yang mengandung nilai-nilai demokrasi seperti, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Salah satu contoh adanya degradasi nilai demokrasi dan keadilan yang dihasilkan dari kebebasan pencalonan kepala daerah adalah adanya monopoli kekuasaan kepemimpinan daerah pada segelintir elit-elit tertentu saja. Secara hukum hal tersebut dapat dibenarkan karena tidak ada aturan yang melarangnya, namun secara moral dan etik yang demikian itu tidak dapat dibenarkan karena potensi untuk adanya penyalahgunaan kekuasaan akan menjadi semakin besar. Melihat pada kondisi tersebut, nampaknya dibutuhkan sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi hal itu sehingga nilai demokrasi dan rasa keadilan masyarakat dapat terjaga. Sudut pandang itu ialah konsep hukum yang bersifat transendental, dimana untuk menentukan kebenaran dan keadilan di masyarakat bukan hanya mengacu terhadap kebenaran materil yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, namun juga harus berlandaskan nilai moral, etika dan agama.

Injustice during Night Work for Female Employees: A Lesson from Samarinda, Indonesia Rio Arif Pratama; Bayu Prasetyo; Asnawi Mubarok; Ikhwanul Muslim
Indonesian Journal of Law and Economics Review Vol 2 No 2 (2019): February
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Night working rules are legal provisions that give rights to female workers who work from 23:00 p.m.to 07:00 a.m.provided by employers. Night working rules for women have certain characteristics of potential hazards which are different from other profession. This study aims to determine the effectiveness of night working rules for female workers in Samarinda City. The specific target to be achieved in this study is to identify company that employs female workers from 23:00 p.m. to 07:00 a.m. and to review the role of labor inspectors in enforcing night working rules for female workers in Samarinda City. The method of this study is empirical legal research method which is analyzed qualitatively. The results of the study will be described analytically. The results of this study found that there were many violations of the night working rules, besides that female workers did not know what rights they should have gotten from their employers. The role of labor inspectors is still ineffective, even in some places there were some companies which night working rules had not been supervised by labor inspector. The implications of this research will be submitted to the Department of Manpower and Transmigration of East Kalimantan Province as a contribution of research information on the effectiveness of night working rules for female workers in Samarinda City.

Certificates of Ownership without Warkah in Indonesia Bayu Prasetyo; Ikhwanul Muslim; Rio Arif Pratama
Indonesian Journal of Law and Economics Review Vol 3 (2019): May
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

From the results of the study it can be seen that the issuance of certificate of ownership rights No. 317, 318, 320, 321, 322, 339, 340, 341 in Balikpapan City, eight of which certificates have no heritage and do not have strong legal force to the owners. Indonesia adheres to a negative publication system, but there is still an opportunity to file a lawasuit to the Court, meaning that the certificate of land rights is the strongest but not absolute. Then a certificate without a license does not have strong legal force if a claim is filed to the Court, while the efforts to submit a request for cancellation of the no-rights ownership certificate is by submitting a written request to the Balikpapan City Land Office and attaching copy of identity photocopy of certificate, photocopy of court decision, execution report and other documents related to cancellation. The court ruling was based on the Balikpapan City Land Office to issue a decision to cancel the certificate, in accordance with the ruling which had obtained permanent legal force.

Analisis Perlindungan Hukum Hak Atas Kesehatan Bagi Anak Jalanan Selama Masa Pandemi Di Kota Samarinda Aldi Pebrian; Ikhwanul Muslim
Borneo Student Research (BSR) Vol 3 No 1 (2021): Borneo Student Research
Publisher : Borneo Student Research (BSR)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan studi: Untuk menganalisis pemenuhan perlindungan hukum bagi anak jalanan berkenaan dengan hak atas kesehatan selama masa pandemi oleh Dinas Sosial Kota Samarinda. Metodologi: Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang menempatkan norma hukum dari rencana kerja Dinas Sosial Kota Samarinda tahun 2020 sebagai objek kajiannya. Penelitian hukum normatif ini dapat dikategorikan sebagai penelitian doktrinal, yaitu penelitian atas hukum yang dikonsepkan atau dikembangkan berdasarkan suatu doktrin. Metode ini digunakan guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, pertentangan norma atau ketidakjelasan suatu norma. Hasil: : Pemenuhan hak dasar atas kesehatan di masa pandemi tidak dapat ditemukan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Samarinda tahun 2020 sebagai bentuk dari perlindungan hukum bagi anak jalanan yang terdapat di Kota Samarinda. Manfaat: Sebagai sumber pengetahuan dan rujukan untuk pemenuhan hak dasar kesehatan bagi anak jalanan di Kota Samarinda di masa pandemi.

Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Over Dimension Over Load di Kota Samarinda Muhammad Fatihul Hanif; Ikhwanul Muslim
Borneo Student Research (BSR) Vol 4 No 1 (2022): Borneo Student Research
Publisher : Borneo Student Research (BSR)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan studi: Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum terhadap Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Over Dimension Over Load (ODOL) Di Kota Samarinda dan bertujuan untuk mengetahui terkait dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran ODOl yang ada di Kota Samarinda. Sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kendaraan bermotor angkutan barang Over Dimension Over Load (ODOL) merupakan pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pengendara dengan kendaraan angkutan barang yang kelebihan muatan. Seperti halnya di Kota Samarinda masih di temui pelanggaran demikian. Fakta hukum tersebut menjadi suatu hal yang menurut penulis perlu untuk dikaji terkait dengan penegakan hukum di Kota Samarinda serta peran negara dalam memberikan kepastian hukum bagi kasus tersebut. Metodologi: Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, dengan melakukan penelitian terhadap pelanggaran angkutan barang ODOL. Pada penelitian ini Peraturan Perundang-undangan sebagai data utama. Hasil: Hasil dari penelitian ini menemukan adanya beberapa peraturan yang mengatur terkait pelanggaran ODOL yaitu UU 22/2009, PermenHub No PM 60/2019, Perda Kota Samarinda 4/2009. Namun faktanya Perda Kota Samarinda 4/2009 belum menjadi dasar dalam penegakan hukum angkutan barang Over Dimension Over Load di Kota Samarinda. Manfaat: Manfaat dari hasil penelitian yang ditemukan dalam penelitian ini dapat digunakan oleh pemangku kepentingan yaitu Pemerintah Kota Samarinda untuk dapat dengan serius menegakan Perda Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2009 untuk meminimalisir kendaraan angkutan barang yang kelebihan muatan.

PAPAN INFORMASI PROYEK INFRASTRUKTUR SEBAGAI IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KOTA BONTANG Ikhwanul Muslim
JURNAL RISET PEMBANGUNAN Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36087/jrp.v5i2.133

Kota Bontang menjadi salah satu daerah di Kalimantan Timur yang mempelopori pembentukan peraturan daerah berkaitan dengan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Daerah. Dengan adanya perangkat hukum tersebut secara normatif masyarakat Kota Bontang semakin mendapatkan pelayanan publik yang optimal mengingat saat ini informasi menjadi kebutuhan pokok bagi setiap individu. Keterbukaan informasi ini juga diperlukan dalam hal yang menyangkut dengan pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Bontang. Semakin terbuka informasi yang disajikan dalam kegiatan pembangunan, maka semakin mudah pula masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan pada kegiatan tersebut. Satu hal yang umum dan dapat menjadi kebutuhan informasi dasar bagi masyarakat dalam sebuah pembangunan infrastruktur adalah adanya papan informasi proyek pada sebuah kegiatan pembangunan. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi keterbukaan informasi publik dilaksanakan dalam sebuah proyek pengerjaan infrastruktur di Kota Bontang. Teknik pengumpulan dan analisis data pada penulisan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh dokumen hukum dari dinas-dinas di lingkungan Kota Bontang sebagai bagian dari studi kepustakaan dengan maksud mendapatkan data sekunder yang relevan dengan topik tulisan ini. Hasil kajian pada penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemasangan papan informasi proyek belum secara tegas diatur oleh Pemerintah Kota Bontang.

PAPAN INFORMASI PROYEK INFRASTRUKTUR SEBAGAI IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KOTA BONTANG Ikhwanul Muslim
JURNAL RISET PEMBANGUNAN Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36087/jrp.v5i2.133

Kota Bontang menjadi salah satu daerah di Kalimantan Timur yang mempelopori pembentukan peraturan daerah berkaitan dengan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Daerah. Dengan adanya perangkat hukum tersebut secara normatif masyarakat Kota Bontang semakin mendapatkan pelayanan publik yang optimal mengingat saat ini informasi menjadi kebutuhan pokok bagi setiap individu. Keterbukaan informasi ini juga diperlukan dalam hal yang menyangkut dengan pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Bontang. Semakin terbuka informasi yang disajikan dalam kegiatan pembangunan, maka semakin mudah pula masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan pada kegiatan tersebut. Satu hal yang umum dan dapat menjadi kebutuhan informasi dasar bagi masyarakat dalam sebuah pembangunan infrastruktur adalah adanya papan informasi proyek pada sebuah kegiatan pembangunan. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi keterbukaan informasi publik dilaksanakan dalam sebuah proyek pengerjaan infrastruktur di Kota Bontang. Teknik pengumpulan dan analisis data pada penulisan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh dokumen hukum dari dinas-dinas di lingkungan Kota Bontang sebagai bagian dari studi kepustakaan dengan maksud mendapatkan data sekunder yang relevan dengan topik tulisan ini. Hasil kajian pada penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemasangan papan informasi proyek belum secara tegas diatur oleh Pemerintah Kota Bontang.

PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BAGI PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI PEJALAN KAKI Andayani, Ana; Muslim, Ikhwanul
Jurnal Riset Inossa : Media Hasil Riset Pemerintahan, Ekonomi dan Sumber Daya Alam Vol. 5 No. 01 (2023): Juni
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54902/jri.v5i01.103

Law Number 22 of 2009, concerning Road Traffic and Transportation, states that "pedestrians are people who walk in the traffic room". So, what is meant by walking is not only those who can walk normally but those with the status of persons with disabilities, including those who use walking aids. Therefore, to realize the equality of rights for persons with disabilities in utilizing pedestrian facilities such as sidewalks, it is also necessary to have special protection carried out by the government, both central and local governments. One of the legal protections that can be done is to provide legal certainty to the rights owned by forming a statutory regulation. With a juridical normative research method, the author conducted research by observing legal documents related to the title of this research. The results of this study found that there were documents as a form of legal protection for the Samarinda City government as a form of protection for pedestrians with disabilities, namely the Samarinda City Regulation Number 11 of 2017 concerning Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities, Cooperation Agreements by the Disdukcapil of Samarinda City with PPDI City. Samarinda, Road Decree by the Samarinda City PUPR Office regarding the Samarinda City road section, as well as the existence of a plan drawing document for pavement construction accompanied by the accessibility for persons with disabilities by the Samarinda City PUPR Office.

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang Batas Usia Pimpinan KPK sebagai Landmark Decision Hikmah, Nurul; Muslim, Ikhwanul; Alhadi, Muhammad Nurcholis
Jurnal Penelitian Inovatif Vol 4 No 4 (2024): JUPIN November 2024
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jupin.702

Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga demokrasi dengan memastikan terlaksananya asas-asas dan norma-norma yang termuat dalam UUD melalui putusan-putusan penting yang dikenal sebagai landmark decision. Salah satu putusan yang menjadi fokus analisis adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022. Putusan ini menimbulkan pro dan kontra yang signifikan di masyarakat dan menjadi sorotan dalam berbagai artikel dan berita. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah Putusan No. 112/PUU-XX/2022 layak disebut sebagai landmark decision berdasarkan lima kriteria yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan fokus pada analisis teks dari sumber hukum. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), kemudian dianalisis dalam tabel untuk mengidentifikasi apakah putusan tersebut memenuhi kelima kriteria landmark decision. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan No. 112/PUU-XX/2022 belum dapat dikategorikan sebagai landmark decision karena hanya memenuhi empat dari lima kriteria. Kriteria ketiga, yang mensyaratkan pembatalan keseluruhan undang-undang, tidak terpenuhi. Dalam amar putusannya, hakim hanya membatalkan pasal yang dimohonkan oleh pemohon, yaitu Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34 Undang-Undang KPK. Hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak memiliki dampak yang cukup luas untuk membatalkan seluruh undang-undang yang bersangkutan, yang merupakan salah satu syarat utama dari landmark decision. Lebih jauh, analisis ini juga mencerminkan pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam menavigasi isu-isu hukum yang kompleks dan kontroversial. Oleh karena itu, penilaian terhadap sebuah putusan yang dianggap sebagai landmark decision dapat juga dikatakan sebagai bentuk eksaminasi putusan yang merupakan upaya akademik dalam memperkaya keilmuan hukum ketatanegaraan.

Pembentukan peraturan desa partisipatif bagi aparatur dan masyarakat menuju tata kelola desa yang berkeadilan Yulianingrum, Aullia Vivi; Riza, Wahyu Friyonanda; Muslim, Ikhwanul; Nurfadillah, Mursidah
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 5 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jp2m.v5i4.22220

Dalam setiap Desa pasti memiliki sistem pemerintahan maupun tata kelola desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan bagi masyarakatnya. Namun rata-rata masyarakat justru belum mengetahui sepenuhnya bagaimana suatu aturan dibentuk serta seberapa penting aturan tersebut dibuat. Masyarakat Desa memiliki anggapan bahwa Peraturan Desa (Perdes) hanya menjadi kewenangan Pemerintah Desa. Pengabdian ini bertujuan untuk menginventarisir kebutuhan Desa yang dituangkan dalam Perdes serta memberikan pengetahuan hukum dan pemberdayaan masyarakat melalui program KADARKUM (Keluarga Sadar Hukum) untuk menciptakan tata kelola desa yang berkeadilan. Adapun metode yang digunakan adalah service learning (SL) dengan memfokuskan pada pendampingan hukum oleh Akademisi dan brain storming terhadap materi muatan Perdes yang dibutuhkan saat ini. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Loa Duri Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan diikuti 25 orang yang terdiri dari Badan Permusyawaran Desa (BPD) dan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat dan Pemerintah Desa memahami mengenai pembuatan Perdes dan urgensinya terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Beberapa aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat juga sangat erat kaitannya dengan pembentukan Perdes yang lebih partisipatif dalam mewujudkan tata kelola desa yang berkeadilan.

Title

Found 32 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 32 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 32 Documents
Search