<![CDATA[The results of the 2018 Cirebon City Regional Head Election won by the candidate pair Nasrudin Azis and Eti Herawati were rejected by the candidate pair Bamunas Setiawan and Effendi Edo. They considered the election results to be a legally flawed decision and arose due to negligence in election governance by the Cirebon City KPU in 2018 due to an incident of opening ballot boxes that were not taken seriously. This problem then prompted the conduct of a Re-Vote (PSU). The method used in this study is a qualitative method with a case study approach that adopts the basic thinking of Creswell (2013). The results of this study revealed that there was indeed negligence of human resources in the incident of opening ballot boxes during the 2018 Regional Elections voting in 24 polling stations. In addition, other incidents also contributed to the malpractice of the 2018 Cirebon City Regional Elections, such as inaccurate delivery of ballot boxes, delays in the delivery of ballot boxes, and violations of the code of ethics of the chairman of the KPU. This study concludes that it is true that there was malpractice committed and caused by the Cirebon City KPU in the 2018 Cirebon City Election which was supported by general factors due to the incompetence of human resources of election organizers and special factors due to the unprofessionalism of the Cirebon City KPU institution in 2018. ABSTRAK Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 yang dimenangkan oleh pasangan calon Nasrudin Azis dan Eti Herawati ditolak oleh pasangan calon Bamunas Setiawan dan Effendi Edo. Mereka menilai hasil pemilihan tersebut merupakan keputusan cacat hukum dan timbul akibat kelalaian tata kelola Pemilu oleh KPU Kota Cirebon tahun 2018 akibat adanya insiden pembukaan kotak suara yang tidak ditanggapi dengan serius. Permasalahan tersebut kemudian mendorong dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang mengadopsi pemikiran dasar Creswell (2013) . Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa memang terjadi kelalaian sumber daya manusia dalam insiden pembukaan kotak suara saat pemungutan suara Pilkada 2018 di 24 TPS. Selain itu, insiden-insiden lain juga turut mendorong malapraktik Pilkada Kota Cirebon tahun 2018 seperti tidak tepatnya pengiriman kotak suara, keterlambatan pengiriman kotak suara, dan pelanggaran kode etik ketua KPU. Penelitian ini menyimpulkan memang benar adanya malapraktik yang dilakukan dan disebabkan oleh KPU Kota Cirebon pada Pilkada Kota Cirebon tahun 2018 yang didukung dengan faktor umum karena tidak kompetennya sumber daya manusia penyelenggara Pemilu dan faktor khusus dikarenakan tidak profesionalnya lembaga KPU Kota Cirebon tahun 2018. Kata Kunci: Malapraktik Pilkada, KPU, Kota Cirebon]]>
Copyrights © 2024
