<![CDATA[Polusi laut, khususnya akibat tumpahan minyak dan sampah plastik, menjadi masalah lingkungan yang semakin mendesak dan mempengaruhi ekosistem serta kehidupan masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban korporasi dalam kasus polusi laut melalui tinjauan hukum, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang mencakup analisis terhadap regulasi dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip "pencemar membayar" memberikan dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban korporasi yang mencemari laut. Namun, tantangan dalam implementasi dan pengawasan masih perlu diatasi, termasuk koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kebijakan dan penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk melindungi ekosistem laut dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Rekomendasi untuk perbaikan regulasi juga disampaikan guna meningkatkan efektivitas tanggung jawab korporasi terhadap pencemaran laut.]]>
Copyrights © 2024
