Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Community Development QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary
Athayya, Keira Adzra
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
The Role of Constitutional Law in Realizing Modern Government in the Digital Era Evelyn, Silvia; Athayya, Keira Adzra
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 3, No 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2451

Abstract

This study aims to determine and analyze the role of Constitutional Law to realize a modern government system and understand the digital system in a global era that is increasingly developing from year to year. The method used to conduct this research is normative juridical research. Normative research is research whose data collection process is through logical, systematic and based on applicable law. Constitutional Law is a set of legal regulations governing the order of state structures, mechanisms of relationships between organ structures or state structures, and mechanisms of relationships between state structures, as well as mechanisms between state structures and citizens. Along with the rapid development of technology that has an impact on constitutional law, it is necessary to adapt and develop a legal framework that is in accordance with the digital era.
Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kasus Polusi Laut: Tinjauan Hukum Terhadap Tumpahan Minyak dan Sampah Plastik Athayya, Keira Adzra; Kansil, Christine S T
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 2, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4435

Abstract

Polusi laut, khususnya akibat tumpahan minyak dan sampah plastik, menjadi masalah lingkungan yang semakin mendesak dan mempengaruhi ekosistem serta kehidupan masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban korporasi dalam kasus polusi laut melalui tinjauan hukum, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang mencakup analisis terhadap regulasi dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip "pencemar membayar" memberikan dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban korporasi yang mencemari laut. Namun, tantangan dalam implementasi dan pengawasan masih perlu diatasi, termasuk koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kebijakan dan penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk melindungi ekosistem laut dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Rekomendasi untuk perbaikan regulasi juga disampaikan guna meningkatkan efektivitas tanggung jawab korporasi terhadap pencemaran laut.
Penggunaan Artificial Intelligence dalam Penyusunan Kontrak Digital: Analisis Validitas dan Kepastian Hukum di Indonesia Novel, Mochamad; Ardianto, Brenda Christy; Athayya, Keira Adzra; Meiliani, Meiliani; Yuwono, Lila Graciella
Journal of Community Development Vol. 6 No. 1 (2025): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/comdev.v6i1.1758

Abstract

Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) dalam penyusunan kontrak digital di Indonesia tidak mengurangi keabsahan kontrak secara substansial. Keabsahan kontrak secara esensial tetap ditentukan oleh terpenuhinya empat syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan, kapasitas pihak, objek tertentu, dan kausa yang halal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini, AI hanya berfungsi sebagai alat teknologi untuk mempercepat dan menyederhanakan proses penyusunan draf, dan bukan merupakan subjek hukum. Kontrak digital yang dihasilkan AI juga tetap memiliki kedudukan hukum yang sah dan dapat ditegakkan selama mematuhi ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan menggunakan tanda tangan elektronik yang diakui. Meskipun AI menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi drafting, penerapannya menimbulkan tantangan hukum, termasuk isu tanggung jawab jika terjadi kesalahan — di mana tanggung jawab tetap berada pada pengguna atau penyedia teknologi, bukan pada AI itu sendiri — serta masalah perlindungan data pribadi sesuai UU PDP. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan adanya urgensi untuk membentuk regulasi yang lebih fleksibel dan komprehensif guna memberikan kepastian hukum dan mengantisipasi perkembangan teknologi AI dalam praktik hukum kontrak di Indonesia.
Co-Authors Ardianto, Brenda Christy Evelyn, Silvia Kansil, Christine S T Meiliani Meiliani Mochamad Novel Yuwono, Lila Graciella