<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif dalam peraturan perundang-undangan; (2) mengetahui dan menganalisis esensi pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi tidak diatur secara khusus melainkan disamakan dengan mantan narapidana kasus lainnya melalui syarat kumulatif yang harus dipenuhi ketika hendak menjadi calon anggota legislatif; (2) pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi memiliki esensi untuk diatur melalui syarat menjadi calon anggota legislatif dalam peraturan perundang-undangan agar dapat mencerminkan nilai keadilan, moralitas dan terciptanya harmonisasi hukum.. The research objective is to analyze the restrictions on the political rights of former corruption convicts to become legislative candidates in statutory regulations; (2) knowing and analyse the essence of limiting the political rights of former corruption convicts to become legislative candidates. This research is normative legal research. The results of this research show that: (1) restrictions on the political rights of former corruption convicts are not specifically regulated but are equated with former convicts in other cases through cumulative requirements that must be met when they wish to become legislative candidates; (2) restrictions on the political rights of former corruption convicts have the essence of being regulated through the requirements to become legislative candidate members in statutory regulations so that they can reflect the values of justice, morality and the creation of legal harmonization.]]>
Copyrights © 2024
