Garuda - Garba Rujukan Digital

ESENSI AKAD MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN EKONOMI Sahban, Sahban
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 20 No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

The essence of mudharabah and musyarakah unite capital to labor (skill and entrepreneurs), which is always separate in conventional systems. In the profit and loss sharing agreement will be apparent the nature and spirit of togetherness and justice in receiving the benefits and bear the risk of losses in business activity.Mudharabah and musyarakah prevent unjustice behavior for people, it is a manifestation of man as caliph prosperity of the earth on the dimensions of the banking system. The substance and the principles contained in the profit and loss sharing agreement has been included in the National Banking Act. Skim mudharabah and loss has been practiced in various flying businesses in Islamic banking activities in order to prevent economy unjustice and realize the economic benefit. Abstrak Esensi mudharabah dan musyarakah menyatukan modal dengan tenaga kerja (keterampilan dan pengusaha), yang selalu terpisah dalam sistem konvensional. Dalam perjanjian pembagian keuntungan dan kerugian akan terlihat sifat dan semangat kebersamaan dan keadilan dalam menerima manfaat dan menanggung risiko kerugian dalam kegiatan bisnis. Mudharabah dan musyarakah mencegah perilaku tidak adil bagi manusia, itu adalah manifestasi manusia sebagai kekayaan khalifah. bumi pada dimensi sistem perbankan. Substansi dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam perjanjian bagi hasil dan kerugian telah dimasukkan dalam Undang-Undang Perbankan Nasional. Mudharabah dan kerugian skim telah dipraktikkan di berbagai bisnis penerbangan dalam kegiatan perbankan syariah untuk mencegah ketidakadilan ekonomi dan merealisasikan manfaat ekonomi.

TANGGUNG JAWAB PERSEKUTUAN KOMANDITER TERHADAP CACATNYA BARANG DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG Sahban, Sahban
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 22 No 1: Mei 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

The Partnership of Commanders uses some form of responsibility that is first seen from the price of the goods, in this case it means that the partnership partners give full compensation from the price of damaged goods / lost, but in the compensation is made an agreement between the partnership partners and the consumer and second settlement is if the consumer goods damage / defect at the time of delivery of goods that is by tariff price will be cut every time delivery of goods next or give 10% from price of goods to consumer. AbstrakKemitraan Komandan menggunakan beberapa bentuk tanggung jawab yang pertama kali dilihat dari harga barang, dalam hal ini berarti mitra kemitraan memberikan kompensasi penuh dari harga barang yang rusak / hilang, tetapi dalam kompensasi dibuat kesepakatan antara mitra kemitraan dan konsumen dan penyelesaian kedua adalah jika barang konsumen rusak / cacat pada saat pengiriman barang yaitu dengan tarif harga akan dipotong setiap kali pengiriman barang berikutnya atau memberikan 10% dari harga barang kepada konsumen. Kata kunci: Tanggung Jawab; Perjanjian; Angkutan Barang;

Efektivitas Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Untuk Menyelenggarakan Ketertiban Di Dalam Masyarakat Saharuddin, Saharuddin; Hidjaz, M. Kamal; Sahban, Sahban
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis Efektivitas fungsi kepolisian sebagai penegak hukum untuk menyelenggarakan ketertiban di dalam masyarakat 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas fungsi kepolisian sebagai penegak hukum untuk menyelenggarakan ketertiban di dalam masyarakat. Tipe penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini penyidik Polres Sinjai. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) Efektivitas fungsi kepolisian sebagai penegak hukum untuk menyelenggarakan ketertiban di dalam masyarakat dan melakukan upaya penanggulangan kejahatan seperti upaya pre-emtif, preventif dan represif. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas fungsi kepolisian sebagai penegak hukum untuk menyelenggarakan ketertiban di dalam masyarakat adalah faktor profesionalisme, sarana dan prasarana serta kesadaran masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of the police function as law enforcers to maintain order in society. 2) To determine and analyze the factors that influence the effectiveness of the police function as law enforcers to maintain order in society. This type of research is empirical, with data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case, Sinjai Police investigators. The results of the author's research found that: 1) The effectiveness of the police function as law enforcers to maintain order in society and carry out crime prevention efforts such as pre-emptive, preventive and repressive efforts. 2) Factors that influence the effectiveness of the police's function as law enforcers to maintain order in society are professionalism, facilities and infrastructure and public awareness.

Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif Nurlindah, Nurlindah; Rahman, Abd; Sahban, Sahban
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif dalam peraturan perundang-undangan; (2) mengetahui dan menganalisis esensi pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi tidak diatur secara khusus melainkan disamakan dengan mantan narapidana kasus lainnya melalui syarat kumulatif yang harus dipenuhi ketika hendak menjadi calon anggota legislatif; (2) pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi memiliki esensi untuk diatur melalui syarat menjadi calon anggota legislatif dalam peraturan perundang-undangan agar dapat mencerminkan nilai keadilan, moralitas dan terciptanya harmonisasi hukum.. The research objective is to analyze the restrictions on the political rights of former corruption convicts to become legislative candidates in statutory regulations; (2) knowing and analyse the essence of limiting the political rights of former corruption convicts to become legislative candidates. This research is normative legal research. The results of this research show that: (1) restrictions on the political rights of former corruption convicts are not specifically regulated but are equated with former convicts in other cases through cumulative requirements that must be met when they wish to become legislative candidates; (2) restrictions on the political rights of former corruption convicts have the essence of being regulated through the requirements to become legislative candidate members in statutory regulations so that they can reflect the values of justice, morality and the creation of legal harmonization.

Implikasi Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Safnur, Andi Adeha; Qamar, Nurul; Sahban, Sahban
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis peran lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan menganalisis implikasi hukum lembaga aribtrase dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penelitian ini menggunakan tipe Penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Peran Lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah lembaga arbitrase bersifat otonom karena memiliki kekuasaan dan independensi untuk mengatur dan melaksanakan proses arbitrase sesuai aturan yang diterapkan. Tanpa campur tangan pihak luar baik pemerintah, otonomi ini mencakup aspek seperti pemilihan arbiter, prosedur dan keputusannya.; (2) Implikasi yang di timbulkan arbitrase dapat memberikan rasa keadilan maupun kepastian hokum bagi kedua belah pihak agar terhindar dari penuntutan ganda yang dimana putusannya telah ditetapkan oleh arbiter. Sehingga didalam klausula perjanjian arbitrase pengadilan negeri tidak berhak atau tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa arbitrase yang timbul dari kedua belah pihak. The research objective is to analyze the role of arbitration institutions in resolving disputes outside the court and analyse the legal implications of arbitration institutions in resolving disputes outside the court. This research uses the normative legal research type. The results of this research show that: (1) The role of arbitration institutions in resolving disputes outside the court is that arbitration institutions are autonomous because they have the power and independence to regulate and carry out the arbitration process according to the rules applied. Without interference from outside parties, including the government, this autonomy includes aspects such as the selection of arbitrators, procedures and decisions; (2) The implications of arbitration can provide a sense of justice and legal certainty for both parties to avoid double prosecution where the arbitrator has determined the decision. So, in the arbitration agreement clause, the district court has no right or authority to adjudicate arbitration disputes arising from both parties.

Kekuatan Hukum Pembuktian Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) Dalam Surat-Surat Perjanjian Pemerintah Irianti, Fitriani; Rahman, Sufirman; Sahban, Sahban
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis kekuatan hukum pembuktian tanda tangan elektronik (digital signature) dalam surat-surat perjanjian pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menujukan bahwa (1). Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) memiliki kekuatan hukum yang sah dalam surat-surat perjanjian pemerintah selama memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU ITE dan KUHAPerdata, serta peraturan terkait. (2). Faktor penyebab yang mempengaruhi pelaksanaan pelaksanaan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) Dalam Surat-Surat Perjanjian Pemerintah terdapat pada faktor aparat penegak hukum yang Dimana belum sepenuhnya menerapkan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) Dalam Surat-Surat Perjanjian Pemerintah, hal ini diakibatkan belum adanya aturan pelaksanaan yang mewajibkan pelaksanaan, belum baiknya infrastruktur teknologi, serta kebutuhan SDM yang ahli di bidang tersebut. The research objective is to analyze the legal strength of proof of electronic signatures (digital signatures) in government agreement letters. The type of research used is empirical normative legal research. The research results show that (1). Electronic Signatures (Digital Signatures) have valid legal force in government agreements as long as they meet the requirements set out in the ITE Law and the Civil Code, as well as related regulations. (2). The causal factors that influence the implementation of Electronic Signatures (Digital Signatures) in Government Agreement Letters are found in law enforcement officials who have not fully implemented Electronic Signatures (Digital Signatures) in Government Agreement Letters, this is due to the absence of implementing regulations that require implementation, the technological infrastructure is not yet good, and the need for human resources who are experts in this field.

Implementation of Mudharabah Contract on Foreign Currency Deposit Investment in Indonesian Islamic Banking Farhan, Muhammad; Nawi, Syaruddin; Sahban, Sahban
ADVANCED PRIVATE LEGAL INSIGHTS Vol. 1 No. 1 (2025): ADVANCES PRIVATE LEGAL INSIGHTS (APRIL)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to determine and analyze the Implementation of Mudharabah Contract on Foreign Currency Deposits in Indonesian Islamic Banking Study at Bank Syariah Indonesia Makassar branch. This study was conducted with an empirical type that uses primary legal materials or is a study by going directly to the location. The results of this study indicate that Bank Syariah Indonesia Makassar branch has complied based on the Fatwa of the National Sharia Council No. 03 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning deposits in Law No. 21 of 2008 concerning Indonesian Islamic Banking, namely collecting funds in the form of Investments in the form of Deposits, Savings, or other forms that are equated with it based on the Mudharabah Contract or other Contracts that do not conflict with Sharia Principles. Bank Syariah Indonesia Makassar branch has complied with existing laws, namely Sharia Banking Law No. 21 of 2008, and the National Sharia Council Fatwa No: 03/DSN-MUI/IV/2000 has complied with existing Sharia principles.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search