<![CDATA[Penelitian ini menganalisis dampak putusan pengadilan terhadap gugatan Actio Pauliana dalam konteks kepailitan yang melibatkan jaminan fidusia. Fokus penelitian adalah pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang menolak gugatan Actio Pauliana yang diajukan oleh Kurator terhadap kreditor pemegang hak fidusia yang menjual harta pailit yang berstatus sebagai objek jaminan fidusia. Penelitian yuridis normatif ini menganalisis data yaitu penerapan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta Putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang No. 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN.Niaga.Smg Jo No. 20/Pdt.Sus.Pailit/2022/PN.Niaga.Smg terhadap gugatan Actio Pauliana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan cenderung mengutamakan hak-hak kreditor pemegang hak fidusia dan putusan perkara aquo memiliki dampak signifikan terhadap proses kepailitan. Dengan pengakuan atas hak fidusia, harta pailit berkurang, sehingga mengurangi dana yang tersedia untuk pembayaran utang bagi kreditor lainnya. Hal ini juga membatasi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Kurator dan kreditor yang dirugikan. Di sisi lain, putusan ini memberikan kepastian hukum bagi pembeli aset dan memperkuat posisi kreditor pemegang hak fidusia dalam proses kepailitan.]]>
Copyrights © 2024
