<![CDATA[UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah yang berisi mengenai penyeragaman pemerintahan dan berimbas pada pelaksanaan keistimewaan Aceh tidak berjalan semestinya, sehingga kewenangan Mahkamah Syar’iyah masih seputar perkara perdata Islam saja dan memicu konflik Gerakan Aceh Merdeka. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh konflik Gerakan Aceh Merdeka terhadap perkembangan Mahkamah Syar’iyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah konflik Gerakan Aceh Merdeka memiliki kontribusi terhadap perkembangan Mahkamah Syar’iyah karena konflik Gerakan Aceh Merdeka memicu pemerintahan mengeluarkan otonomi khusus Aceh yang membuat Aceh dapat melaksanakan syari’at Islam dan memberikan wewenang kepada Mahkamah Syar’iyah untuk mengadili perkara perdata Islam dan perkara jinayah (hukum pidana).]]>
Copyrights © 2024
