Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.432
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAHKAMAH Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Jurnal al-Ulum : Jurnal Pemikiran dan penelitian ke-Islaman Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Asy-Syariah Khazanah Multidisiplin AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Sistem Informasi Mahakarya (JSIM) Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam Journal of Scientech Research and Development QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Asas wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Keagamaan Kartika: Jurnal Studi Keislaman Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik
Najmudin, Deden
Unknown Affiliation
Religion Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
POLA ASUH KEAGAMAAN ANAK DALAM KELUARGA YANG BERBEDA KEYAKINAN: SEBUAH PERSPEKTIF PSIKOLOGI Najmudin, Deden; Tarantang, Jefry; Halim, Halmi Abdul
Journal of Scientech Research and Development Vol 6 No 1 (2024): JSRD, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56670/jsrd.v6i1.268

Abstract

Terjadinya perkawinan dengan perbedaan keyakinan merupakan suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri. Walaupun banyak problem yang harus dihadapi ketika ingin melangsungkan perkawinan yang berbeda Agama, meskipun harus melawan hukum Agama dan Negara, karena semua Agama di Indonesia melarang perkawinan dengan perbedaan Agama. Selain itu juga konflik yang umum terjadi dalam sebuah perkawinan adalah perbedaan pendapat dan cara pandang yang berbeda antara suami dengan istri dan masalah lainnya yang menghiasi dalam kehidupan rumah tangga seperti pengasuhan anak yang menimbulkan perbedaan perlakuan. Pola asuh yang diterapkan pada anak terdiri dari tiga jenis, yaitu pola asuh otoriter (authotitarian pattern), pola asuh otoritatif (authoritative pattern) atau demokrasi, dan pola asuh permisif (permissive pattern). Pola asuh demokrasi dinilai paling efektif bagi perkembangan keagamaan anak ke arah positif. Kemudian ada beberapa dampak positif anak dari orang tua yang berbeda Agama cenderung memiliki sikap keberagamaan yang sehat, menjadikan anak seseorang yang mudah bergaul, terbuka dengan pemikiran lain, dan percaya diri. Akan tetapi terdapat juga problem psikologis yang terjadi pada anak dari orang tua yang berbeda Agama yakni konflik intrapersonal, sehingga anak akan mengalami kebingungan dan kebimbangan dalam diri tentang keberagamaan, cenderung mengetahui ajaran Agama tetapi tidak meyakininya. Oleh karena itu faktor terpenting adalah bagaimana pendampingan orang tua terhadap anaknya menjadi peran yang sangat penting bagaimana proses anak tersebut tumbuh dan berkembang baik dalam Agama dan keberagamaannya.
DINAMIKA LEGISLASI QANUN JINAYAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM NASIONAL INDONESIA Najmudin, Deden; Akmal, Farhan Al-Khalik; Sofyani , Nisa Afifah; Ramadhani , Zaskia Herlia
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas dinamika legislasi Qanun Jinayah di Aceh dalam kaitannya dengan hukum nasional Indonesia, yang berada dalam kerangka otonomi khusus Aceh sebagai wujud penerapan hukum Islam dengan karakteristik lokal. Menggunakan metode penelitian deskriptif, studi ini mengkaji proses legislasi Qanun Jinayah yang dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, dan budaya lokal, serta dampaknya terhadap keselarasan hukum nasional dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama dalam menyelaraskan Qanun Jinayah dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Qanun Jinayah sering kali menimbulkan potensi konflik norma antara hukum lokal dan hukum nasional, sehingga dibutuhkan pendekatan dialogis yang menekankan prinsip keadilan, keberagaman, dan hak asasi manusia untuk mencapai harmoni hukum di Indonesia.
PENGARUH KONFLIK GERAKAN ACEH MERDEKA TERHADAP PERKEMBANGAN MAHKAMAH SYAR’IYAH Najmudin, Deden; Aqshal, Nabil; Syifa, Najmatul
Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik Vol. 1 No. 7 (2024): Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah yang berisi mengenai penyeragaman pemerintahan dan berimbas pada pelaksanaan keistimewaan Aceh tidak berjalan semestinya, sehingga kewenangan Mahkamah Syar’iyah masih seputar perkara perdata Islam saja dan memicu konflik Gerakan Aceh Merdeka. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh konflik Gerakan Aceh Merdeka terhadap perkembangan Mahkamah Syar’iyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah konflik Gerakan Aceh Merdeka memiliki kontribusi terhadap perkembangan Mahkamah Syar’iyah karena konflik Gerakan Aceh Merdeka memicu pemerintahan mengeluarkan otonomi khusus Aceh yang membuat Aceh dapat melaksanakan syari’at Islam dan memberikan wewenang kepada Mahkamah Syar’iyah untuk mengadili perkara perdata Islam dan perkara jinayah (hukum pidana).
EFEKTIVITAS PERDA BERNUANSA SYARI’AH KOTA TANGERANG NO. 7 TAHUN 2005 TENTANG PELANGGARAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM Najmudin, Deden; Wahyuni, Resti Rienita; Nufus, Tsulis Zakiyyatun; Ramadhani, Suciana
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i5.8457

Abstract

Artikel ini membahas efektivitas Peraturan Daerah (Perda) bernuansa Syari’ah Kota Tangerang No. 7 Tahun 2005 mengenai pelanggaran pengedaran dan penjualan minuman beralkohol. Fokus masalah yang diangkat adalah sejauh mana implementasi Perda ini dapat mengurangi peredaran minuman beralkohol di Kota Tangerang dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi Perda serta faktor-faktor yang menghambat efektivitasnya. Kerangka teori yang digunakan mencakup analisis jaringan kebijakan dan implementasi, yang menekankan pentingnya kolaborasi antar aktor dalam mencapai tujuan regulasi. Metodologi penelitian ini melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan responden yang terdiri dari pembuat, pelaksana, dan pengawas Perda, serta data sekunder dari literatur dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat jaringan kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah, masih banyak kendala yang menghambat implementasi Perda No. 7 Tahun 2005, seperti lemahnya koordinasi antar aktor dan adanya kepentingan yang saling bertentangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi Perda di masa mendatang.
PROSES PENYELESAIAN JARIMAH KHAMAR DI MAHKAMAH SYAR’IYYAH Firdaus, Rasyid Ahmad; Nurfadillah, Syifa; Rahayu, Wanda Fitri; Najmudin, Deden
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i6.8499

Abstract

khamr adalah minuman yang memabukkan. Minuman khamar menurut Bahasa Al-quran adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan. Produk semacam ini tidak dapat disucikan dengan istihalat, karena istihalat dalam hal ini tidak dibenarkan, sebab perasan anggur tersebut telah berubah menjadi najis dengan terjadinya proses fermentasi. Ketika seseorang mengonsumsi suatu makanan dan minuman yang mengandung kadar alkohol, kemudian menyebabkan mabuk, maka sanksi yang dikenakan adalah sanksi had. Namun, apabila seseorang mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung kadar alkohol tetapi tidak menyebabkan mabuk, melainkan menimbulkan mudharat bagi dirinya setelah mengonsumsinya. Maka, sanksi yang dikenakan adalah sanksi ta’zir.
EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUMAN HUDUD DALAM QANUN ACEH NANGGROE ACEH DARUSSALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM Najmudin, Deden; Adistie, Malika Syaharani; Rachmat, Muhammad Fadli; Munawwaroh, Zharifa Attaqiyatul
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i6.8540

Abstract

Secara garis besar, sistem hukum Indonesia terdapat unsur-unsur dari hukum adat, hukum agama, dan hukum perdata. Hukum adat, sebagai hukum asli yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan Masyarakat, memiliki peran yang signifikan dalam membentuk nilai-nilai dan norma-norma hukum di Indonesia. Jinayah merupakan istilah dalam hukum islam yang merujuk pada segala bentuk perbuatan yang dilarang dan dianggap merugikan agama, jiwa, akal, dan harta benda baik milik individu maupun Masyarakat. Hukum pidana islam atau hukum jinayah adalah cabang ilmu hukum islam yang mengkaji tentang jenis-jenis perbuatan yang dilarang, sanksi-sanksinya, serta prosedur hukum yang berlaku dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah Hukuman hudud dalam Qanun Aceh merupakan implementasi nyata dari syariat islam dalam kehidupan Masyarakat aceh. Hukuman yang diterapkan bervariasi tergantung pada tingkatan pelanggaran dan bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi kehormatan individu, serta menjaga nilai-nilai moral dalam Masyarakat. Penerapan hukuman hudud di aceh telah menunjukkan hasil yang positif dalam mengurangi angka pelanggaran syariat.
SANKSI HUKUM PROSTITUSI : PERBANDINGAN ANTARA KABUPATEN BANDUNG DAN ACEH Putri, Rissa Aulia; Zuhdi, Wilyan; Najmudin, Deden
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i10.9016

Abstract

Prostitusi pekerjaan yang melanggar asusila pekerjaan yang masuk dalam perbuatan zina dan perbuatan yang diharamkanIslam. Pengaturan terhadap pelaku prostitusi berupa sanksidapat di lihat dari dua aspek baik aspek agama maupun aspekbudaya daerah, sanksi yang diberikan bagi pelaku prostitusisudah semestinya di berlakukan di daerah-daerah atau dapatdisebut peraturan daerah, prostitusi merupakan perbuatan zina yang termasuk kedalam dosa besar perbuatan tersebut dalamqonun Aceh masuk kedalam ‘uqubah hudud, dalam peraturandaerah kabupaten Bandung prostitusi termasuk kedalampelanggaran. Prostitusi adalah bisnis yang memberikankepuasan kepada pelanggan. Namun, selain melanggar normakesusilaan, bisnis ini juga berkontribusi pada munculnya dan penyebaran penyakit seperti HIV dan AIDS. Sanksi yang diterapkan terhadap prostitusi berbeda-beda di setiap daerah, tetapi tujuannya sama: mencegah praktik ini dan menghasilkan kemaslahatan. Metode komparatif denganpendekatan yuridis normatif, serta jenis data deskriptif-kualitatif, digunakan untuk mengklasifikasikan, membandingkan, dan menghubungkan data dalam penelitianini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bandung melarang prostitusi dengan pidanakurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda maksimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Namun, karena prostitusidianggap sebagai perbuatan zina dalam Qanun Aceh, hukumannya lebih berat, yaitu cambuk sebanyak 100 (seratus) kali atau denda sebesar 1000 (seribu) gram emas murni.
DILEMATIKA HUKUM: KONFLIK ANTARA QANUN JINAYAH ACEH DAN NORMA-NORMA HAK ASASI MANUSIA Cantika, Ghina; Alwan, Arif; Permana, Gilang; Najmudin, Deden
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i11.9049

Abstract

Pelaku zina diancam dengan hukuman hudud di mana hukumannya telah di tetapkan sebagai hak Allah SWT atau dengan kata lain hukuman ini telah di tetapkan sehingga tidak dapat digugurkan oleh siapapun. Aceh menerapkan hukuman hudud bagi pelaku zina namun hanya hukuman jilid (cambuk atau dera) saja yang di terapkan, sedangkan hukuman rajam tidak di terapkan karena mencakup di kalangan para ahli. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui teknik studi kepustakaan (library Research). Dari penelusuran yang dilakukan, ditemukan bahwa adanya pertentangan dengan supremasi hukum dengan konsep Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 28 UUD 1945 telah membatasi adanya hukuman rajam di Aceh karena adanya jaminan Hak untuk hidup sebagai hak fundamental yang wajib negara lindungi. Sedangkan hukuman rajam memiliki sifat untuk membunuh seseorang dengan melemparinya dengan batu, sehingga hal ini jelas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa.
AKTUALISASI NILAI MORAL PANCASILA MELALUI QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 (HUKUM JINAYAT) PASAL 12 TENTANG KHALWAT Marzuq, Miftah Fauzy; Muhamad Bagas Goval I; Fadil, Muhammad Irfan; Najmudin, Deden
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i11.9139

Abstract

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim yang mempercayai dan menganut nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur’an. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana efektivitas penerapan hukum-hukum yang bersumber dari Al-Qur’an bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada saat ini. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum negara Indonesia. Kemudian, masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam dan menganut nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur’an dan sumber hukum Islam lainnya. tujuan dari penelitian ini adalah melihat efektivitas dan meninjau apakah hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan sumber hukum lainnya bertabrakan dengan sumber hukum negara Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Teknik pengumpulan data digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka (library research), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah harus menyadari bahwa sistem hukum Indonesia harus segera diperbaiki, kemudian sumber hukum Islam merupakan jalan keluar dari segala permasalahan yang ada di Indonesia. Pengadopsian aturan atau hukum yang terdapat dalam hukum Islam seharusnya tidak bertentangan dengan sumber hukum Indonesia, karena memuat yang ada dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau bahkan hal tersebut pun bersumber dari Al-Qur’an. Qanun Aceh berkaitan dengan khalwat salah satu contohnya dapat menurunkan angka perzinahan dan pergaulan bebas.
EFEKTIVITAS PENERAPAN QANUN JINAYAH DALAM PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI ACEH Azzahra, Fatimah; Aziz, Abdul; Nurhamidah, Dewi Siti; Najmudin, Deden; Rohman, Fikri Fathur
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i11.9143

Abstract

Implementasi Qonun Jinayah di Provinsi Aceh telah membawa perubahan signifikan dalam norma sosial dan budaya masyarakat setempat, sekaligus memperkuat nilai-nilai moralitas yang berdasarkan ajaran agama Islam. Namun penerapan ini juga menghadapi berbagai tantangan termasuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi dalam penegakan hukum, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap ketidakadilan yang dirasakan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dampak Qonun Jinayah terhadap norma sosial dan budaya Aceh serta tantangan yang timbul dari penerapannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Qonun Jinayah mempengaruhi struktur sosial dan budaya masyarakat Aceh, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan kerangka teori Hukum Pidana Islam dan teori implementasi kebijakan, teori ini membantu memahami interaksi antara hukum syariah dan norma sosial dalam konteks masyarakat Aceh. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif desktiptif dengan pendekatan campuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Qonun Jinayah telah menghasilkan dampak sosial yang signifikan, termasuk penguatan identitas religius masyarkat Aceh dan penurunan angka kriminalitas tertentu. Secara keseluruhan meskipun Qonun Jinayah memiliki potensi untuk memperkuat moralitas masyarakat berdasarkan ajaran Islam, penerapannya perlu dievaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan keadilan dan efektivitas dalam konteks sosial yang lebih luas.
Co-Authors Abdul Aziz Adistie, Malika Syaharani Aisy, Rihhadatul Akmal, Farhan Al-Khalik Ali, M. Farhan Alwan, Arif Aqshal, Nabil Asari, Ari Athoillah, Mohamad Aulia, Almas Azazy, Yusuf Azazy, Yusup Cantika, Ghina Fadil, Muhammad Irfan Fahrezi, Reza Faqihhuddin, Faridz Faruq, Raffi Muhammad Fathiyah Fatimah Azzahra Fauzi, Muhammad Rusydan Febrianti, Elsa Aulia Firdaus, Rasyid Ahmad Galih, Muhammad Rakyan Gilang Permana Halim, Halmi Abdul Jefry Tarantang Joli, Angelika Khaerunisa, Syifa Mega Kholik, Muhamad Abdul Khosim, Ali Kusuma, Fajar Ichsan Marzuq, Miftah Fauzy Maulana, Rayhan Muhamad Bagas Goval I Muhammad Kholid Muljana, Fathan Hadinur Malik Munawwaroh, Zharifa Attaqiyatul Novianti, Erika Nufus, Tsulis Zakiyyatun Nurfadillah, Syifa Nurhamidah, Dewi Siti Oganta, Apre Aldo Prayoga, Fahmi puspita, dela Putri, Rissa Aulia Rachmat, Muhammad Fadli Rahayu, Citra Rahayu, Wanda Fitri Rahma Atqiya, Auliya Rahmadani, Windy Rahmawati, Yunada Putri Ramadhani , Zaskia Herlia Ramadhani, Suciana Rizkiansyah, Aprila Rohman, Fikri Fathur Royani, Yayan Muhammad Saepulloh, Usep Septiani, Nabila Sofyani , Nisa Afifah Syahrul Anwar, Syahrul Syifa, Najmatul Wahyuni, Resti Rienita Wardani, Emilia Kusuma Wijaya, Putra Arya Yuliana Sari Yuniarsih, Rina Isti Zaman, Badrul Zuhdi, Wilyan