Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik
Aqshal, Nabil
Unknown Affiliation
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI ASAS TA’ABBUDI PADA SISTEM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA Albarry, Muhammad Azmi; Aqshal, Nabil
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pihak-pihak yang bersengketa (beragama Islam) diberikan kebebasan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama untuk menentukan sistem hukum waris yang akan digunakan dalam penyelesaian pembagian harta warisan. Namun, hak opsi ini dihapus oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi asas ta’abbudi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Metodologi Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sudah menjalankan asas ta’abbudi sebagaimana mestinya karena telah menghapus opsi bagi umat muslim untuk memilih sistem hukum dalam permasalahan waris yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
PENGARUH KONFLIK GERAKAN ACEH MERDEKA TERHADAP PERKEMBANGAN MAHKAMAH SYAR’IYAH Najmudin, Deden; Aqshal, Nabil; Syifa, Najmatul
Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik Vol. 1 No. 7 (2024): Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah yang berisi mengenai penyeragaman pemerintahan dan berimbas pada pelaksanaan keistimewaan Aceh tidak berjalan semestinya, sehingga kewenangan Mahkamah Syar’iyah masih seputar perkara perdata Islam saja dan memicu konflik Gerakan Aceh Merdeka. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh konflik Gerakan Aceh Merdeka terhadap perkembangan Mahkamah Syar’iyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah konflik Gerakan Aceh Merdeka memiliki kontribusi terhadap perkembangan Mahkamah Syar’iyah karena konflik Gerakan Aceh Merdeka memicu pemerintahan mengeluarkan otonomi khusus Aceh yang membuat Aceh dapat melaksanakan syari’at Islam dan memberikan wewenang kepada Mahkamah Syar’iyah untuk mengadili perkara perdata Islam dan perkara jinayah (hukum pidana).
Co-Authors Albarry, Muhammad Azmi Najmudin, Deden Syifa, Najmatul