<![CDATA[Indonesia adalah negara berkembang dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, laut, hingga sektor pertambangan dan migas. Potensi ini, jika dikelola dengan kebijakan ekonomi yang tepat, berpeluang besar mendukung kesejahteraan rakyat. Namun, realita menunjukkan Indonesia masih bergantung pada impor untuk komoditas tertentu, seperti garam dan beras. Misalnya, data dari Kementerian Perdagangan tahun 2015 menunjukkan impor garam mencapai 1,51 juta ton, sementara di sektor beras, pemerintah mengimpor ratusan ribu ton beras tiap tahun untuk menjaga stabilitas harga. Kondisi ini mengindikasikan kelemahan dalam kebijakan ekonomi yang bertujuan memanfaatkan sumber daya domestik secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan ekonomi politik Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam, dengan fokus pada upaya pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor melalui pendekatan teori kebijakan publik. Indonesia is a developing country with abundant natural resources, including agriculture, plantations, marine products, as well as mining and oil and gas sectors. This potential, if managed with appropriate economic policies, holds significant promise for supporting national welfare. However, Indonesia remains dependent on imports for certain commodities, such as salt and rice. For instance, data from the Ministry of Trade in 2015 showed that salt imports reached 1.51 million tons, while hundreds of thousands of tons of rice are imported each year to stabilize prices. This situation highlights weaknesses in economic policies aimed at optimizing domestic resources. This study seeks to analyze Indonesia's economic policy in natural resource management, focusing on the government’s efforts to reduce import dependency through the lens of public policy theory.]]>
Copyrights © 2024
